Tekan Produk Impor, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Perkuat UMKM Dalam Negeri Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-Humas DPD)

MerahPutih.com - Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta pemerintah memperkuat Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dalam negeri agar memiliki daya saing. Menurutnya, hal itu dibutuhkan untuk menekan produk impor yang banyak dijual pada platform e-commerce.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi e-commerce sepanjang 2020 mencapai Rp 253 triliun dan diperkirakan bisa mencapai Rp 337 triliun pada 2021. Sayangnya, 90 persen lebih produk yang dijual di e-commerce Indonesia adalah produk impor.

Baca Juga:

Peringatan Hari Santri, Gibran Kenakan Sarung di Balai Kota

"Platform e-commerce itu seakan dikuasai oleh produk impor. Maka, saya menilai penting untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan UMKM kita agar berdaya saing yang akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian nasional," kata LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (23/10).

Senator asal Jawa Timur itu menilai, angka yang sangat besar itu perlu diimbangi dengan pertumbuhan produk-produk kebutuhan konsumen dengan harga yang kompetitif dan kualitas barang yang baik.

"Karena bagaimanapun, konsumen akan mencari barang yang murah. Untuk itu, UMKM kita harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan tersebut," tutur dia.

Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Jawa Timur melihat, UMKM di luar negeri seperti Tiongkok lebih siap dalam memasuki ekosistem ekonomi digital yang sudah merambah pasar global.

"Ini merupakan tantangan yang besar. UMKM di Indonesia harus memiliki kesadaran dan terus-menerus diberikan edukasi dan peningkatan kapasitas dalam produksi, baik SDM maupun kualitas produk," tegas LaNyalla.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)

Menurutnya, salah satu kelemahan pelaku UMKM dalam negeri masih banyak yang belum memahami digital knowledge dan skill. Meskipun pelaku UMKM milenial telah ada yang merambah pasar internasional melalui kanal media sosial seperti Instagram dan Facebook, namun persentase mereka masih kecil dibanding dengan UMKM konvensional.

"Pelaku UMKM perlu dibekali dengan pemahaman keuangan secara profesional, akses pembiayaan serta pengelolaan yang profesional untuk merambah pasar ekspor," papar LaNyalla.

Langkah strategis ini berhasil dilakukan oleh Koperasi Produsen Angudi Logam Abadi, Tulungagung, Jawa Timur, yang berhasil meluncurkan produk Cangkul Merah Putih berstandar SNI melalui dukungan pembiayaan BRI dan pasokan bahan baku dari KS.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri

Produksi ini merupakan program lokalisasi kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perindustrian, LPDB-KUMKM dan BUMN untuk menekan impor cangkul.

"Pemerintah perlu melakukan langkah yang serius melalui kebijakan yang strategis untuk mendorong UMKM memproduksi berbagai kebutuhan dalam negeri. Sebab, pelaku UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Jika tidak begitu, maka UMKM kita di dalam pasar e-commerce akan terus tergerus oleh produk luar negeri," kata LaNyalla. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Solusi Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Indonesia
Solusi Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Ekonomi dunia tengah bergejolak akibat inflasi, kelangkaan energi dan juga kelangkaan pangan

Mabes Polri Ancam Sanksi Anggota Terlibat Urusan Demokrasi
Indonesia
Mabes Polri Ancam Sanksi Anggota Terlibat Urusan Demokrasi

Mabes Polri memastikan menuruti perintah Presiden Joko Widodo untuk tak terlibat urusan demokrasi.

Aturan JHT Tak Dicabut, Kelompok Buruh Ancam Demo Besar-besaran
Indonesia
Aturan JHT Tak Dicabut, Kelompok Buruh Ancam Demo Besar-besaran

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) agar aturan Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru diperbaiki menuai dukungan.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Tanpa Tes
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Tanpa Tes

Postingan tersebut menginformasikan ada pengakatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes. Postingan tersebut juga mencatut Satya Pratama.

60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah
Indonesia
60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah

Jakarta akan tetap menjadi pusat bagi sektor atau aspek bidang pemerintah lainnya, seperti pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.

Pemudik Diminta Waspada Potensi Bencana akibat Hujan
Indonesia
Pemudik Diminta Waspada Potensi Bencana akibat Hujan

Para pemudik diharapkan selalu waspada ketika melewati daerah rawan bencana di Jawa Barat selama periode 29 April - 8 Mei mendatang.

Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan di RSUP Surakarta Tunggu SK dari Kemenkes
Indonesia
Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan di RSUP Surakarta Tunggu SK dari Kemenkes

untuk RSUP Surakarta, Jawa Tengah, sejauh ini belum memulai pelayanan kelas standar BPJS Kesehatan karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemenkes.

Eskalasi Perang Dunia III dan Peran Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina
Indonesia
Eskalasi Perang Dunia III dan Peran Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina

Operasi milter yang dilancarkan oleh Rusia dan serangan balik oleh Ukraina dinilai berpotensi untuk bereskalasi menjadi Perang Dunia III.

Jokowi Janjikan Harga Telur Ayam Turun 2 Pekan Mendatang
Indonesia
Jokowi Janjikan Harga Telur Ayam Turun 2 Pekan Mendatang

Presiden Joko Widodo menyebutkan harga telur ayam yang kini tengah melonjak di pasaran, bakal turun dalam dua pekan ke depan.

Libur Panjang, Keterisian Penumpang KA Jarak Jauh Cuma Sampai 34 Persen
Indonesia
Libur Panjang, Keterisian Penumpang KA Jarak Jauh Cuma Sampai 34 Persen

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 26,87 persen jika dibandingkan lalin normal periode Februari 2022 dengan total 381.516 kendaraan.