Tatapan Kosong Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah setelah Divonis 5 Tahun Penjara Sidang pembacaan vonis terhadap Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah yang mengikuti sidang dari Gedung KPK, Jakarta di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (29/11). A

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah, karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 350 ribu dolar Singapura dan Rp 8,087 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Nurdin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan," ucap ketua majelis hakim Ibrahim, di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (29/11).

Baca Juga

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Nurdin Abdullah divonis 6 tahun penjara ditambah denda R p500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Nurdin dinyatakan terbukti melakukan dua dakwaan, yaitu dakwaan kesatu pertama dari Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mendengar vonis itu, Nurdin yang mengenakan batik ini hanya bisa terdiam. Tatapannya kosong dan sesekali menunduk seraya berkoordinasi dengan pengacaranya. Nurdin juga divonis untuk membayar denda ratusan juta subsider empat bulan kurungan.

"Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," tegas hakim

Arsip - Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.
Arsip - Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

Bila Nurdin Abdullah tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Nurdin akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun," ujar hakim pula.

Majelis hakim juga menetapkan pencabutan hak politik Nurdin dalam periode tertentu.

"Menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata hakim.

Terdapat sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan Nurdin.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi, sopan dan kooperatif serta tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang mengakibatkan persidangan tidak lancar," ujar hakim. (Knu)

Baca Juga

KPK Siap Hadirkan 30 Saksi di Lanjutan Sidang Nurdin Abdullah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika Pertalite Naik, Inflasi Bisa Meningkat Lebih Dari 1 Persen
Indonesia
Jika Pertalite Naik, Inflasi Bisa Meningkat Lebih Dari 1 Persen

Presiden Joko Widodo menjelaskan gejolak ekonomi global telah berdampak pada aspek moneter dan fiskal negara sehingga perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Hari Toleransi Internasional, Menag Sebut Keragaman Adalah Kekayaan
Indonesia
Hari Toleransi Internasional, Menag Sebut Keragaman Adalah Kekayaan

Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama

Jaksa Agung Minta Penanganan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian
Indonesia
Jaksa Agung Minta Penanganan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepada jajarannya agar kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 50 juta diselesaikan dengan mengembalikan kerugian.

Mantan Bos dan Petinggi ACT Diperiksa Hampir Setiap Hari, Kini Dicecar Soal Penggunaan Dana
Indonesia
Mantan Bos dan Petinggi ACT Diperiksa Hampir Setiap Hari, Kini Dicecar Soal Penggunaan Dana

Bareskrim Polri terus membongkar kasus dugaan penyalahgunaan dana operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD
Indonesia
Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD

"Kita sudah mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan jadi tidak pemborosan atau membebani karena gajinya dari APBD," kata dia.

Yahya Waloni Digiring ke Bareskrim
Indonesia
Yahya Waloni Digiring ke Bareskrim

Yahya Waloni tiba di gedung Bareskrim pada pukul 18.26 WIB

Lahan Sorgum Dikembangkan Hingga 154 Ribu Hektare di NTT
Indonesia
Lahan Sorgum Dikembangkan Hingga 154 Ribu Hektare di NTT

Presiden Joko Widodo meminta pengembangan lahan sorgum hingga 154 ribu hektare di Kabupaten Waingapu, Nusa Tenggara Timur, sebagai komoditas pangan substitusi pengganti gandum.

Baleg Siap Ambil Alih Pembahasan RUU Yang Tidak Selesai di Komisi DPR
Indonesia
Baleg Siap Ambil Alih Pembahasan RUU Yang Tidak Selesai di Komisi DPR

Supratman menyerukan semua AKD dan komisi yang tidak bisa menyeleaaikan pembahasan. RUU, agar segera diserahkan ke Baleg untuk diselesaikan.

Keluh Kesah Emak-emak Harga Pangan Melonjak, Begini Harapannya
Indonesia
Keluh Kesah Emak-emak Harga Pangan Melonjak, Begini Harapannya

Masyarakat mengeluhkan sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga tinggi saat bulan suci Ramadan 1443 Hijriah/2022. Tak tanggung-tanggung kenaikannya ada yang capai 100 persen.

Vaksinasi NTB Syarat Utama Kesuksesan World Superbike Mandalika 2021
Indonesia
Vaksinasi NTB Syarat Utama Kesuksesan World Superbike Mandalika 2021

Tingkat vaksinasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi syarat utama kesuksesan gelaran World Superbike 2021 (WSBK) yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB.