Taufik Gerindra Yakin Anies Lakukan Kajian Sebelum Revisi UMP DKI Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Meski kebijakan tersebut bakal dibawa ke ranah hukum, Taufik menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Januari (2022) Insya Allah baik. Jadi jangan selalu argumennya itu. Nanti dua tahun yang akan datang argumennya sama masih COVID juga, kan enggaklah," kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/12).

Baca Juga

Rekam Jejak Yoory, Orang Kepercayaan Ahok yang Tersandung Korupsi Lahan DKI

Anies Baswedan sebelumnya merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.

Taufik mengingatkan jika nanti kalah dalam gugatan, Apindo harus mengikuti keputusan yang dibuat oleh Anies. Mereka tidak bisa lagi mengelak untuk tidak ikuti aturan terbaru.

Taufik yakin pekerja juga akan mengapresiasi keputusan Anies tersebut. DIaa yakin, langkah yang diambil Anies untuk melakukan perhitungan kembali angka kenaikan UMP adalah suatu hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya.

“Pemerintah DKI menetapkan itu (kenaikan UMP) sudah berdasarkan kajian dari berbagai aspek, kan enggak boleh mengkaji dari salah satu aspek dari aspek pengusaha, tapi aspek pekerja juga mesti dipikirin juga,” kata Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi Sukamdani mengimbau pengusaha di Ibu Kota tak menerapkan revisi Upah Minimum DKI Jakarta 2022 sambil menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap.

Menurut Apindo, Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.

Selain itu, revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.

Pasalnya, kata Hariyadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha. Khususnya Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha.

Baca Juga

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, ujar dia, maka upaya untuk mengembalikan prinsip Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi Upah Rata-rata.

Akibatnya, penerapan Struktur Skala Upah dinilai akan sulit dilakukan karena ruang atau jarak antara upah minimum dengan upah di atas upah minimum menjadi kecil.

Hariyadi pun berujar Apindo akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Anggota BPK Terpilih Lewat Voting Anggota DPR
Indonesia
2 Anggota BPK Terpilih Lewat Voting Anggota DPR

Anggota BPK petahan Isma Yatun dan Anggota Komisi XI Haerul Saleh terpilih menjadi anggota atau pimpinan BPK periode 2022-2027.

KPK Nilai Pemenjaraan Kades Terlibat Korupsi Tidak Efektif
Indonesia
KPK Nilai Pemenjaraan Kades Terlibat Korupsi Tidak Efektif

Kalau tidak ada ketentuan, ya bagaimana dibuat aturan

OVO Bantah Izin Usahanya Dicabut OJK, Itu Beda Perusahaan
Indonesia
OVO Bantah Izin Usahanya Dicabut OJK, Itu Beda Perusahaan

OJK mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia.

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara
Indonesia
KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

Abdul Wahid ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2021.

Ada Dua Oknum TNI Diduga Bantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina
Indonesia
Ada Dua Oknum TNI Diduga Bantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Petugas menemukan ada satu lagi oknum TNI yang membantu kaburnya Rachel dari kewajiban karantina setelah kembali dari luar negeri.

Tol Serang-Panimbang Ditargetkan Beroperasi pada 2024
Indonesia
Tol Serang-Panimbang Ditargetkan Beroperasi pada 2024

Jarak tempuh dari Jakarta menuju kawasan Pandeglang, Banten bakal makin cepat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan pembangunan keseluruhan seksi ruas tol Serang–Panimbang sepanjang 83,67 km akan rampung tahun 2024 mendatang.

Jelang Libur Akhir Tahun, Vaksinasi Lansia Bakal Digencarkan
Indonesia
Jelang Libur Akhir Tahun, Vaksinasi Lansia Bakal Digencarkan

Peningkatan kasus COVID-19 sering terjadi setelah adanya acara keagamaan dan libur Panjang. Karena itu, pemerintah mulai menentukan strategi persiapan.

Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!
Indonesia
Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta Menteri Ida mencabut Permenaker 2/2022.

Setelah Kasus Arteria, Ridwan Kamil Berharap Tidak Ada Lagi Upaya Mengoyak Kebinekaan
Indonesia
Setelah Kasus Arteria, Ridwan Kamil Berharap Tidak Ada Lagi Upaya Mengoyak Kebinekaan

Masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat diharapkan bisa fokus pada hal yang sifatnya membangun dan tidak terganggu oleh situasi yang mengoyak kebinekaan.

Eks Penyidik KPK AKP Robin Dituntut 12 Tahun Bui
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Dituntut 12 Tahun Bui

Penyidik asal Polri ini dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).