Telegram Kapolri yang Atur Kerja Pers Dinilai Berpotensi Halangi Publik Dapat Informasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3). Foto: Humas Polri

MerahPutih.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, telegram Kapolri yang mengatur kerja teknis media sama saja upaya mengekang informasi pers.

YLBHI menilai, ada salah satu poin yang menuai sorotan, yakni “Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis” di bagian pertama.

"Bagian satu ini menghalangi publik untuk mengetahui fakta sesungguhnya dan menunjukkan Reformasi Polri yang diangkat oleh Kapolri saat fit dan proper test di DPR tidak sungguh hendak dijalankan," tulis YLBHI dalam keteranganya, Selasa (6/4).

"Ini juga berpotensi menghalangi kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," tambah YLBHI.

Telegram Kapolri. Foto: Istimews

YLBHI melanjutkan, reformasi Polri yang diharapkan bisa terlaksana jika terdapat laporan dan pemantauan dari masyarakat. Sehingga, ada dorongan dari masyarakat untuk Reformasi POLRI tersebut.

"Pengalaman dan catatan YLBHI, tindakan-tindakan atau upaya untuk menyembunyikan arogansi dan kekerasan adalah tanda pelanggengan arogansi serta kekerasan tersebut," jelas YLBHI.

Tak hanya itu, YLBHI juga menyoroti di bagian poin ketiga yang berbunyi "Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh Kepolisian"

Di poin tiga itu bisa menjadi bermasalah dalam kasus-kasus publik yang membutuhkan transparansi. Pasalnya, dalam pengalaman YLBHI liputan terhadap rekonstruksi yang terbuka akan membantu masyarakat dan pendamping hukum melihat proses penyidikan berlangsung.

"Kita tentu masih ingat bagaimana penyidikan terhadap kasus Novel Baswedan mengandung banyak masalah dan pertanyaa," jelas YLBHI.

YLBHI meminta Polri tak lagi mengeluarkan aturan yang justru mengekang kebebasan Pers.

"Maka penting Kapolri mencabut dan memperbaiki Surat Telegram tersebut agar tidak berpotensi melanggar lebih jauh," tutup YLBHI. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lippo Karawaci Tegaskan Lahan yang Disita Milik Pemerintah
Indonesia
Lippo Karawaci Tegaskan Lahan yang Disita Milik Pemerintah

Danang menjelaskan lahan yang disampaikan oleh pemerintah sebetulnya adalah lahan yang sudah dimiliki secara hukum dan dikuasai oleh pemerintah, qq Depkeu, sejak 2001.

Ratusan Pengungsi Merapi Kembali ke Rumah
Indonesia
Ratusan Pengungsi Merapi Kembali ke Rumah

Pemerintah sudah menyiagakan seluruh posko pengungsian

[Hoaks atau Fakta]: Saat Rakyat Dilarang, Jokowi Mudik ke Solo
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Saat Rakyat Dilarang, Jokowi Mudik ke Solo

Video tersebut memanglah iring-iringan rombongan Presiden Jokowi, namun bukan dalam perjalanan pulang kampung.

Polisi Bantah Tangkap Pria yang Bentangkan Poster saat Kunjungan Jokowi di Blitar
Indonesia
Polisi Bantah Tangkap Pria yang Bentangkan Poster saat Kunjungan Jokowi di Blitar

"Jadi (warga) tidak ditahan, tidak diamankan (oleh polisi)," ucap Gatot

Muncul Klaster Pembelajaran Tatap Muka di Jateng, Ganjar: Jangan Asal Ngaku Siap
Indonesia
Muncul Klaster Pembelajaran Tatap Muka di Jateng, Ganjar: Jangan Asal Ngaku Siap

Sebanyak 90 siswa di SMP Negeri 4 Mrebet Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terpapar COVID-19 usai mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM).

4 Langkah Pemerintah Tekan Penyebaran COVID-19 Saat Nataru
Indonesia
4 Langkah Pemerintah Tekan Penyebaran COVID-19 Saat Nataru

Semakin tinggi reproduction number suatu penyakit maka akan semakin besar peluang jumlah kasus positif terus meningkat begitu juga sebaliknya.

Polda Papua Usut Penyandang Dana Senjata KKB
Indonesia
Polda Papua Usut Penyandang Dana Senjata KKB

Selain itu, polisi juga menemukan bukti pengiriman uang dari Lekagak Telenggen

Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM di Jakarta Dinilai Salah Kaprah
Indonesia
Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM di Jakarta Dinilai Salah Kaprah

Oleh karena itu, kata Edison, kebijakan ganjil genap hendaknya tidak diterapkan selama pandemi belum berakhir. Karena potensi menimbulkan klaster baru di terminal, stasiun dan tempat-tempat perhentian angkutan umum.

MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK
Indonesia
MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/3).