Uang Kuliah
TemanKIP Cara Jokowi Bantu Uang Kuliah Mahasiswa Terancam DO Ilustrasi Kampus UGM. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 telah menurunkan kemampuan orang tua dan mahasiswa untuk membayar uang kuliah. Berbagai aksi dilakukan para mahasiswa menutut para rektor perguruan tinggi mau negeri ataupun swasta memberikan potongan uang kuliah.

Hampir selama beberapa pekan ini, kampanye untuk pemotongan uang kuliah digaungkan di media sosial. Intinya, meminta negara hadir bagi mereka. Toh, keinginan pemotongan uang kuliah bukan karena ogah membayar kewajibanya, tapi kondisi daya beli yang turun.

Bukan hanya aksi di dunia maya, mahasiswa dari berbagai kampus melakukan pun sempat unjuk rasa di halaman kampus dan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar para pemangku kepentingan segera turun tangan. Jika tidak, mahasiswa bisa dipaksa cuti atau bahkan drop out dari bangku kuliah.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Fokus Percepat Realisasi Vaksin COVID-19, Flu Spanyol Bisa Jadi Patokan

Kemendikbud pun berjanji membantu para mahasiswa yang mengeluhkan biaya perkuliahan akibat melemahnya ekonomi keluarga. Akhirnya, bantuan berupa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bakal terealisasi. Namun, mahasiswa harus sabar.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Abdul Kahar mengatakan, bantuan itu direalisasikan pemerintah pada semester depan. Sebab semester ini proses perkuliahan sudah berjalan.

Setiap mahasiswa penerima KIP Kuliah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 6,6 juta per semester, terdiri dari Rp 2,4 juta untuk biaya kuliah dan Rp 4,2 juta untuk biaya hidup. Program ini, hanya menyasar mahasiswa semester 3,5 dan 7, tidak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan perekonomiannya terkena dampak dari COVID-19.

"Akan diperjuangkan semester dasar akan datang bagaimana meteka bisa daftar ulang kembali supaya tetap kuliah," tuturnya.

Program KIP Kuliah ini akan memberikan dana bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada 419.605 mahasiswa. Total anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk KIP Kuliah senilai Rp 4.1 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (APBN) anggaran 2020.

"Kami sudah komunikasi dengan mereka (mahasiswa yang aksi minta potongan kuliah) dan pernah kita ketemu dibawah perwakilan-perwakilan mereka, kita pastikan karena ini komunikasi yang belum sampai kepada mereka," katanya.

Pemerintah lewat program #temanKIP yakni program pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia bakal melakukan sinergi dengan Rektorat Perguruan Tinggi penyelenggaraan KIP Kuliah.

Peluncuran TemanKIP
Dialog program #temanKIP bantuan buat mahasiswa. (Foto: Asropih)

Stafsus Presiden RI Aminuddin Ma'ruf mengatakan, program ini merupakan arahan Presiden Jokowi agar masyarakat bisa kuliah di tengan pandemi COVID-19 dengan bantuan pemerintah.

Jokowi kata Aminuddin, berpesan agar program #temanKIP Kuliah jelas manfaatnya dan tepat sasaran kepada mahawasiswa yang lemah dalam perekonomian.

"Kami inisiasi untuk memastikan pesan-pesan itu terdelivered dengan baik di lapangan," kata Aminuddin di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin (3/7).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan program KIP Kuliah, hampir 60 persen dialokasikan untuk mahasiwa yang kuliah di kampus swasta. Tetapi, bantuan ini hanya berlangsung selama 1 semester atau hanya karena adanya pandemi.

"Untuk uang UKT pemerintah akan mentransfer dana ke Retorat kampus yang meyelenggarakan KIP Kuliah. Kalau UKT itu kekampus karena ini bantuan kekampus," katanya.

Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud Paristiyanti Nurwadani memastikan, Mas Menteri (Nadiem Makarim) menjamin amanah Presiden Jokowi dikawal.

"Amanahnya jelas tidak ada satu pun, kalau memungkinkan, agar mahasiswa tidak ada yang DO karena COVID-19," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Dana Subsidi Rumah Telah Capai Rp52 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gugur Dokter Karena COVID-19
Indonesia
Gugur Dokter Karena COVID-19

Penularan yang tidak terkontrol di masyarakat, akan mengakibatkan kolapsnya sistem kesehatan yang ditandai dengan tingginya tenaga kesehatan yang terpapar COVID dan sulitnya mencari tempat perawatan.

Firli Bahuri Lantik Sejumlah Pejabat Baru KPK
Indonesia
Firli Bahuri Lantik Sejumlah Pejabat Baru KPK

Bigjen Setyo menyingkirkan dua pesaingnya dari Korps Bhayangkara

Polisi Klaim Tak Loloskan Pemudik di Kedungwaringin, Hanya Mengurai Kemacetan
Indonesia
Polisi Klaim Tak Loloskan Pemudik di Kedungwaringin, Hanya Mengurai Kemacetan

Operasi Ketupat Jaya 2021 dimulai pada 6 Mei 2021 pukul 00.00 WIB

Digugat Jhoni Allen Rp55,8 M, Partai Demokrat Nyatakan Tak Gentar
Indonesia
Digugat Jhoni Allen Rp55,8 M, Partai Demokrat Nyatakan Tak Gentar

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan pihaknya tidak gentar atas langkah Sekjen Demokrat kubu Moledoko Jhoni Allen Marbun yang menuntut ganti rugi sebesar Rp55,8 miliar.

Jelang Tutup Pendaftaran, 3,9 Juta Orang Daftar CPNS dan PPPK
Indonesia
Jelang Tutup Pendaftaran, 3,9 Juta Orang Daftar CPNS dan PPPK

BKN meminta pada pemburu PNS untuk teliti dan berhati-hati saat mendaftar. Disisa waktu ini diperhatikan dan diteliti kembali secara berulang jangan sampai ada yang salah.

Pinangki Disarankan Ajukan JC ke KPK
Indonesia
Pinangki Disarankan Ajukan JC ke KPK

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyarankan Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Soal Posisi Wamenpan RB, Tjahjo Sebut Jokowi Tahu Urgensinya
Indonesia
Soal Posisi Wamenpan RB, Tjahjo Sebut Jokowi Tahu Urgensinya

Tjahjo Kumolo meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mempertimbangkan urgensi dalam membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021.

Wagub DKI: Perda Penanganan COVID-19 Buat Aparat Lebih Berani Tindak Pelanggar PSBB
Indonesia
Wagub DKI: Perda Penanganan COVID-19 Buat Aparat Lebih Berani Tindak Pelanggar PSBB

Kekuatan hukum pergub berada di bawah Perda, sehingga dengan adanya perda, penanganan COVID memiliki payung hukum yang lebih kuat.

Perubahan Mintra Kerja DPR-Kementerian Tanda Perubahan Paradigma dan Logika
Indonesia
Perubahan Mintra Kerja DPR-Kementerian Tanda Perubahan Paradigma dan Logika

Kedepannya, di Komisi VII DPR tetap ada mitra kerja terkait ristek

Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN
Indonesia
Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN

Menurut Sri Mulyani draf RUU KUP tersebut bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk.