Temuan BPK, Pemprov DKI Bayarkan KJP Plus Rp 2,3 Miliar ke Siswa yang Sudah Lulus Warga menunjukan Kartu Jakarta Pintar (KJP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan penyaluran anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada ribuan siswa yang telah lulus dari sekolahnya.

Kepala BPK DKI, Pemut Aryo Wibowo menyatakan, ketidakberesan penyaluran anggaran itu dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun anggaran 2020.

Baca Juga

BPK Temukan Pemprov DKI Masih Bayarkan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Telah Wafat

"Seharusnya, data siswa (sudah lulus) pada SK KJP Plus tahap I tersebut tidak boleh tercatat kembali pada SK KJP Plus tahap II untuk tahun ajaran Juli sampai dengan Desember 2020 karena siswa tersebut seharusnya telah berakhir tahun ajaran sampai dengan Juni pada penyaluran dana KJPP tahap I," ujar Pemut di Jakarta, Jumat (6/8)

Pemprov DKI menyalurkan KJP Plus kepada total 870.565 siswa penerima pada tahap I. Kemudian, DKI menyalurkan KJP Plus tahap II kepada 849.291 siswa.

KJP Plus. Foto: Istimewa

Namun, setelah diteliti ternyata 1.145 siswa dari penerima KJP Plus sudah lulus dari sekolahnya dan mereka masih menerima KJP Plus tahap II tahun 2020. Nilainya cukup fantastis senilai Rp 2,3 miliar.

"Atas ketidaktepatan sasaran ini, maka dana KJP Plus senilai Rp 2.321.280.000 seharusnya ditarik dan disetorkan ke kas daerah karena tidak sesuai dengan kondisi kelas siswa," ucap Pemut.

Ia pun menilai terdapat kelemahan pendataan penerima KJP Plus yang tidak sesuai kondisi kelas siswa, sehingga menyebabkan ada siswa yang tidak berhak namun menerima dana bantuan pendidikan.

Atas kejadian tersebut BPK meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memutakhirkan dan memverifikasi data penerima KJP Plus dan KJMU dengan sekolah pada Bank DKI. Sehingga, tidak ada penyaluran KJP Plus yang tidak tepat sasaran yang dapat merugikan negara. (Asp)

Baca Juga

BPK Temukan Pemborosan Beli Masker, Ini Jawaban Wagub DKI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Strategi Besar Ekonomi dan Bisnis Ala Jokowi
Indonesia
Strategi Besar Ekonomi dan Bisnis Ala Jokowi

"Kita memiliki kekuatan besar ke depan, yakni produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau yang akan kita bangun tahun ini,” ujar Jokowi.

Teraliri Listrik, 10 Desa Terpencil di NTT Kini Terang Benderang
Indonesia
Teraliri Listrik, 10 Desa Terpencil di NTT Kini Terang Benderang

"Dengan melistriki 10 desa di wilayah terpencil ini maka sebanyak 4.085 kepala keluarga yang selama ini mengandalkan penerangan pelita akhirnya bisa menikmati listrik PLN," ucap General Manager PT PLN (Persero) UIW NTT Agustinus Jatmiko

Rangkaian Kereta Terakhir LRT Jabodebek Uji Beban di Atas Lintasan
Indonesia
Rangkaian Kereta Terakhir LRT Jabodebek Uji Beban di Atas Lintasan

Rangkaian kereta atau trainset terakhir dari LRT Jabodebek telah tiba di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jawa Barat, pada Minggu (17/10).

Sampai 31 Agustus, 100 Juta Dosis Vaksin Berhasil Disuntikan
Indonesia
Sampai 31 Agustus, 100 Juta Dosis Vaksin Berhasil Disuntikan

Masyarakat tetap diimbau agar apapun jenis vaksinnya tidak usah khawatir

Oknum Aparat Penembak Jurnalis di Sumut Kesal Usaha Sang Bos Diberitakan Negatif
Indonesia
Oknum Aparat Penembak Jurnalis di Sumut Kesal Usaha Sang Bos Diberitakan Negatif

Pistol tersebut sempat ditanam salah seorang tersangka di areal pemakaman

Belum Vaksin? Ini 4 Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Buka Sampai Pukul 17.00
Indonesia
Belum Vaksin? Ini 4 Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Buka Sampai Pukul 17.00

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 16 mobil vaksinasi keliling yang dapat menjangkau masyarakat di permukiman padat penduduk dan perumahan.

Pengamat Khawatirkan Empat Pasal Ini dalam RUU KUHP
Indonesia
Pengamat Khawatirkan Empat Pasal Ini dalam RUU KUHP

Betapa luasnya makna lembaga negara itu

Pengadilan Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Pengadilan Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Komposisinya tiga Hakim Karir Tipikor dan dua Hakim Ad Hoc Tipikor

Edhy Prabowo Bantah Beli Wine dari Uang Korupsi Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Bantah Beli Wine dari Uang Korupsi Benur

Namun, Edhy mengklaim tak menggunakan uang suap dari para eksportir benur untuk membeli wine tersebut. Dia hanya membenarkan wine tersebut dibeli oleh sekretaris pribadinya, Amiril Mukminin yang juga tersangka dalam kasus ini

 Pemprov DKI-Kabupaten Gorontalo Kerja Sama di Bidang Pangan
Indonesia