Tax Amnesty Jilid 2, Prima: Negara Seolah Mau Berunding Sama Maling Ilustrasi (Foto: Unsplash/Sharon McCutcheon)

MerahPutih.com - Tax Amnesty sejatinya adalah pengampunan terhadap kriminal pajak. Orang kaya yang harusnya membayar pajak sesuai dengan aturan, tapi oleh Tax Amnesty diberi kelonggaran. Padahal sifat pungutan pajak itu memaksa, tak ada toleransi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal, menanggapi wacana pemerintah untuk kembali melaksanakan Tax Amnesty jilid II.

Baca juga:

Luangkan Waktu untuk Beristirahat Biar Tetap Waras

“Sangat disayangkan negara mau memberi lagi pengampunan pajak jilid II. Logikanya negara seolah mau berunding sama maling,” kata Alif Kamal dalam keterangannya, Sabtu (22/5).

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Jokowi akan melaksanakan Tax Amnesty Jilid II yang akan dimasukan dalam revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) & Tata Cara Perpajakan. Dalam revisi itu ada poin soal pengampunan pajak atau Tax Amnesty.

Pandemi Bikin Irit, Saldo Rekening Pun Enggak Rumit
Ilustrasi (Foto: Allef Vinicius)

Menurut Alif Kamal, rencana pemerintah ini sungguh mencederai rasa keadilan masyarakat bawah. Apalagi, di saat yang sama, pemerintah memberlakukan aturan pungutan pajak terkait transaksi antar bank.

"Kita ngecek saldo kita di bank lain dikenakan biaya Rp 2.500 & tarik tunai dipajakin Rp. 5000. Prinsip keadilan oleh pemerintah ke rakyatnya ini mana kalau aturannya seperti ini," ujar Alif Kamal.

Baca juga:

Sekut Nongkrong di Masa Pandemi, Waraskah?

Alif Kamal menduga rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut untuk menutupi kas negara yang sekarang kosong melompong.

“Sudahlah, mending pemerintah ini jujur aja kalau kas negara sudah habis dan tidak bisa berbuat banyak. Mending jujur aja sama rakyatnya, bahwa kami sudah tidak mampu menjalankan pemerintahan,” tutup dia. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag Minta Anak Buahnya Sosialisasikan Panduan Salat Idul Fitri Saat Pandemi
Indonesia
Menag Minta Anak Buahnya Sosialisasikan Panduan Salat Idul Fitri Saat Pandemi

Jajaran Kemenag harus memonitor dan berkoordinasi dengan para pengelola ZIS

Sri Sultan HB X Wajibkan Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari
Indonesia
Sri Sultan HB X Wajibkan Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan di ruang publik di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah
Indonesia
Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah

Pemerintah menegaskan tak mau ikut campur terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin.

Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum
Indonesia
Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum

Aksi walk out itu terjadi saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad baru akan menyampaikan pandangan.

Jaringan Internet Minim, Bawaslu Ragukan Penggunaan Sirekap di Pilkada
Indonesia
Jaringan Internet Minim, Bawaslu Ragukan Penggunaan Sirekap di Pilkada

KPU, menurut Abhan, harus mempertimbangkan pasal sanksi pidana dalam kesalahan-kesalahan teknis yang berakibat pada perubahan hasil yang berdampak pidana karena Sirekap rawan manipulasi data.

Paduan Suara Telkom University Raih Medali Emas di Korea
Indonesia
Paduan Suara Telkom University Raih Medali Emas di Korea

paduan suara Telkom University Youth Choir berhasil mendapat medali emas pada pada kompetisi paduan suara tingkat internasional bertajuk 2021 World Youth Choral Festival & Competition - Jeju.

Ini Kata Iran Soal Siapa Pemenang Pilpres AS
Dunia
Ini Kata Iran Soal Siapa Pemenang Pilpres AS

Iran tidak peduli tentang siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat (AS), namun menunggu kebijakan masa mendatang negara itu agar patuh pada hukum dan perjanjian internasional.

Pemkot Solo Tunggu Instruksi Pusat soal Vaksin Gotong Royong
Indonesia
Pemkot Solo Tunggu Instruksi Pusat soal Vaksin Gotong Royong

Disinggung pelaksanaan vaksinasi gotong royong, ia menegaskan sampai sejauh ini masih menunggu instruksi dari pusat.

Penumpang Arus Balik di Terminal Kalideres Lebih dari 1.500 Orang
Indonesia
Penumpang Arus Balik di Terminal Kalideres Lebih dari 1.500 Orang

Penumpang yang tiba paling banyak terjadi pada Rabu (19/5) mencapai 497 orang yang diangkut 207 armada bus

Kasus Calon Bupati Berkewarganegaraan AS Perlihatkan Kekosongan Hukum UU Pilkada
Indonesia
Kasus Calon Bupati Berkewarganegaraan AS Perlihatkan Kekosongan Hukum UU Pilkada

kasus Bupati terpilih Orient itu memperlihatkan betapa UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada mengalami kekosongan hukum, ketika muncul.