Tempat Pemakaman Korban Corona Dikabarkan Penuh, Ini Penjelasan Anies Petugas pemakaman jenazah pasien COVID-19 menurunkan peti jenazah ke dalam pusara di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Jumat (10/7/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi terkait penuhnya tempat liang lahat untuk pemakaman korban meninggal dunia kasus COVID-19.

Orang nomor satu di Jakarta itu mengatakan pihaknya bakal memantau setiap perkembangan dan berharap tidak akan terjadi kekurangan tempat pemakaman.

Baca Juga

Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Tiga Klaster Baru COVID-19

"Jangan spekulasi dulu seakan-akan tidak ada tempat lagi," kata Anies seusai rapat paripurna bersama DPRD DKI, di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Meski begitu, Anies mengaku Pemprov DKI telah menyiapkan alternatif tempat pemakaman lain selain TPU Pondok Rangon Jakarta Timur dan Tegal Alur Jakarta Barat.

"Semua lokasi dan lainnya sudah disiapkan sejak Bulan Maret. Bahkan, Maret sudah disiapkan alternatif tempat," ungkapnya.

Petugas pemakaman mengali pusara untuk pemakaman jenazah pasien terpapar COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Jumat (10/7/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
Petugas pemakaman mengali pusara untuk pemakaman jenazah pasien terpapar COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Jumat (10/7/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

Seperti diketahui, kapasitas liang lahat untuk jenazah COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur dikabarkan hampir penuh. Tempat pemakaman itu diperkirakan penuh pada Oktober 2020.

Komandan Regu PJLP TPU Pondok Ranggon, Nadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 1.100 lubang pemakaman untuk jenazah virus coronq sejak akhir Agustus 2020.

Baca Juga

DPRD DKI Sahkan Perda APBD 2019

"Kita sudah menyiapkan 1.100 untuk unit Islam 850 dan Kristen 250. Kalau kita di sini hanya menyiapkan petaknya dan pemakaman," kata Nadi. (Asp)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat
KPR
Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat

Kementerian PUPR juga sudah meminta pengembang di Indonesia untuk ikut andil dalam pembangunan hunian berbasis transportasi massal atau transit oriented development (TOD) di berbagai wilayah di Indonesia.

BPIP Sebut Tanpa Pancasila Konflik Antar Suku dan Agama Berpotensi Terjadi di Indonesia
Indonesia
BPIP Sebut Tanpa Pancasila Konflik Antar Suku dan Agama Berpotensi Terjadi di Indonesia

Menurutnya, Indonesia yang berpenduduk majemuk mulai dari suku, budaya, dan agama yang tersebar di berbagai wilayah tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah potensi konflik.

BNPB Imbau Warga Jabodetabek Waspadai Cuaca Ekstrem Hingga Februari
Indonesia
BNPB Imbau Warga Jabodetabek Waspadai Cuaca Ekstrem Hingga Februari

BNPB meminta BPBD provinsi meningkatkan kesiapsiagaan

Warga Solo Deklarasi Tolak Demo Anarkis
Indonesia
Warga Solo Deklarasi Tolak Demo Anarkis

Deklarasi ini ingin menyamakan visi serta persepsi, agar penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan azas berimbang antara hak dan kewajiban serta bertanggung jawab.

Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum
Indonesia
Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum

Secara jelas rencana kebijakan tersebut menyalahi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Makna Baju Adat yang Dikenakan Jokowi Saat Jadi Inspektur Upacara HUT RI
Indonesia
Makna Baju Adat yang Dikenakan Jokowi Saat Jadi Inspektur Upacara HUT RI

Sedangkan warna merah melambangkan keberanian laki-laki nunkolo

KAI Operasionalkan 10 KA Jarak Jauh Mulai Hari Ini, Cek Jadwalnya
Indonesia
KAI Operasionalkan 10 KA Jarak Jauh Mulai Hari Ini, Cek Jadwalnya

Berikut seluruh jadwal keberangkatan KA Jarak Jauh yang beroperasi di area Daop 1 Jakarta Mulai Jumat (10/7)

Warga Dilarang Masuk ke Pasar Jika Bersuhu Tubuh di Atas 37 Derajat
Indonesia
Warga Dilarang Masuk ke Pasar Jika Bersuhu Tubuh di Atas 37 Derajat

"Maka kerumunan dan pergerakan orang merupakan kondisi yang ditemukan di pasar,” ujar Reisa

OTT Bandung Barat Belum Tuntas, KPK Diminta Pastikan Nasib Pejabat Lain
Indonesia
OTT Bandung Barat Belum Tuntas, KPK Diminta Pastikan Nasib Pejabat Lain

KPK diminta menuntaskan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bandung Barat Abubakar.