Temui BEM UI, Luhut Klaim Tidak Pernah Usulkan Jokowi 3 Periode

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 12 April 2022
Temui BEM UI, Luhut Klaim Tidak Pernah Usulkan Jokowi 3 Periode
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.

MerahPutih.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan demonstrasi di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4).

Aksi unjuk rasa itu untuk menyambut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ke Kampus Kuning untuk bertemu dengan Rektor UI.

Seusai bertemu dengan Rektor UI, Luhut menemui massa BEM UI.

Baca Juga:

Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Mantan Menko Polhukam itu mengklaim, tidak pernah mengusulkan agar jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI bisa diperpanjang.

"Siapa yang bilang saya minta supaya presiden tiga periode. Saya tanya siapa?" tanya Luhut kepada massa BEM UI.

"Kita baca di media, Pak," jawab peserta aksi.

Luhut lantas meminta agar para pendemo menelaah apa yang ia sampaikan tersebut. Pasalnya, Luhut menyebut tidak pernah mengusulkan perpanjangan jabatan presiden.

"Kalau kau baca dari media, ya dengar dari saya dong, saya enggak pernah bilang begitu. Dengerin ya, dengar jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden tiga periode, enggak pernah," ujarnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Luhut dan Mahfud Tak Divaksin Karena Alasan Usia

Menurut Luhut, yang ia sampaikan adalah adanya aspirasi dari masyarakat yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya.

"Yang pernah saya katakan banyak di bawah (masyarakat) itu minta pemilu ditunda. Apa salah? Kamu (massa BEM UI) ngomong gini salah, enggak kan?," imbuhnya.

Luhut sebelumnya mengungkapkan dukungan agar Pemilu 2024 ditunda, bukan hanya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) juga diklaimnya mendukung penundaan pemilu.

Luhut menjelaskan, temuan itu berdasarkan big data yang dipegangnya, berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Masih dari big data yang sama, pembantu Presiden Jokowi itu menjelaskan alasannya rakyat tidak berkenan uang Rp 110 triliun dipakai untuk penyelenggaraan kontestasi demokrasi. (Pon)

Baca Juga:

Mendagri Sebut APDESI Berhak Minta Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina

#Luhut Panjaitan #BEM UI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Bagikan