Telat Dibayarkan, Kemenkeu Talangi Insentif Nakes Kewajiban Daerah Perawatan pasien COVID-19. (Foto:Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim telah membayar tagihan perawatan COVID-19 sebesar Rp 25,45 triliun sampai akhir Juli 2021. Pembayaran klaim ini termasuk untuk tunggakan tagihan dari rumah sakit tahun 2020 yang sebesar Rp 8,16 triliun.

"Rumah sakit yang belum dapat mungkin termasuk yang masih dispute karena mesti dicek BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Purwanto di Jakarta, Selasa (4/8).

Baca Juga:

Pemprov DKI Segera Beri Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes

Ia mengatakan, protes rumah sakit terkait pembayaran klaim perawatan COVID-19 pun semakin berkurang. Diharapkan memasuki semester II-2021, pembayaran klaim akan semakin lancar dan tetap akuntabel.

Selain terkait pembayaran klaim rumah sakit, dalam kesempatan tersebut, Kemenkeu menyoroti terkait pembayaran tagihan oleh pemerintah daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang masih rendah.

Ia mengatakan pemerintah akan melakukan intercept atau melakukan pembayaran dengan uang pemerintah pusat terlebih dahulu.

"Karena pemerintah daerah lambat membayar insentif tenaga kesehatan atau petugas vaksin misalnya, itu dibantu oleh pemerintah pusat dulu untuk mengintervensi daerah dengan uang pemerintah pusat dulu," katanya.

Purwanto meyakinkan, dana penanganan COVID-19 tersalur secara merata untuk tiap daerah. Apabila pemerintah terlihat mempercepat penyaluran dana penanganan COVID-19 ke wilayah Jawa dan Bali, hal itu karena kedua wilayah ini memiliki banyak penduduk dan termasuk ke dalam zona merah.

"Tapi kami pun tidak menutup mata, kalau kasusnya sangat berat di suatu daerah, itu akan kami cek, kami lihat. Kalau dia telat (melakukan penanganan), kami masuk duluan dengan kebijakan intercept," imbuhnya.

Ia menegaskan, penanganan di kedua wilayah ini diakui lebih cepat karena tidak terkendala transportasi maupun jaringan informasi.

Tenaga Kesehatan. (Foto: Humas Jabar)
Tenaga Kesehatan. (Foto: Humas Jabar)

"Memang yang disasar daerah-daerah yang masih merah, padat penduduk, karena memang seperti Jakarta ini pusat ekonomi, budaya, dan sebagainya, tapi bukan berarti yang lain ditinggalkan,"katanya.

Realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari total pagu Rp 744,75 triliun. Dengan rincian realisasi klaster kesehatan Rp 65,55 triliun dan klaster perlindungan sosial sebesar Rp 91,84 triliun dari Rp186,64 triliun

Kemudian realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,4 triliun, realisasi klaster prioritas mencapai Rp 47 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp 43,35 dari pagu Rp 62,83 triliun. (Asp)

Baca Juga:

Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Dilarang Ambil Jatah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Pastikan Presiden Jokowi Belum Serahkan Nama Calon Panglima TNI
Indonesia
DPR Pastikan Presiden Jokowi Belum Serahkan Nama Calon Panglima TNI

Dia menjelaskan, seandainya presiden mengirimkan nama calon panglima TNI, pihaknya akan segera membahasnya di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Lima Pedagang Batik dari Jepara Positif COVID-19 di Alun-alun Utara Keraton Solo
Indonesia
Lima Pedagang Batik dari Jepara Positif COVID-19 di Alun-alun Utara Keraton Solo

Sebanyak lima orang pedagang batik menggunakan mobil asal Kabupaten Jepara dinyatakan positif dari hasil tes swab antigen secara acak.

Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina
Indonesia
Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina

Rumah karantina tersebut berfungsi untuk menampung pemudik melakukan isolasi selama 14 hari.

Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah
Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah

Moeldoko membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Mutasi Perdana ASN Solo, Gibran Minta Pejabat Jangan Lelet dan Aktif Medsos
Indonesia
Mutasi Perdana ASN Solo, Gibran Minta Pejabat Jangan Lelet dan Aktif Medsos

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memutasi dan melantik 36 jabatan aparatur sipil negara (ASN) di Balai Kota, Senin (2/8).

Dalam Tiga Hari, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan
Indonesia
Dalam Tiga Hari, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Masyakarat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem dampak yang dapat ditimbulkannya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Epidemiolog Ingatkan Tak Buru-buru Beri Diskon Wisata Penerima Vaksin
Indonesia
Epidemiolog Ingatkan Tak Buru-buru Beri Diskon Wisata Penerima Vaksin

Epidemiolog mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil kebijakan untuk memberikan stimulus berupa paket diskon pariwisata kepada masyarakat yang sudah divaksinasi.

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) hari ini, Rabu (15/3).

Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY
Indonesia
Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY

KLB Partai Demokrat di Deli Serdang legal secara hukum

Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Lahirkan Kapitalisme Baru
Indonesia
Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Lahirkan Kapitalisme Baru

Fahri Hamzah menilai UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak individu, serta hak berserikat atau berkumpul dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru.