Telusuri Dugaan Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Periksa 12 Warga Pembagian bansos. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Polres Metro Tangerang Kota masih mendalami dugaan pungutan liar (pungli) dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 di Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang. Saat ini, kasus tersebut sudah naik ke proses penyelidikan.

Lebih dari 10 saksi yakni warga penerima bantuan dan dua koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah tersebut sudah diperiksa polisi.

"Pemeriksaan terhadap dua kordinatornya sudah dilakukan. Dan hari ini, ada 12 warga penerima bantuan yang diperiksa," ujar Kasubag Humas Polres Kota Tangerang, Kompol Abdul Rochim saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/8).

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial

Menurut Abdul, hasil pemeriksaan masih akan terus ditindaklanjuti. Pasalnya, setiap harinya kerap ada pengaduan baik pengaduan lewat kepolisian maupun ke kantor wali kota.

Hingga saat ini, ada sekitar 47 aduan yang masuk. Namun, kepolisian belum menaikkan penyelidikan ke penyidikan, dan belum menetapkan tersangka.

"Kalau kelanjutannya penetapan tersangka belum. Saat ini masih tahap pemeriksaan-pemeriksaan," tutupnya.

Sekedar informasi, Polres Metro Tangerang Kota saat ini sedang menyelidiki 23 aduan masyarakat mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) terkait dengan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

"Saat ini, kami tengah mencari dan mengusut adanya indikasi terkait kasus tersebut. Ini masih proses penyelidikan, nanti untuk hasilnya akan kita sampaikan kembali," kata Kapolres Metro Kota Tangerang, Kombes Deonijiu de Fatima.

Bantuan Sosial Tunai. (Foto: Antara)
Bantuan Sosial Tunai. (Foto: Antara)

Menurut dia, dalam mengusut dugaan kasus tersebut pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Wali Kota Tangerang.

"Mereka-mereka yang namanya terlampir akan kita lakukan penyelidikan untuk mengkaji kasus ini lebih dalam," terangnya.

Dalam hal ini, Deonijiu mengimbau kepada masyarakat yang telah menjadi korban pungli bansos agar segera melapor ke pihak kepolisian. Ia menegaskan, pihaknya akan memproses oknum-oknum yang melakukan aksi pungli bansos dari pemerintah.

"Khususnya kepada masyarakat yang haknya diambil oleh pelaku pungli, agar tidak perlu takut, silakan melapor. Kalau ada yang mengetahui dan bahkan menjadi korban, silakan lapor saja, kita akan tegakkan hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran," tutupnya.

Sebelumnya, dugaan adanya pungli bansos terungkap usai Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak di Karang Tengah, pada Rabu (28/) lalu.

Baca Juga:

Di Klaten, Penerima Dobel Bantuan Sosial Diminta Mengembalikan

Dana bansos yang harusnya diberikan senilai Rp600 ribu kemudian dipotong Rp50.00 oleh pihak pendamping yang memberikan dana bansos PKH.

Sampai dengan saat ini, sudah ada lima orang warga yang merupakan penerima bansos Program Keluarga harapan (PKH) dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Pemprov DKI BST Tahap Dua Tertunda hingga Maret
Indonesia
Alasan Pemprov DKI BST Tahap Dua Tertunda hingga Maret

Pemprov DKI Jakarta menjelaskan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap dua ke warga ditunda.

Masih 2024, PKS Belum Siapkan Cagub DKI Jakarta
Indonesia
Masih 2024, PKS Belum Siapkan Cagub DKI Jakarta

"Sampai saat ini belum ada pembahasan soal tersebut. Semua didorong untuk fokus bekerja melayani masyarakat," kata Fathul.

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Fokus Sediakan Sembako
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Fokus Sediakan Sembako

Peningkatan juga merata di hampir seluruh komponen pembentuk indeks PMI manufaktur

Anies Perpanjang PPKM Mikro Tingkat RT
Indonesia
Anies Perpanjang PPKM Mikro Tingkat RT

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat RT selama 2 minggu mulai 6 April hingga 19 April 2021.

Lancarkan Investasi, Bank Dunia Ngasih Hutang Rp 11,6 Triliun Buat Indonesia
Indonesia
Lancarkan Investasi, Bank Dunia Ngasih Hutang Rp 11,6 Triliun Buat Indonesia

Fokus dukungan tersebut pada investasi asing langsung, menambah tenaga profesional berketrampilan tinggi di pasar tenaga kerja, serta mendorong investasi swasta pada energi terbarukan.

2,2 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek setelah Libur Akhir Tahun
Indonesia
2,2 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek setelah Libur Akhir Tahun

“Hingga 1 Januari 2022 kemarin, volume Lalu Lintas Kumulatif keluar Jabodetabek 2,36 juta kendaraan, masuk Jabodetabek 2,22 juta, sehingga terdapat sejumlah 140 ribu kendaraan belum kembali ke Jabodetabek,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (3/1).

Menkeu Sri Mulyani Bilang THR ASN, TNI-Polri Dibagikan H-10 Lebaran
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Bilang THR ASN, TNI-Polri Dibagikan H-10 Lebaran

“THR ini akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5, karena biasanya ini bertahap,” ucap Sri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/4).

Polda Metro Jaya Perketat Perizinan Pelat Khusus
Indonesia
Polda Metro Jaya Perketat Perizinan Pelat Khusus

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan pihaknya tidak akan mengistimewakan kendaraan dengan pelat dewa tersebut.

Kibarkan Bendera Putih, Pedagang Pantai Ampenan Mataram: Tolonglah Kami!
Indonesia
Kibarkan Bendera Putih, Pedagang Pantai Ampenan Mataram: Tolonglah Kami!

"Tolonglah kami, lihatlah kami, dengarkan jeritan kami, dan bantu kami menghadapi kondisi ekonomi selama PPKM," ujar Ketua Pedagang Pantai Ampenan, Indari

Banyak Pengangguran Lulusan SMK, Jabar Terapkan Kurikulum Ekonomi Digital
Indonesia
Banyak Pengangguran Lulusan SMK, Jabar Terapkan Kurikulum Ekonomi Digital

Kurikulum ekonomi digital mendorong siswa diberikan jalan menjadi pengusaha lokal mandiri yang memahami tren ekonomi.