Temui Ketua DPD, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9). (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI.

Dukungan tersebut disampaikan Ali Mazi saat audiensi dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9).

Pada kesempatan itu, La Nyalla didampingi oleh Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara), Bustami Zainuddin (Lampung), Richard Pasaribu (Kepri). Sedangkan Ali Mazi didampingi Asisten I Ilyas Abibu dan Kepala Biro Pemerintahan Abdillah Zuchri.

Baca Juga:

Kampus Diminta Bantu Berfikir Perkuat DPD

Menurut Ali Mazi, sebagai daerah kepulauan, Sultra amat berkepentingan dengan lahirnya undang-undang tersebut. Ali Mazi berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan tersebut bisa dapat segera dirampungkan.

"Saya sudah berkirim surat ke DPR RI. Kalau tidak salah bulan Agustus suratnya dikirimkan. Kami sangat berkepentingan dengan RUU tersebut," tutur Ali Mazi.

Dikatakannya, Sultra merupakan provinsi kepulauan yang memiliki 650 pulau dengan 530 pulau telah memiliki nama atau sebutan dan 80 pulau yang telah berpenghuni. Ia mengaku Pemprov Sultra telah menyusun grand desain akselerasi pembangunan daratan dan lautan/kepulauan.

"Sudah tertuang juga di RPJMD Sultra 2018-2023. Maka, kami ingin pembahasan RUU ini dipercepat sehingga bisa segera disahkan dan diimplementasikan," katanya.

Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9). (Foto: MP/Istimewa)
Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9). (Foto: MP/Istimewa)

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan siap untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Sesuai fungsinya, DPD RI merupakan perwakilan daerah dan akan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

"Kami akan segera koordinasikan agar RUU ini segera dibahas. Sejak awal, DPD RI ini merupakan saluran aspirasi daerah. Dan saya sebagai ketua siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan sepanjang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah," tegas La Nyalla.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, bukan tanpa alasan RUU tersebut diajukan oleh lembaganya. Menurutnya, jika telah disahkan, undang-undang tersebut yang nantinya akan menjadi legitimasi bagi daerah-daerah kepulauan.

"Indonesia ini kan negara kepulauan. Maka saya menilai RUU ini amat penting untuk mewujudkan kepastian hukum terkait pengaturan kebijakan afirmasi bagi daerah kepulauan," tuturnya.

La Nyalla tak menampik jika selama ini, kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah kepulauan seolah-olah disamakan dengan daerah daratan.

Padahal, pendekatan pembangunan di daratan dan kepulauan semestinya memiliki treatment berbeda.

"Antara daratan dan kepulauan itu memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Jadi, pendekatan pembangunannya juga berbeda. Pada titik ini, RUU tersebut menjadi penting untuk dibahas. Karena apa, ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di kepulauan," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

Baca Juga:

Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh

Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono sependapat dengan pernyataan La Nyalla. Ia menilai, RUU tersebut penting untuk segera disahkan.

"Saya kira ini memang mendesak untuk segera dibahas dan disahkan," kata dia.

Pun halnya dengan anggota DPD RI yang hadir lainnya. Mereka menilai RUU tersebut merupakan formulasi khusus untuk mengatur wilayah kepulauan di Indonesia yang sifatnya mendesak. (Pon)

Baca Juga:

Wakil Ketua DPD: Amandemen UUD Adalah Keniscayaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Risiko Perbankan Membaik, Suku Bunga Kredit Dipastikan Turun
Indonesia
Risiko Perbankan Membaik, Suku Bunga Kredit Dipastikan Turun

Pada tahun 2022 upaya penanganan pandemi yang sistematis dan pelaksanaan program vaksinasi secara konsisten diperkirakan dapat mendorong ekonomi untuk pulih dan tumbuh di kisaran 5,2 persen.

Bupati Bangka Ancam Copot ASN yang Bandel Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
Indonesia
Bupati Bangka Ancam Copot ASN yang Bandel Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Bahkan, Mulkan mengancam akan mencopot ASN atau pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten itu yang menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

Anggota DPR Minta Wacana Legalisasi Ganja Perlu Kehati-hatian
Indonesia
Anggota DPR Minta Wacana Legalisasi Ganja Perlu Kehati-hatian

Wacana legalisasi ganja untuk kebutuhan medis sempat mencuat dan menuai pro kontra.

Akhir Oktober, Pemkot Yogya Targetkan Cakupan Vaksinasi Dekati 100 Persen
Indonesia
Akhir Oktober, Pemkot Yogya Targetkan Cakupan Vaksinasi Dekati 100 Persen

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan cangkupan vaksinasi COVID-19 mendekati 100 perse di akhir Oktober 2021.

Produk Dalam Negeri Bakal Dominasi Pembangunan IKN Nusantara
Indonesia
Produk Dalam Negeri Bakal Dominasi Pembangunan IKN Nusantara

"Misalnya marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu pendingin udara atau AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN, harus produk dalam negeri," kata Anas.

3 Ketum Parpol Koalisi Jokowi Bakal Datangi KPU Hari Ini
Indonesia
3 Ketum Parpol Koalisi Jokowi Bakal Datangi KPU Hari Ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima permohonan pendaftaran 18 parpol calon peserta Pemilu 2024. Dari semua permohonan itu, 13 partai dinyatakan telah melengkapi berkas.

PN Surabaya Belum Dapat Keterangan Resmi KPK, Ruangan Hakim Itong Belum Digeledah
Indonesia
PN Surabaya Belum Dapat Keterangan Resmi KPK, Ruangan Hakim Itong Belum Digeledah

Pengadilan Negeri Surabaya masih menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan hakim dan panitera pengganti.

Pemerintah Diminta Respons Penelitian Terkait Keampuhan Vaksin Pfizer untuk Anak-Anak
Indonesia
Pemerintah Diminta Respons Penelitian Terkait Keampuhan Vaksin Pfizer untuk Anak-Anak

Kementerian Kesehatan dan otoritas terkait memperhatikan hasil riset tersebut

Bappebti: Masa Depan Aset Kripto Buatan Indonesia Cerah
Indonesia
Bappebti: Masa Depan Aset Kripto Buatan Indonesia Cerah

Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya melihat masa depan aset kripto buatan Indonesia cukup cerah.

BPKP: PKPU Berjalan Baik, Garuda Indonesia Tidak Dipailitkan
Indonesia
BPKP: PKPU Berjalan Baik, Garuda Indonesia Tidak Dipailitkan

Garuda memiliki utang kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait, seperti dengan PT Pertamina, PT Angkasa Pura, termasuk pada bank BUMN.