Tempatkan KSAD dan Wakapolri di Penangan COVID-19, Istana Terinspirasi Negara Lain Kasad Jenderal Andika Perkasa (kiri) bersama Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, di Mabes AD, Jakarta, Sabtu (15/8/2020). (HO-Dok TNI AD)

MerahPutih.com - Istana Negara mengklaim penunjukkan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai wakil ketua pelaksana Komite Kebijakan untuk Percepatan Penanganan COVID-19 hal yang wajar.

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, negara lain juga melibatkan aparat keamanan dalam penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Mahfud Jelaskan Pertimbangan Pemerintah Tunjuk KSAD Pimpin Komite Penanganan COVID

"Di mana aparat keamanan ditempatkan pada posisi strategis untuk mempercepat langkah penanganan COVID-19. Amerika, Inggris, Myanmar, Australia, Tiongkok, dan Sri Lanka, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara lain mengambil langkah yang sama," katanya dalam keterangan persnya kepada wartwan, Minggu (16/8).

Ia menambahkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam komite tidak akan mengurusi soal ekonomi dan penegakan hukum, tapi fokus menegakkan disiplin masyarakat dalam menaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas, dan masif.

"Selain itu, membantu hal teknis yang sulit jika hanya dilakukan birokrat, contohnya distribusi bansos serta mendukung upaya penanggulangan COVID-19 di bidang kesehatan dan kemanusiaan," ujar Dini Purwono.

Menurut Dini, keterlibatan aparat keamanan dalam penanganan juga terjadi di banyak negara, di mana aparat keamanan ditempatkan pada posisi strategis untuk mempercepat langkah penanganan COVID-19.

Mengacu pada UU TNI, TNI menyelenggarakan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang, termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi akibat bencana alam. Sedangkan dalam UU Polri, tugas pokok Polri untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Secara hukum, keterlibatan TNI dan Polri tidak menyalahi aturan," tegas Dini Purwono.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa. ANTARA/tniad.mild.id
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa. ANTARA/tniad.mild.id

Aksi kedua jenderal tersebut dalam penanganan COVID-19 sudah mulai terlihat.

Wakil Ketua Pelaksana I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Jenderal Andika Perkasa melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait guna melakukan sosialisasi Hasil Uji Klinis Fase 3 membandingkan efikasi dan keamanan kombinasi baru obat dengan obat standar pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tanpa ventilator.

Jenderal Andika menjelaskan, obat untuk pasien COVID-19 ini adalah kombinasi obat yang dikembangkan berdasarkan kinerja gabungan Universitas Airlangga, TNI AD dan BIN.

"Pencapaian hingga pada titik ditemukannya kombinasi obat yang baru ini telah berproses panjang sejak Bulan Maret 2020, serta sudah melalui tahapan uji klinis sebagaimana dipersyaratkan," jelas Andika.

Ia mengatakan, harapan terhadap penemuan ini adalah mempercepat penyembuhan pasien COVID-19, memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menambahkan, kombinasi obat ini juga diharapkan mampu menghemat biaya perawatan, mendorong ekonomi bergulir kembali, serta yang utama menurunkan kepanikan dan kecemasan masyarakat.

"Sehingga muncul optimiste dan kepercayaan masyarakat bahwa bangsa Indonesia bangkit dan berproses pulih dari COVID-19," pungkas Gatot.

Baca Juga:

KSAD Pimpin Komite Penanganan COVID, Tentara Disiplinkan Warga

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Komite untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19 (PCPEN).

Berdasarkan perpres tersebut, Komite PCPEN memiliki tugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden demi mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia serta pemulihan ekonomi.

Dalam susunan Komite PCPEN, diketuai Erick Thohir, Wakil Ketua Pelaksana Jenderal TNI Andika Prakasa ,Wakil Ketua Pelaksana II Komjen Gatot Eddy Pramono dan sebagai anggota ditunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono, Deputi BPKP Salamat Simanullang, dan Dirjen Kominfo Ismail M.T., dan Deputi LKPP Sarah Sadiqa. (Knu)

Baca Juga:

Kasus Positif COVID-19 Nasional Bertambah 2.081 Jiwa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masyarakat Euforia Seolah Tak Ada COVID-19, BPJT: Pandemi Masih Berlangsung
Indonesia
Masyarakat Euforia Seolah Tak Ada COVID-19, BPJT: Pandemi Masih Berlangsung

Hal ini tidak lain karena kapasitas angkutan harus dikurangi agar dapat menegakkan physical distancing

Khabib Nurmagomedov dalam Kondisi Patah Tulang saat Duel Lawan Gaethje
Indonesia
Khabib Nurmagomedov dalam Kondisi Patah Tulang saat Duel Lawan Gaethje

Presiden UFC Dana White mengungkapkan bahwa Khabib Nurmagomedov sempat masuk ke rumah sakit sebelum melakoni duel melawan Justin Gaethje

Pimpinan KPK Bantah Nurhadi Selama Buron Dijaga Anggota Polri
Indonesia
Pimpinan KPK Bantah Nurhadi Selama Buron Dijaga Anggota Polri

KPK justru berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk bersama-sama menangkap Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono

Update Corona DKI Rabu (15/7): 15.173 Positif, 9.721 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Rabu (15/7): 15.173 Positif, 9.721 Orang Sembuh

Kemudian untuk kasus sembuh bertambah 193 orang dari data kemarin, sedangkan meninggal dunia bertambah 6 jiwa.

Kematian di Seluruh Dunia  akibat COVID-19 Sudah di Atas 200.000
Dunia
Kematian di Seluruh Dunia akibat COVID-19 Sudah di Atas 200.000

Virus corona telah mengakibatkan kerugian material yang melampaui risiko yang pernah terjadi di saat Depresi Besar pada 1930-an melanda dunia,

Kemenhub Ajukan Program Studi Kelayakan Jalur Kereta Api di Calon Ibu Kota Negara
Indonesia
Kemenhub Ajukan Program Studi Kelayakan Jalur Kereta Api di Calon Ibu Kota Negara

pembangunan jalur kereta api, di antaranya Makassar-Parepare segemen 3,64 kilometer, Bogor-Sukabumi 26,6 kilometer, Jalur KA Bandara Internasional Yogyakarta enam kilometer.

Kasus Suap Bansos, KPK Geledah Rumah Dirjen Linjamsos Kemensos
Indonesia
Kasus Suap Bansos, KPK Geledah Rumah Dirjen Linjamsos Kemensos

KPK menggeledah rumah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin.

Sekjen Kemensos Akui Vendor Bansos Setor Uang Operasional
Indonesia
Sekjen Kemensos Akui Vendor Bansos Setor Uang Operasional

Hal ini disampaikan Hartono saat menjadi saksi

Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII
Indonesia
Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII

Selama 44 tahun, TMII yang merupakan aset negara di bawah Kemensetneg dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977.

Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik
Indonesia
Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik

"Saya jualan masker sejak April lalu. Masker kain batik tulis, print, cap dijual dari harga Rp5.000, Rp7.500 hingga kelas premium berharga Rp 35.000," kata dia.