Tegaskan Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran, Mahfud: Kritik Adalah Vitamin Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat.

Hal itu menanggapi keputusan Presiden Jokowi yang mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras.

Baca Juga:

Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua

"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, Pemerintah mencabutnya. Jadi, Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran," tulis Mahfud di akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu (3/3).

Pemerintah akan menerima kritik yang disampaikan oleh masyarakat secara rasional sebagai suara rakyat. Pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. "Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan," ujarnya.

Bukan hanya dalam kasus perpres investasi miras, Presiden Jokowi mendengarkan kritik dalam kasus vaksinasi pun melakukan hal yang sama.

"Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu," katanya.

Namun, ada yang mengkritik harus gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan menggratiskan vaksin untuk semua. Akan tetapi, tidak cukup sampai di situ, kritik pun muncul lagi mengenai vaksinasi mandiri.

"Ada kritik lagi, harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Oke, pemerintah izinkan," ujarnya.

Presiden mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras.

"Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait dengan pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa (2/3).

Baca Juga:

Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua

Perpres Nomor 10/2021 itu terbit pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres Nomor 10/2021 itu memang tidak mengatur khusus minuman keras, tetapi juga soal penanaman modal.

Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri minuman keras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3.427 Calon Mahasiswa Lolos SBMPTN di UNS Surakarta, Farmasi Paling Banyak Diminati
Indonesia
3.427 Calon Mahasiswa Lolos SBMPTN di UNS Surakarta, Farmasi Paling Banyak Diminati

Hal itu diketahui dari hasil pengumuman serentak secara online SBMPTN PTS se-Indonesia, Jumat (14/8).

Polres Klaten Bongkar Sindikat Pembuatan Uang Palsu Setengah Miliar
Indonesia
Polres Klaten Bongkar Sindikat Pembuatan Uang Palsu Setengah Miliar

Barang bukti diamankan dalam kasus ini berupa upal pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 siap edar dengan total Rp465,7 juta.

Jhoni Allen Ikut Rapat di DPR, Demokrat Tunggu SK Pemecatan dari Jokowi
Indonesia
Jhoni Allen Ikut Rapat di DPR, Demokrat Tunggu SK Pemecatan dari Jokowi

"Karena yang berhak memberhentikan anggota DPR RI secara resmi adalah Presiden RI, berdasarkan permintaan parpol asalnya," ucapnya.

Bangun Museum Nabi di Reklamasi Ancol, DKI Jakarta Bantah Mainkan Isu Agama
Indonesia
Bangun Museum Nabi di Reklamasi Ancol, DKI Jakarta Bantah Mainkan Isu Agama

Reklamasi perluasan Ancol akan dijadikan salah satu taman rekreasi terbesar se-Asia Tenggara.

[HOAKS atau FAKTA] Ada Budaya Syahri di Uang Baru Rp75.000
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Ada Budaya Syahri di Uang Baru Rp75.000

Foto itu memperlihatkan gambar uang baru edisi khusus memperingati HUT Ke-75 RI dengan garis lingkaran merah pada seorang anak.

Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar
Indonesia
Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar

Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara merekomendasikan bangunan yang berdiri di area Pelabuhan Perikanan Muara, Penjaringan, Jakarta Utara untuk dibongkar karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor
Indonesia
Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor

Kepala Biro Hukum dan Hubungan MA Abdullah menegaskan, majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun.

Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik
Indonesia
Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik

Bawaslu Sabu Raijua menilai perbuatan yang dilakukan oleh bupati terpilih kabupaten itu Orient Riwu Kore adalah pembohongan publik.

Djoko Tjandra Ungkap Modus Pinangki Minta 100 Juta Dolar
Indonesia
Djoko Tjandra Ungkap Modus Pinangki Minta 100 Juta Dolar

Awalnya Djoko Tjandra menceritakan pertemuannya dengan Pinangki di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 November 2019.

Lagi-Lagi, KPAI Soroti Pelibatan Anak-Anak Saat Aksi PA 212 'Ganyang Komunis'
Indonesia
Lagi-Lagi, KPAI Soroti Pelibatan Anak-Anak Saat Aksi PA 212 'Ganyang Komunis'

KPAI menyayangkan keberadaan panitia, orator dan tokoh acara yang berada dalam keteduhan panggung, dan anak anak