Tata Kelola PT Asabri Dinilai Buruk Asabri (Antaranews)

MerahPutih.com - Ombudsman RI menyoroti tidak adanya transparansi pada publikasi laporan tahunan PT Asabri (Persero). Perusahaan asuransi milik negara itu tak menampilkan daftar investasinya.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan pada 2016, Asabri sempat mencantumkan laporan tahunan atau annual report di situs resminya.

Baca Juga

BPK Ungkap Nilai Fantastis Kerugian Dugaan Korupsi Asabri

Selain itu perusahaan plat merah yang mengurus asuransi prajurit ini juga menampilkan daftar investasinya. Namun transparansi itu tak lagi terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

"2017 annual report dipublish di website tetapi sudah tanpa daftar investasi," kata Alamsyah dalam diskusi bertajuk Jiwasraya dan Prospek Asuransi di Jakarta, Sabtu (18/1).

Logo Asabri, asuransi yang nasabahnya didominasi anggota Polri
Logo Asabri (Foto: Antaranews)

Di tahun berikutnya, lanjut Alamsyah, PT Asabri malah sama sekali tidak mencantumkan laporan tahunan di situs resminya. Padahal perusahaan asuransi itu harusnya berjalan sesuai dengan aturan yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dia harus punya delta tertentu. Di luar border itu patut dicurigai, satu memang ugal-ugalan, kedua cheating," kata dia.

Almsyah membandingkan laporan tahunan Asabri dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Menurut dia, BPJS-TK masih transparan sehingga akuntabilitas dari pengelolaannya tetap berjalan.

"Tata kelola semacam ini kami akan drive dengan betul supaya tak terulang," ujarnya.

Baca Juga

Demokrat: Sudah Sepatutnya Para Rampok Jiwasraya Dimiskinkan

Ombudsman RI menilai ada tata kelola yang buruk di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Dari tata kelola jangan berkilah ke sana ke mari, memang buruk," ujar Alamsyah.

Penilaiannya itu dilihat mulai dari struktur organisasi perusahaan. Alamsyah melihat perseroan terlambat memenuhi kewajiban menempatkan tiga orang komisaris.

"Baru September terakhir dipenuhi, komisaris independen merangkap komisaris utama, agak acak-acakan." tegasnya.

Selain itu, Alamsyah juga menyoroti kosongnya pejabat direktur kepatuhan di perseroan. Padahal, keberadaan direktur bidang tersebut adalah kewajiban yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK 05/2016 tentang tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Tak hanya itu, Alamsyah juga melihat ada rangkap jabatan posisi Direktur Keuangan dan Direktur Investasi di sana. "OJK seharusnya tahu, karena ini kan aturan OJK semua," tutur dia.

Dari sisi penempatan investasi, Alamsyah juga menyinggung perseroan yang banyak bermain pada instrumen berisiko tinggi. Padahal, mestinya perusahaan asuransi lebih konservatif dalam menempatkan investasinya, misalnya bisa ke saham yang masuk indeks LQ45 maupun indeks 80. "Sementara kalau kita lihat ke belakang, 2016, investasi Jiwasraya itu berantakan, brutal."

Sebelumnya, Jiwasraya diperkirakan menanggung kerugian lebih dari Rp 10 triliun lantaran berinvestasi pada saham dan reksa dana yang berkualitas rendah.

Baca Juga

Bamsoet Prihatin Kasus Jiwasraya dan Asabri Diotaki Pimpinan Manajemennya

Pada investasi saham misalnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna mengatakan analisis penjualan dan pembelian saham diduga dilakukan secara pro forma dan tidak didasari data yang valid dan obyektif. Di samping, aktivitas jual beli saham dilakukan dalam waktu berdekatan diduga untuk menghindari pencatatan unrealized gross.

Selanjutnya, Agung menuturkan jual beli pun diindikasikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi secara negosiasi agar bisa memperoleh harga tertentu yang diinginkan. Pelanggaran lainnya adalah kepemilikan atas saham tertentu melebihi batas maksimal yaitu di atas 2,5 persen. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sri Mulyani Yakin Ekonomi Bisa Tumbuh 8,3 Persen di Kuartal II 2021
Indonesia
Sri Mulyani Yakin Ekonomi Bisa Tumbuh 8,3 Persen di Kuartal II 2021

Impor diyakini diprediksikan akan tumbuh sekitar 13 persen sampai 19,7 persen, yang mengindikasikan pemulihan permintaan domestik serta menunjang kebutuhan produksi dan investasi.

Fakta Integritas Batasi Kerumunan Saat Pilkada Harus Cantumkan Sanksi
Indonesia
Fakta Integritas Batasi Kerumunan Saat Pilkada Harus Cantumkan Sanksi

Menurut Tito, bisa saja diatur dalam pakta integritas itu bahwa peserta Pilkada 2020 siap didiskualifikasi jika terbukti melanggar protokol kesehatan.

Drone Bawah Laut Beredar, DPD Minta Menhan Prabowo Waspadai Potensi Spionase
Indonesia
Drone Bawah Laut Beredar, DPD Minta Menhan Prabowo Waspadai Potensi Spionase

Menhan Prabowo Subianto untuk menjadikan temuan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap sistem pertahanan Indonesia, khususnya di laut.

Akibat Pandemi, 19,45 Persen UMKM Seret Modal
Indonesia
Akibat Pandemi, 19,45 Persen UMKM Seret Modal

Saat ini, UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja atau 116,9 juta tenaga kerja.

Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan
Indonesia
Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan

"Nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu., Rabu (30/6).

Polisi Selidiki Laporan Roy Suryo Terhadap Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray
Indonesia
Polisi Selidiki Laporan Roy Suryo Terhadap Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, menyelidiki laporan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo terhadap dua youtuber Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Alasan Pesohor GA Tidak Layak Dipidana
Indonesia
Alasan Pesohor GA Tidak Layak Dipidana

Selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut.

Pertama Kerja Sama dengan KPK, Mabes Polri Klaim Langsung Tangkap Kepala Daerah
Indonesia
Pertama Kerja Sama dengan KPK, Mabes Polri Klaim Langsung Tangkap Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Polisi Tangkap Rombongan Pengantar Jenazah Keroyok Sopir Truk
Indonesia
Polisi Tangkap Rombongan Pengantar Jenazah Keroyok Sopir Truk

Polisi menangkap sejumlah orang di rombongan pengantar jenazah yang mengeroyok sopir truk karena dianggap menghalangi, di kawasan Jalan Sungai Tiram, Marunda.

Karya Mahasiswa ITS Ini Mampu Cegah Klaster COVID-19 di Lingkup Industri
Indonesia
Karya Mahasiswa ITS Ini Mampu Cegah Klaster COVID-19 di Lingkup Industri

Co-Saber merupakan teknologi presensi pintar untuk pencegah penyebaran corona virus di industri kecil dan menengah.