Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menyoroti keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif tinggi hingga 32 persen pada sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, tindakan ini bukan sekadar kebijakan perdagangan biasa, melainkan telah menjadi penghalang dagang yang tidak adil.
Pemerintah AS berdalih bahwa pengenaan tarif tinggi tersebut merupakan respons terhadap ketidakseimbangan akses pasar, terutama untuk produk etanol dan berbagai hambatan non-tarif lainnya.
"Ini jelas memberikan tekanan berat bagi para pelaku usaha kita, terlebih lagi tanpa adanya dialog terbuka dengan pemerintah Indonesia," ujar Eko dalam keterangannya, Selasa (8/4).
Baca juga:
Jangan Panik! Tarif Trump Justru Buka Pintu Emas Pariwisata Lokal Jadi Tulang Punggung Negeri
Eko menegaskan bahwa apa pun alasannya, kebijakan AS tersebut sangat merugikan dan menciptakan ketidakpastian bagi para eksportir Indonesia. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang mengirimkan delegasi ke Washington untuk berdialog dan menawarkan peningkatan impor produk AS sebagai upaya menyeimbangkan neraca perdagangan.
Kendati demikian, Eko mengingatkan bahwa diplomasi saja tidak cukup. "Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan yang adil, Komisi VI akan mendorong agar masalah ini dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kita tidak boleh membiarkan negara lain bertindak semena-mena tanpa dasar yang kuat," tegas politisi dari Fraksi Partai PAN tersebut.
Eko juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada pasar ekspor tertentu, khususnya AS, yang dinilainya telah berulang kali menerapkan kebijakan perdagangan yang merugikan. Menurutnya, hal ini menjadi peringatan keras bagi Indonesia untuk segera mempercepat diversifikasi pasar ekspor.
Baca juga:
"Pasar-pasar alternatif di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika harus segera dioptimalkan. Kita tidak boleh terus berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan dari mitra dagang besar," ujarnya.
Komisi VI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini secara intensif. Ia memastikan bahwa pihaknya akan terus meminta laporan perkembangan dari pemerintah, mendorong solusi konkret, dan memperkuat kebijakan nasional agar para pelaku usaha tetap berdaya tahan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
"Ini bukan hanya masalah tarif, melainkan juga tentang kedaulatan ekonomi kita dan keadilan dalam perdagangan internasional," pungkas Eko.
