Telegram Kapolri Terkait Penindakan Penghina Presiden Dinilai Berbahaya Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 tertanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan wabah virus corona atau COVID-19.

Salah satu isi dari surat telegram yang ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ini terkait aturan yang akan menindak tegas penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Baca Juga

Malaysia Tangkap Ribuan Orang karena Langgar Aturan Lockdown

Sahroni menilai aturan tersebut membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan lantaran Kabareskrim merupakan mantan ajudan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“Aturan ini berbahaya sekali. Karena kan kita tahu bahwa Pak Bareskrim dulunya ajudan Pak Jokowi. Ini berpotensi abuse of power. Nanti ada kritisi dikit, langsung ditindak polisi," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (7/4).

Bendahara Umum Partai Nasdem ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga masyarakat berhak melakukan kritik terhadap presiden maupun pemerintah.

Polisi
Polisi bubarkan kerumunan massa. Foto: ANTARA

Dalam situasi yang memprihatinkan seperti saat ini, kata Sahroni, polisi justru harus berfokus dan berkomitmen penuh untuk memberikan layanan dan melindungi masyarakat luas.

“Polisi harus ingat, bahwa mereka ini digaji rakyat, bekerja untuk rakyat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, polisi justru harus berada di garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat,” tegas dia.

Untuk itu, anak buah Surya Paloh ini meminta Korps Bhayangkara untuk berfokus dalam melayani warga yang terdampak COVID-19 yaitu kesehatan maupun pendapatan ekonomi.

“Polisi mending fokus aja sama bantuin masyarakat yang lagi susah. Dibantu agar mereka merasa aman dan terlindungi di lingkungannya, sambil perketat pengawasan di lapangan untuk orang-orang yang masih keluar nggak pake masker, atau yang belum melakukan social distancing. Itu lebih bermanfaat menurut saya,” tutup Sahroni.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait dengan kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber selama masa wabah COVID-19. Surat Telegram Kapolri ini ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda se-Indonesia.

Baca Juga

Hindari Citra Negatif Saat Bubarkan Kerumunan Warga, Polisi Harus Hati-Hati

Dalam Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 ini, disebutkan beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi selama masa darurat, antara lain tentang ketahanan akses data internet, penyebaran hoaks terkait dengan COVID-19, dan penyebaran hoaks terkait dengan kebijakan pemerintah, penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah, penipuan penjualan produk kesehatan, dan kejahatan orang yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Banyak PR, Pemprov DKI Diminta Tak Berpuas Diri Usai Terima ST Award 2021
Indonesia
Masih Banyak PR, Pemprov DKI Diminta Tak Berpuas Diri Usai Terima ST Award 2021

Jalur sepeda masih perlu dipastikan faktor keamanan dan kenyamanannya

 Sebagian Penghuni Pilih Bertahan di Wisma Karantina Pademangan
Indonesia
Sebagian Penghuni Pilih Bertahan di Wisma Karantina Pademangan

Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) melaporkan bahwa sebagian penghuni betah tinggal di wisma dan tidak mau pulang. Mereka yang bertahan enggan untuk meninggalkan Jakarta.

Secara Umum, Kasus Sembuh COVID-19 di Provinsi Prioritas Alami Peningkatan
Indonesia
Secara Umum, Kasus Sembuh COVID-19 di Provinsi Prioritas Alami Peningkatan

Tren kesembuhan tertinggi berada di Sulawesi Selatan

KNPI Minta Pemerintah Lakukan Diplomasi Lunak Soal Uighur
Indonesia
Kuasa Hukum Tegaskan Rahmat Kadir Siram Novel Secara Spontan
Indonesia
Kuasa Hukum Tegaskan Rahmat Kadir Siram Novel Secara Spontan

"Sehingga spontan ambil mug dengan isi air aki bercampur air," kata penasihat hukum Rahmat Kadir

Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat
Indonesia
Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat

Perbuatan yang dituduhkan tim jaksa merupakan domain atau ranah pasar modal bukan tindak pidana korupsi.

Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024
Indonesia
Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024

“Selain Ketua Baleg Omnibus law dari Partai Gerindra, saya nilai Golkar dan PDIP bakal terpental pada Pilpres 2024 serta Pilkada serentak,” kata Jerry

Jasa Marga Simulasi Penanganan COVID-19 di Jalan Tol Bareng Polisi
Indonesia
Jasa Marga Simulasi Penanganan COVID-19 di Jalan Tol Bareng Polisi

Jangan sampai kita justru malah membuat rantai penularan baru

Ucapan Puan Soal 'Pancasilais' Dinilai Bentuk Antisipasi Ancaman Nasionalisme
Indonesia
Ucapan Puan Soal 'Pancasilais' Dinilai Bentuk Antisipasi Ancaman Nasionalisme

Ini agar tidak memberi ruang sedikitpun kepada kelompok manapun yang mencoba-coba mengkhianati negara Pancasila

Bebas Ganjil-Genap Diperpanjang Sampai 19 April 2020
Indonesia
Bebas Ganjil-Genap Diperpanjang Sampai 19 April 2020

Peniadaan kebijakan ganjil genap selama dua pekan terhitung sejak Senin 15 Maret 2020