TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyampaikan di era demokrasi saat ini masyarakat bebas menyampaikan aspirasi.

Negara tak melarang warga Indonesia untuk melakukan aksi unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi melalui saluran lain asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Saya agak heran juga bila mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa meluasnya permasalahan terkait pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, disebabkan karena adanya kekosongan pemimpin yang mampu menyerap aspirasi masyarakat," kata Hasanuddin saat dikonfirmasi, Senin (23/11).

Baca Juga:

Panglima TNI: Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Hilang karena Provokasi

Menurutnya, aspirasi yang muncul saat ini apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi kesepakatan, konsensus atau komitmen seluruh bangsa Indonesia.

"Perlu digarisbawahi bangsa ini telah menyepakati dasar negara kita adalah Pancasila, yang menjunjung tinggi kebhinekaan, azas kebersamaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa," bebernya.

Ia menegaskan, bila aspirasi-aspirasi yang muncul untuk mempererat persatuan dan kesatuan atau untuk menyejahterakan rakyat, tentu tak ada masalah. Pemimpin di republik ini, kata dia, pasti akan menerimanya dengan tangan terbuka.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id

"Tapi kalau aspirasi yang disampaikan tidak sesuai dengan Pancasila dan berlawanan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, bukan berarti pemimpin tak mau menyerap aspirasi tapi memang ditolak dan tak ada yang mau menerimanya," tegasnya.

Hasanuddin mencontohkan misalkan ada aspirasi kelompok yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan khilafah atau mungkin ada aspirasi kelompok separatis yang ingin keluar dari NKRI, apakah itu harus diterima.

"Saya kira tidak , karena itu sama saja dengan memecah belah bangsa Indonesia. Sama dengan menghancurkan tegaknya NKRI," tegasnya.

Baca Juga:

Peringati Sumpah Pemuda, Menpora Ajak Penerus Bangsa Berpikir Kreatif

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, meluasnya permasalahan terkait pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, bahkan melibatkan TNI-Polri, disebabkan karena tidak adanya pemimpin yang mampu menyerap aspirasi masyarakat.

"Kenapa masalah Habib Rizieq begitu hebat permasalahannya, sehingga polisi, tentara turun tangan sepertinya kita menghadapi sesuatu yang goncangan. Kenapa itu terjadi?" kata Kalla dalam diskusi bertajuk Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat, secara virtual, Jumat (20/11).

“Ini menurut saya karena ada kekosongan pemimpin, pemimpin yang menyerap aspirasi masyarakat," tutur dia. (*)

Baca Juga:

Panglima TNI: Sekarang Ini Bangsa Indonesia Terkotak-Kotakkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Bunuh Diri Karena Ekonomi Melonjak, UMNO Minta PM Malaysia Muhyiddin Mundur
Dunia
Kasus Bunuh Diri Karena Ekonomi Melonjak, UMNO Minta PM Malaysia Muhyiddin Mundur

Pemerintah malaysia gagal dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kasus bunuh diri. Tercatat, kasus bunuh diri dari Maret 2020 hingga Mei 2021 sebanyak 1,099 kasus.

Beredar Identitas Perempuan Diduga Pelaku Teror di Mabes Polri
Indonesia
Beredar Identitas Perempuan Diduga Pelaku Teror di Mabes Polri

Beredar di media sosial identitas seorang terduga teroris yang melancarkan aksi di gedung Mabes Polri.

Menhub Beberkan Kronologi Hilangnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Menhub Beberkan Kronologi Hilangnya Pesawat Sriwijaya Air

Pukul 14.40 WIB, ATC tidak melihat pesawat tersebut menuju koordinat yang semestinya

DKI Cairkan Dana KLJ, KPDJ dan KAJ Triwulan 2
Indonesia
DKI Cairkan Dana KLJ, KPDJ dan KAJ Triwulan 2

Dinsos DKI Jakarta mencairkan dana triwulan 2 untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), Jumat (6/8).

Nasib Ganjil Genap di Jakarta Tergantung Perpanjangan PPKM
Indonesia
Nasib Ganjil Genap di Jakarta Tergantung Perpanjangan PPKM

"Kita akan lihat pada 23 Agustus bagaimana aturannya dari pemerintah. Apakah kemudian dikurangi sehingga hanya kawasan Sudirman-Thamrin saja, yang awalnya ada delapan titik," ujar Sambodo

Pengiriman Vaksin COVID-19 Buat Negara Miskin Segera Dimulai
Dunia
Pengiriman Vaksin COVID-19 Buat Negara Miskin Segera Dimulai

Adanya vaksin gratis dari GAVI COVAX Facility yang berjumlah 108 juta dosis ini sangat membantu pemerintah IIndonesia dari sisi anggaran.

Kekayaan Riza Patria Meroket Rp 2,5 Miliar Setelah Jadi Wagub DKI
Indonesia
Kekayaan Riza Patria Meroket Rp 2,5 Miliar Setelah Jadi Wagub DKI

Harta Riza terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak

Sahrul Gunawan Resmi Jadi Wakil Bupati Bandung
Indonesia
Sahrul Gunawan Resmi Jadi Wakil Bupati Bandung

Selain pasangan Dadang Supriatna dan aktor Sahrul Gunawan, juga dilakukan pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2021-20246, Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin.

Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum
Indonesia
Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum

Menteri PUPR mengatakan, telah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan para Bupati untuk memulai penanganan Citarum Hilir, yakni dengan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor.

Respon Positif DPR soal Pembangunan Kampung Tangguh Narkoba
Indonesia
Respon Positif DPR soal Pembangunan Kampung Tangguh Narkoba

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon positif pembentukan Kampung Tangguh Narkoba yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait maraknya peredaran narkoba di Indonesia.