Teken PP PSBB COVID-19, Jokowi Ingatkan Daerah Ikuti Aturan Main Pusat Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/3) (ANTARA/Muchlis Jr-Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menetapkan Indonesia berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kebijakan ini akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Keppres).

“Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang PSBB dan Keppres tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” kata Jokowi, dalam konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/3).

Baca Juga:

Update COVID-19 per Selasa (31/3): 1.528 Kasus Positif, 136 Meninggal Dunia

Menurut Jokowi, alasan memilih status PSBB adalah karena COVID-19 telah menjadi penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan merujuk UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Sesuai Undang-undang, PSBB ini nantinya ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan kepala daerah," ungkap Presiden.

Jokowi Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. Foto: Setkab

Lewat terbitnya PP dan Keppres itu, Presiden meminta agar para kepala daerah minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Jokowi menambahkan Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur sesuai UU agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan berhasil.

"Semua kebijakan di daerah harus sesuai peraturan berada di dalam koridor UU, PP dan Kepres," tutup Kepala Negara, dikutip Antara.

Baca Juga

Anies Akui Sudah Lakukan Pembatasan Skala Besar Dua Pekan Lalu

Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam pasal 59 UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu

(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(*)

Baca Juga:

Terjawab! Ini Alasan Jokowi Tolak Permintaan Anies untuk Lockdown Jakarta


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH