Telegram Kapolri Terkait Penindakan Penghina Presiden Dinilai Berbahaya Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 tertanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan wabah virus corona atau COVID-19.

Salah satu isi dari surat telegram yang ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ini terkait aturan yang akan menindak tegas penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Baca Juga

Malaysia Tangkap Ribuan Orang karena Langgar Aturan Lockdown

Sahroni menilai aturan tersebut membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan lantaran Kabareskrim merupakan mantan ajudan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“Aturan ini berbahaya sekali. Karena kan kita tahu bahwa Pak Bareskrim dulunya ajudan Pak Jokowi. Ini berpotensi abuse of power. Nanti ada kritisi dikit, langsung ditindak polisi," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (7/4).

Bendahara Umum Partai Nasdem ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga masyarakat berhak melakukan kritik terhadap presiden maupun pemerintah.

Polisi
Polisi bubarkan kerumunan massa. Foto: ANTARA

Dalam situasi yang memprihatinkan seperti saat ini, kata Sahroni, polisi justru harus berfokus dan berkomitmen penuh untuk memberikan layanan dan melindungi masyarakat luas.

“Polisi harus ingat, bahwa mereka ini digaji rakyat, bekerja untuk rakyat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, polisi justru harus berada di garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat,” tegas dia.

Untuk itu, anak buah Surya Paloh ini meminta Korps Bhayangkara untuk berfokus dalam melayani warga yang terdampak COVID-19 yaitu kesehatan maupun pendapatan ekonomi.

“Polisi mending fokus aja sama bantuin masyarakat yang lagi susah. Dibantu agar mereka merasa aman dan terlindungi di lingkungannya, sambil perketat pengawasan di lapangan untuk orang-orang yang masih keluar nggak pake masker, atau yang belum melakukan social distancing. Itu lebih bermanfaat menurut saya,” tutup Sahroni.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait dengan kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber selama masa wabah COVID-19. Surat Telegram Kapolri ini ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda se-Indonesia.

Baca Juga

Hindari Citra Negatif Saat Bubarkan Kerumunan Warga, Polisi Harus Hati-Hati

Dalam Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 ini, disebutkan beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi selama masa darurat, antara lain tentang ketahanan akses data internet, penyebaran hoaks terkait dengan COVID-19, dan penyebaran hoaks terkait dengan kebijakan pemerintah, penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah, penipuan penjualan produk kesehatan, dan kejahatan orang yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Pengerusakan saat Demo Omnibus Law di Kaltim
Indonesia
Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Pengerusakan saat Demo Omnibus Law di Kaltim

Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Ade Yaya Suryana mengatakan, mereka ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan pengerusakan dan membawa senjata tajam jenis badik.

Soal Penentuan Libur Panjang, DPR Peringatkan Pemerintah Tak Asal Buat Kebijakan
Indonesia
Soal Penentuan Libur Panjang, DPR Peringatkan Pemerintah Tak Asal Buat Kebijakan

Data harian yang dihimpun Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan lonjakan kasus harian COVID-19 usai libur panjang 28 Oktober - 1 November lalu.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara

Hakim menyatakan Wahyu terbukti menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

MK Perintahkan Pemungutan Ulang Pilkada Kalsel, Denny Indrayana Bernapas Panjang
Indonesia
MK Perintahkan Pemungutan Ulang Pilkada Kalsel, Denny Indrayana Bernapas Panjang

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap sengketa pilkada yang diajukan calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana, Jumat (19/3).

 Mudik Dilarang, Organda DIY Minta Pemerintah Awasi Angkutan Liar
Indonesia
Mudik Dilarang, Organda DIY Minta Pemerintah Awasi Angkutan Liar

Selain persoalan tarif, dari sisi keamanan dan kesehatan, tidak akan sesuai standar protokol kesehatan, yang kapasitas tujuh orang dipaksakan menjadi 11 orang.

Dailami Firdaus, Kecam Macron
Indonesia
Dailami Firdaus, Kecam Macron

Tetap mengedepankan aksi yang berakhlak dan beradab.

Kasus Positif Melonjak, Anies Perpanjang PSBB Transisi Selama 2 Pekan
Indonesia
Kasus Positif Melonjak, Anies Perpanjang PSBB Transisi Selama 2 Pekan

Persentase pertambahan total kasus terkonfirmasi positif mulai menunjukkan tren kenaikan selama empat pekan terakhir.

AP II Perbarui Prosedur Keberangkatan Penumpang Domestik, Apa Saja?
Indonesia
AP II Perbarui Prosedur Keberangkatan Penumpang Domestik, Apa Saja?

Jumlah penerbangan di Soekarno-Hatta tercatat 625 penerbangan

 Baju APD Buatan Indonesia Lolos ISO 16604 Class 3
Berita
Baju APD Buatan Indonesia Lolos ISO 16604 Class 3

Baju APD dengan standar tinggi atau ISO 16604 Class 3 merupakan spesifikasi yang wajib dikenakan para tenaga medis sehingga keamanan dan keselamatan terjamin.

Bos Garuda Indonesia Umumkan Gaji Karyawan Ditunda, tapi THR Tetap Cair
Indonesia
Bos Garuda Indonesia Umumkan Gaji Karyawan Ditunda, tapi THR Tetap Cair

Sebanyak 25.000 karyawan Garuda Indonesia Group terdampak penundaan gaji akibat dampak pandemi COVID-19.