Tempatkan KSAD dan Wakapolri di Penangan COVID-19, Istana Terinspirasi Negara Lain Kasad Jenderal Andika Perkasa (kiri) bersama Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, di Mabes AD, Jakarta, Sabtu (15/8/2020). (HO-Dok TNI AD)

MerahPutih.com - Istana Negara mengklaim penunjukkan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai wakil ketua pelaksana Komite Kebijakan untuk Percepatan Penanganan COVID-19 hal yang wajar.

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, negara lain juga melibatkan aparat keamanan dalam penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Mahfud Jelaskan Pertimbangan Pemerintah Tunjuk KSAD Pimpin Komite Penanganan COVID

"Di mana aparat keamanan ditempatkan pada posisi strategis untuk mempercepat langkah penanganan COVID-19. Amerika, Inggris, Myanmar, Australia, Tiongkok, dan Sri Lanka, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara lain mengambil langkah yang sama," katanya dalam keterangan persnya kepada wartwan, Minggu (16/8).

Ia menambahkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam komite tidak akan mengurusi soal ekonomi dan penegakan hukum, tapi fokus menegakkan disiplin masyarakat dalam menaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas, dan masif.

"Selain itu, membantu hal teknis yang sulit jika hanya dilakukan birokrat, contohnya distribusi bansos serta mendukung upaya penanggulangan COVID-19 di bidang kesehatan dan kemanusiaan," ujar Dini Purwono.

Menurut Dini, keterlibatan aparat keamanan dalam penanganan juga terjadi di banyak negara, di mana aparat keamanan ditempatkan pada posisi strategis untuk mempercepat langkah penanganan COVID-19.

Mengacu pada UU TNI, TNI menyelenggarakan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang, termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi akibat bencana alam. Sedangkan dalam UU Polri, tugas pokok Polri untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Secara hukum, keterlibatan TNI dan Polri tidak menyalahi aturan," tegas Dini Purwono.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa. ANTARA/tniad.mild.id
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa. ANTARA/tniad.mild.id

Aksi kedua jenderal tersebut dalam penanganan COVID-19 sudah mulai terlihat.

Wakil Ketua Pelaksana I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Jenderal Andika Perkasa melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait guna melakukan sosialisasi Hasil Uji Klinis Fase 3 membandingkan efikasi dan keamanan kombinasi baru obat dengan obat standar pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tanpa ventilator.

Jenderal Andika menjelaskan, obat untuk pasien COVID-19 ini adalah kombinasi obat yang dikembangkan berdasarkan kinerja gabungan Universitas Airlangga, TNI AD dan BIN.

"Pencapaian hingga pada titik ditemukannya kombinasi obat yang baru ini telah berproses panjang sejak Bulan Maret 2020, serta sudah melalui tahapan uji klinis sebagaimana dipersyaratkan," jelas Andika.

Ia mengatakan, harapan terhadap penemuan ini adalah mempercepat penyembuhan pasien COVID-19, memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menambahkan, kombinasi obat ini juga diharapkan mampu menghemat biaya perawatan, mendorong ekonomi bergulir kembali, serta yang utama menurunkan kepanikan dan kecemasan masyarakat.

"Sehingga muncul optimiste dan kepercayaan masyarakat bahwa bangsa Indonesia bangkit dan berproses pulih dari COVID-19," pungkas Gatot.

Baca Juga:

KSAD Pimpin Komite Penanganan COVID, Tentara Disiplinkan Warga

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Komite untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19 (PCPEN).

Berdasarkan perpres tersebut, Komite PCPEN memiliki tugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden demi mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia serta pemulihan ekonomi.

Dalam susunan Komite PCPEN, diketuai Erick Thohir, Wakil Ketua Pelaksana Jenderal TNI Andika Prakasa ,Wakil Ketua Pelaksana II Komjen Gatot Eddy Pramono dan sebagai anggota ditunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono, Deputi BPKP Salamat Simanullang, dan Dirjen Kominfo Ismail M.T., dan Deputi LKPP Sarah Sadiqa. (Knu)

Baca Juga:

Kasus Positif COVID-19 Nasional Bertambah 2.081 Jiwa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tawuran Berujung Kematian Gegara Instagram, Gerombolan Remaja Diciduk Polisi
Indonesia
Tawuran Berujung Kematian Gegara Instagram, Gerombolan Remaja Diciduk Polisi

Selain dua pelaku, polisi juga menangkap empat orang lainnya

Pengamat: Tim Pemburu Koruptor Belum Perlu Diaktifkan Buru Djoko Tjandra
Indonesia
Pengamat: Tim Pemburu Koruptor Belum Perlu Diaktifkan Buru Djoko Tjandra

Lebih baik merancang hukuman mati bagi koruptor di atas 1 miliar dan 500 juta

Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti
KPR
Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti

Presiden Joko Widodo mengingatkan para pembantunya membuat langkah-terobosan, bekerja lebih cepat, dan optimalisasi serapan anggaran pandemi COVID-19.

 Paus Fransiskus Puji Tiongkok Dalam Penanganan Virus Corona
Dunia
Paus Fransiskus Puji Tiongkok Dalam Penanganan Virus Corona

"Semoga Tuhan menerima mereka yang meninggal akibat virus corona ke dalam kedamaiannya, menghibur keluarga dan memberikan kekuatan kepada Tiongkok yang memerangi virus tersebut."

 Kepala Lembaga Eijkman Ungkap Perokok Lebih Berisiko Terjangkit Virus Corona
Indonesia
Kepala Lembaga Eijkman Ungkap Perokok Lebih Berisiko Terjangkit Virus Corona

"Menurut hasil studi yang masif dilakukan di China setelah kasus COVID-19 merebak, ditemukan ACE2 dan CD209 diekspresikan lebih banyak di paru-paru perokok," terang Amin.

 [HOAKS atau FAKTA]: MUI Perbolehkan Sholat Jumat dan Tarawih Berjamaah di Ketapang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MUI Perbolehkan Sholat Jumat dan Tarawih Berjamaah di Ketapang

Agar lebih meyakinkan para pembaca, pesan tersebut juga turut mencatut nama Ketua MUI Kotawaringin Timur dan Ketua Komisi Fatwa MUI setempat.

Pilwakot Solo, Prabowo Resmi Berikan Surat Rekomendasi Gibran-Teguh
Indonesia
Pilwakot Solo, Prabowo Resmi Berikan Surat Rekomendasi Gibran-Teguh

Surat rekomendasi tersebut diberikan langsung pada pasangan Gibran dan Teguh di Kantor DPD Partai Gerindra di Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/8).

Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal
Indonesia
Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal

Jangan membonceng musibah Corona untuk mem-PHK pekerja

 Mudik Dilarang, Bandara Adi Soemarmo Solo Berhenti Beroperasi
Indonesia
Mudik Dilarang, Bandara Adi Soemarmo Solo Berhenti Beroperasi

"Kami sudah terima Permenhub Nomor 25 Tahun 2020. Langsung menindaklanjutinya dengan menutup sementara operasional bandara," kata Usman

Tiga Oknum Relawan KAMI Jadi Tersangka Penganiayaan Polisi
Indonesia
Tiga Oknum Relawan KAMI Jadi Tersangka Penganiayaan Polisi

Tiga oknum relawan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi tersangka kasus penganiayaan polisi saat adanya aksi massa di DPRD Jawa Barat.