TB Hasanuddin: 'Reshuffle' Sekarang Atau Tidak Sama Sekali Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP, TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Menyoal maraknya isu terkait reshuffle yang terjadi, politisi PDIP TB Hasanuddin menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun, ia juga menegaskan bahwa wacana reshuffle kali ini mesti dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019 mendatang.

"Kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres yang akan datang," kata dia dalam keterangan pers yang diterima merahputih.com, Jumat (14/7).

Karena itu, pria yang karib disapa Kang TB ini berharap, presiden bersikap tegas terhadap anggota koalisi yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tak setia dalam setiap pengambilan keputusan dengan mencopot kader partai bersangkutan dari Kabinet Kerja.

"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres (Pemilu Presiden) 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini atau tidak sama sekali," tandasnya.

Presiden, kata kang TB, harus memilih partai atau pihak-pihak yang loyal terhadap pemerintah dan berkomitmen membuat program-program pro-rakyat. Namun, komposisi kabinet juga harus proporsional.

"Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," usul Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Kang TB meminta demikian karena melihat konstelasi pada Pilpres 2019 nanti tak ubahnya kontestasi kotak suara periode sebelumnya, di mana partai-partai mengkristal menjadi dua poros, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu, yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH Plus, artinya plus Golkar dan PPP," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini.

Hal tersebut tercermin dari sikap partai koalisi dalam merespons setiap kebijakan pemerintah, seperti wacana pemindahan ibu kota dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). (Pon)

Baca berita terkait isu 'reshuffle' lainnya di: Reshuffle Kabinet, Pengamat Nilai Faktor Politik Lebih Dominan



Noer Ardiansjah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH