Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan Ilustrasi (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak legalisasi minuman keras menyusul penandatanganan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur tentang legalisasi minuman keras (miras) di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua.

"Jangan pula penghargaan pada keyakinan atau adat tertentu jadi alasan. Ini negara Pancasila, penghargaan pada suatu keyakinan tidak boleh melukai keyakinan yang lain," ujar Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam dalam keterangan tertulis, Senin (1/3).

Baca Juga

Legislator PPP Kutip Surat Al Maidah Jadi Dasar RUU Larangan Minuman Beralkohol

Penolakan PKB, didasarkan pada banyak pertimbangan yang tujuan satu-satunya demi bangsa. Ia menilai, legalisasi minuman keras meski hanya dalam wilayah tertentu sudah mencederai Bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila.

Miras oplosan hasil razia di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (MP/Gomes)

Lebih jauh, Syaikhul mengatakan bahwa penolakan PKB karena mengkhawatirkan masa depan generasi muda bangsa Indonesia yang seharusnya diproteksi dari hal-hal negatif. "Legalisasi miras dapat merusak generasi bangsa," tegas dia. Masa depan Bangsa Indonesia jauh lebih penting daripada apapun. Apalagi cuma sekedar ingin menarik investasi. "Apakah masa depan generasi bangsa ini mau ditukar dengan investasi yang tidak jelas," tukasnya.

Baca Juga

DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol

Oleh karena itu, dengan segala pertimbangan dan kebaikan bangsa Indonesia, PKB meminta agar Perpres tersebut segera dicabut. "Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur miras harus segera dicabut," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Perintahkan Zulhas dan Hadi Tjahjanto Turun Langsung ke Lapangan
Indonesia
Jokowi Perintahkan Zulhas dan Hadi Tjahjanto Turun Langsung ke Lapangan

Jokowi meminta keduanya selalu turun ke lapangan untuk melihat langsung masalah yang berkaitan dengan rakyat.

Minim Regenerasi, Indonesia Bakal Kekurangan Dokter Gigi Spesialis
Indonesia
Minim Regenerasi, Indonesia Bakal Kekurangan Dokter Gigi Spesialis

Saat ini, sebagian besar dokter gigi terutama spesialis masih menumpuk di kota-kota besar.

Ditinggal Oded M.Danial, Yana Pastikan Selesaikan Janji Politik
Indonesia
Ditinggal Oded M.Danial, Yana Pastikan Selesaikan Janji Politik

Meski masih diselimuti suasana duka, Yana mengingatkan pelayanan publik harus tetap berjalan.

Tersangka Tabrakan Maut Bus TransJakarta Ternyata Punya Penyakit Bawaan
Indonesia
Tersangka Tabrakan Maut Bus TransJakarta Ternyata Punya Penyakit Bawaan

Diketahui, dua unit bus TransJakarta mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Jakarta Timur, Senin (25/10) pagi lalu

Proyek Jumbo Laptop Lokal Untuk Pelajar
Indonesia
Proyek Jumbo Laptop Lokal Untuk Pelajar

Sesuai rencana pengadaan produk TIK untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK per tahun 2021-2024 yang mencapai minimal 1,3 juta laptop senilai Rp 17 triliun, belum termasuk yang dialokasikan via DAK provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana data Ditjen Paudasmen, Kemendikbud-Ristek 2021.

Ridwan Kamil Beri Rp 300 Juta 'Kadeudeuh' Bagi Lifter Windy Cantika Aisah
Indonesia
Ridwan Kamil Beri Rp 300 Juta 'Kadeudeuh' Bagi Lifter Windy Cantika Aisah

Windy mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya hingga bisa meraih prestasi dunia seperti sekarang.

Jemaah Haji Indonesia Mulai Bergerak dari Madinah ke Makkah
Indonesia
Jemaah Haji Indonesia Mulai Bergerak dari Madinah ke Makkah

Jamaah Indonesia yang masuk ke Arab Saudi melalui Kota Madinah setelah berada di Kota Nabi selama sembilan hari untuk menunaikan ibadah di Masjid Nabawi.

Ribuan Aparat Gabungan Diturunkan Jaga MotoGP 2022 Mandalika
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Diturunkan Jaga MotoGP 2022 Mandalika

Pelaksanaan event internasional ini dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa adanya kejadian atau gangguan kamtibmas.

Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Sangat Memberatkan
Indonesia
Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Sangat Memberatkan

"Ya sangat berat, karena buktinya sekarang bahwa Pak Ari (Juliari) itu menerima uang? Nggak ada, selain dari pengakuan Matheus Joko santoso dan juga Adi Wahyono," kata Maqdir

Sri Mulyani Ungkap Alokasi Sukuk untuk Biayai 4.247 Proyek
Indonesia
Sri Mulyani Ungkap Alokasi Sukuk untuk Biayai 4.247 Proyek

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, pemerintah tengah menggarap 4.247 proyek yang semuanya dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan nilai sebesar Rp 175,38 triliun.