Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat Bahas Daerah Otonomi Baru Bupati Jayapura Mathius Awoitauw usai pertemuan MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/5/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat.

Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan, pertemuan dengan Jokowi membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Baca Juga:

Senator Kritik Langkah Kepolisian Bubarkan Demo Tolak Pemekaran di Papua

Khususnya mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru.

"Khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah," kata Mathius Awoitauw.

Mathius menerangkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

"Ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago," ujar Mathius Awoitauw yang memakai batik hitam ini.

Menurutnya, masyarakat Papua berharap DOB bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kemensetneg Tetapkan Pejabat Gubernur Papua Barat

Dia meyakini, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua.

Sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

"Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya," ungkap Mathius Awoitauw.

Ia menegaskan, daerah otonomi baru bakal mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebab, kata Mathius, faktor geografis menjadi hambatan utama.

"Karena itu, daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat," tutur Mathius.

Mathius juga mengundang Jokowi datang saat acara kongres masyarakat adat seluruh Indonesia. Sebab, ada pesan persatuan di balik acara tersebut.

"Kekeluargaan menjadi utama untuk Indonesia yang kita harapkan ke depan," sambung dia.

Sekadar informasi, tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. (Knu)

Baca Juga:

Senator Usulkan Referendum Uji Klaim Mahfud Masyarakat Papua Setuju Pemekaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkominfo Dorong BAKTI Lebih Inovatif dan Produktif Lewat "Smart Office"
Indonesia
Menkominfo Dorong BAKTI Lebih Inovatif dan Produktif Lewat "Smart Office"

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan bisa lebih inovatif dan produktif dengan smart office bersamaan dengan momentum kepindahannya ke kantor baru.

Ini Sumber Api Yang Tewaskan 41 Napi Lapas Tangerang
Indonesia
Ini Sumber Api Yang Tewaskan 41 Napi Lapas Tangerang

sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 20 orang saksi yang mengetahui insiden kebakaran itu terjadi. Di samping itu, ada barang bukti juga yang disita polisi untuk proses penyidikan.

Polemik Kasus Asabri, Andi Hamzah: Yang Dituntut Harus Sesuai Surat Dakwaan
Indonesia
Polemik Kasus Asabri, Andi Hamzah: Yang Dituntut Harus Sesuai Surat Dakwaan

"Nggak bisa, itu namanya Ultra petitum. Sama saja perdata, dia menggugat ganti kerugian Rp 10 miliar, tidak bisa nanti dia maunya (nuntut) Rp 20 miliar. Itu namanya ultra petitum. Yang dituntut berdasarkan surat dakwaan, apa yang didakwakan," kata Andi saat dihubungi wartawan, Minggu (11/12).

Penyelenggara Pemilu Harus Mampu Citrakan Dirinya Sebagai Figur Imparsial
Indonesia
BPIP Sebut Rencana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Hanya Ilusi Belaka
Indonesia
BPIP Sebut Rencana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Hanya Ilusi Belaka

Isu amendemen perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode masih jadi perbincangan masyarakat luas.

Dukung Pengembangan Alat Tes Antigen Lokal, Moeldoko: Ada Marketnya
Indonesia
Dukung Pengembangan Alat Tes Antigen Lokal, Moeldoko: Ada Marketnya

Pemerintah menyebut standar biaya ini telah melalui pertimbangan yang matang

Kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Melonjak Saat Omicron Terdeteksi di Indonesia
Indonesia
PDIP DKI Semprot Anies Soal Bicara Pilpres 2024
Indonesia
PDIP DKI Semprot Anies Soal Bicara Pilpres 2024

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengomentari pernyataan Gubernur Anies Baswedan mengenai kontestasi Pemilu 2024 saat menghadiri forum workshop nasional PAN 2021.

Mega Korupsi Asabri, Kejagung Tahan Saudara Kandung Benny Tjokro
Indonesia
Mega Korupsi Asabri, Kejagung Tahan Saudara Kandung Benny Tjokro

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan saudara kandung terdakwa Benny Tjokrosaputro berinisial TT.

KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN
Indonesia
KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN

Rahmat Effendi diduga membangun tempat berkemah mewah (glamping) dengan uang dari camat dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi.