Temui Ketua DPD, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9). (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI.

Dukungan tersebut disampaikan Ali Mazi saat audiensi dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9).

Pada kesempatan itu, La Nyalla didampingi oleh Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara), Bustami Zainuddin (Lampung), Richard Pasaribu (Kepri). Sedangkan Ali Mazi didampingi Asisten I Ilyas Abibu dan Kepala Biro Pemerintahan Abdillah Zuchri.

Baca Juga:

Kampus Diminta Bantu Berfikir Perkuat DPD

Menurut Ali Mazi, sebagai daerah kepulauan, Sultra amat berkepentingan dengan lahirnya undang-undang tersebut. Ali Mazi berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan tersebut bisa dapat segera dirampungkan.

"Saya sudah berkirim surat ke DPR RI. Kalau tidak salah bulan Agustus suratnya dikirimkan. Kami sangat berkepentingan dengan RUU tersebut," tutur Ali Mazi.

Dikatakannya, Sultra merupakan provinsi kepulauan yang memiliki 650 pulau dengan 530 pulau telah memiliki nama atau sebutan dan 80 pulau yang telah berpenghuni. Ia mengaku Pemprov Sultra telah menyusun grand desain akselerasi pembangunan daratan dan lautan/kepulauan.

"Sudah tertuang juga di RPJMD Sultra 2018-2023. Maka, kami ingin pembahasan RUU ini dipercepat sehingga bisa segera disahkan dan diimplementasikan," katanya.

Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9). (Foto: MP/Istimewa)
Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9). (Foto: MP/Istimewa)

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan siap untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Sesuai fungsinya, DPD RI merupakan perwakilan daerah dan akan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

"Kami akan segera koordinasikan agar RUU ini segera dibahas. Sejak awal, DPD RI ini merupakan saluran aspirasi daerah. Dan saya sebagai ketua siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan sepanjang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah," tegas La Nyalla.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, bukan tanpa alasan RUU tersebut diajukan oleh lembaganya. Menurutnya, jika telah disahkan, undang-undang tersebut yang nantinya akan menjadi legitimasi bagi daerah-daerah kepulauan.

"Indonesia ini kan negara kepulauan. Maka saya menilai RUU ini amat penting untuk mewujudkan kepastian hukum terkait pengaturan kebijakan afirmasi bagi daerah kepulauan," tuturnya.

La Nyalla tak menampik jika selama ini, kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah kepulauan seolah-olah disamakan dengan daerah daratan.

Padahal, pendekatan pembangunan di daratan dan kepulauan semestinya memiliki treatment berbeda.

"Antara daratan dan kepulauan itu memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Jadi, pendekatan pembangunannya juga berbeda. Pada titik ini, RUU tersebut menjadi penting untuk dibahas. Karena apa, ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di kepulauan," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

Baca Juga:

Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh

Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono sependapat dengan pernyataan La Nyalla. Ia menilai, RUU tersebut penting untuk segera disahkan.

"Saya kira ini memang mendesak untuk segera dibahas dan disahkan," kata dia.

Pun halnya dengan anggota DPD RI yang hadir lainnya. Mereka menilai RUU tersebut merupakan formulasi khusus untuk mengatur wilayah kepulauan di Indonesia yang sifatnya mendesak. (Pon)

Baca Juga:

Wakil Ketua DPD: Amandemen UUD Adalah Keniscayaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS: Kekosongan Vaksin Jangan Sampai Jadi Hambatan Percepat Herd Immunity
Indonesia
PKS: Kekosongan Vaksin Jangan Sampai Jadi Hambatan Percepat Herd Immunity

Bio Farma mengakui pasokan vaksin COVID-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah.

Pendaftaran CPNS Solo Ditutup, Dokter Spesialis sampai Teknisi Komunikasi Minim Pelamar
Indonesia
Pendaftaran CPNS Solo Ditutup, Dokter Spesialis sampai Teknisi Komunikasi Minim Pelamar

Pendaftaran CPNS nasional termasuk Solo awalnya ditutup sampai 21 Juli. Kemudian diperpanjang sampai 26 Juli kemarin.

Pariwisata Menggeliat, Okupansi Hotel DIY Capai 90 Persen
Indonesia
Pariwisata Menggeliat, Okupansi Hotel DIY Capai 90 Persen

Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami berangsur pulih di tengah pandemi COVID-19.

Ketua DPRD DKI Geram SKPD Anggarkan Beli Pacul dan Sekop Buat Tangani Banjir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Geram SKPD Anggarkan Beli Pacul dan Sekop Buat Tangani Banjir

"Jangan sekali lagi pengadaan untuk RT/RW dikasih sekop, pacul karena ini normatif setiap tahun di Jakarta masih ada anggaran normatif seperti itu," ujar Prasetyo

Level PPKM Menurun, Penumpang KRL Yogya - Solo Naik 56 Persen
Indonesia
Level PPKM Menurun, Penumpang KRL Yogya - Solo Naik 56 Persen

Penurunan level PPKM di wilayah DIY dan Surakarta membuat jumlah penumpang KRL Yogya - Solo naik 56 persen.

Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memikirkan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat dalam meredam kasus COVID-19 yang semakin mengkhwatirkan.

Kasus Penyuntikan Vaksin Kosong Berakhir Antiklimaks
Indonesia
Kasus Penyuntikan Vaksin Kosong Berakhir Antiklimaks

Polisi mengungkap tenaga kesehatan (nakes) dan remaja berinsial BLP yang merupakan korban penerima suntikan vaksin kosong di Pluit, Jakarta Utara, telah berdamai.

Ridwan Kamil Minta Anies Ikut Investasi Penanggulangan Banjir di Bogor
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Anies Ikut Investasi Penanggulangan Banjir di Bogor

Peran Jakarta misalnya dengan menyisihkan sedikit APBD-nya untuk pengendalian banjir di Bogor.

Bertemu Perdana di Acara Resmi, Gibran: Pak Presiden Soroti Solo Kurang Hijau
Indonesia
Bertemu Perdana di Acara Resmi, Gibran: Pak Presiden Soroti Solo Kurang Hijau

Kunjungan kerja Presiden Jokowi untuk menghadiri pertemuan Forum Rektor di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin (13/9) terasa istimewa.

Berantas Preman, Kapolri Sesumbar Layanan Pengaduan 110 Aktif 24 Jam
Indonesia
Berantas Preman, Kapolri Sesumbar Layanan Pengaduan 110 Aktif 24 Jam

Sigit juga meminta kepada jajarannya untuk merilis setiap penangkapan preman