Pilkada Surabaya
Taring Risma di Pilkada Surabaya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Foto: MP/Budi Lentera

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi memberikan rekomendasi kepada Eri Cahyadi dan Armuji, untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020.

Proses penetapan paslon ini pun sempat diwarnai gejolak di internal partai. Pasalnya, selama ini nama Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, gencar disebut akan maju di Pilkada Kota Pahlawan untuk menggantikan Tri Rismaharini.

Baca Juga:

Pesan Risma untuk Calon Penerusnya

Surabaya memang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu tercermin dari molornya penetapan paslon yang diusung partai banteng moncong putih tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan, terpilihnya Eri, tidak lepas dari "bisikan" Risma ke Mega.

"Mungkin Risma menggaransi ke Mega, kemenangan Eri nanti," kata Ujang saat dikonfirmasi, Kamis (3/9).

Apalagi, kata Ujang, Risma dan Eri mempunyai banyak kesamaan. Keduanya merupakan PNS karir di Pemkot Surabaya. Eri merupakan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya. Jabatan itu pernah diemban Risma sebelum menjadi wali kota.

"Baik Risma dan Eri kan sebelumnya bukan kader, mereka berdua adalah ASN karier. Dan mungkin Risma memilih Eri karena bisa dipegang dan dikendalikan Risma ketika menang nanti," ujarnya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan paslon Eri Cahyadi-Armuji. Foto: MP/Budi Lentera
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan paslon Eri Cahyadi-Armuji. Foto: MP/Budi Lentera

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo. Jatuhnya rekomendasi PDIP ke Eri Cahyadi tak lepas dari peran kuat seorang Risma.

Menurut Suko, terpilihnya Eri yang merupakan "orangnya" Risma, akan menimbulkan kekecewaan mendalam bagi Whisnu.

"Wisnu kan sudah berhasil mengangkat PDIP Surabaya. Di puncaknya tidak bisa menghantarkannya dapat rekom tapi malah orang lain. Friksi antara Bu Risma dan Pak Wisnu ini yang menyisakan persoalan dalam tubuh PDIP Surabaya," ujar Suko.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, alasan partainya memberikan rekomendasi kepada Eri Cahyadi-Armuji sebagai pasangan calon kepala daerah untuk Kota Surabaya.

"Eri merupakan sosok PNS yang dibesarkan dari kalangan nahdliyin dan ini juga menunjukkan bagaimana proses kaderisasi kepemimpinan itu dilakukan dengan baik oleh Ibu Tri Rismaharini," kata Hasto, Rabu (2/9).

Terkait sosok Armuji, Hasto mengatakan, yang bersangkutan merupakan kader internal partai yang berkarier dari bawah. Armuji berkarir sejak dari pengurus anak ranting, sampai ke pengurus tingkat kabupaten/kota di DPC PDIP Kota Surabaya. Pun, Armuji sudah berpengalaman karena pernah menjabat Ketua DPRD Surabaya.

"Sehingga Mas Armuji dengan pemahamannya terhadap aspek-aspek legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan parlemen, pasti akan menjadi mitra yang baik yang saling memperkuat kepemimpinan Mas Ery yang dipadukan dengan Bung Armuji tadi," papar Hasto.

Baca Juga:

Risma Jadi Pendulang Suara Bagi Eri-Armuji

Hasto melanjutkan, pihaknya meyakini, semua kader partai di Jawa Timur dan Surabaya akan solid mendukung keputusan partainya memajukan pasangan Eri Cahyadi-Armuji.

"Setelah Ibu Ketua Umum mengambil keputusan, maka semua solid, semua taat asas untuk menjalankan perintah Ibu Ketua Umum tersebut," kata Hasto.

Pria asal Yogyakarta itu meyakini, seluruh jajaran partai di Surabaya, akan ikut memenangkan Pilwalkot Surabaya. Apalagi, lawannya adalah Machfud Arifin yang telah mengantongi dukungan 8 partai politik lainnya.

"Kami meyakini setelah Ibu Ketua Umum mengumumkan secara langsung dan disaksikan oleh seluruh jajaran partai, tidak ada lagi yang ragu-ragu, semua akan mengamankan hal tersebut termasuk Mas Whisnu," ucap Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Megawati ke Whisnu Buana: Terima Kasih Sudah Bantu Risma Bangun Surabaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diciduk KPK, Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Gubernur Nurdin Bisa Dicabut
Indonesia
Diciduk KPK, Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Gubernur Nurdin Bisa Dicabut

Dewan juri BHACA 2017 lainnya, Bivitri Susanti, menjelaskan penarikan penghargaan memiliki prosedur tersendiri.

Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak
Indonesia
Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak

Pemerintah telah melakukan kebijakan relaksasi defisit anggaran di atas batas 3 persen untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pembiayaan.

57 Ribu Lansia Jemaah Haji Siap Divaksin COVID-19 Sampai Akhir Maret
Indonesia
57 Ribu Lansia Jemaah Haji Siap Divaksin COVID-19 Sampai Akhir Maret

Pemerintah hingga kini masih menunggu kepastian dari otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji

PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI
Indonesia
PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI

“Nah, melihat kondisi ini kenapa hanya FPI yang dibubarkan? Negara harus adil dalam menyikapi persoalan ini,” jelas dia.

Wali Kota Solo Minta Kemendikbud Tinjau Ulang Sekolah Masuk 13 Juli
Indonesia
Wali Kota Solo Minta Kemendikbud Tinjau Ulang Sekolah Masuk 13 Juli

Jika jumlah pasien positif COVID-19 masih bertambah seperti saat ini lebih baik belajar di rumah diperpanjang

 Jubir Pemerintah Tegaskan PSBB Bukan untuk Atur Gerak-gerik Warga
Indonesia
Jubir Pemerintah Tegaskan PSBB Bukan untuk Atur Gerak-gerik Warga

"Mari gunakan PSBB sebagai pembatasan aktivitas masing-masing agar secara bersama-sama putuskan rantai penularan," jelas Yuri.

Bandara Sepi, Angkasa Pura I Buat Strategi Bertahan
Indonesia
Bandara Sepi, Angkasa Pura I Buat Strategi Bertahan

Saat ini, trafik penumpang di bandara AP I turun signifikan, sebagai contoh pada Mei lalu jumlah penumpang hanya 75.000 orang atau turun 99 persen dari kondisi normal di mana bisa mencapai 7,5 juta orang.

Setelah Suntik Vaksin, Ridwan Kamil Sempat Ngantuk 3 Hari
Indonesia
Setelah Suntik Vaksin, Ridwan Kamil Sempat Ngantuk 3 Hari

Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menjadi relawan vaksin COVID-19 mengajak masyarakat menyambut positif rencana vaksinasi yang digulirkan pemerintah.

Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya
Indonesia
Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya

Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 huruf a pun disebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Pelanggar PSBB DKI Silakan Pilih Sanksi: Bayar Rp1 Juta atau Jadi Pasukan Oranye!
Indonesia
Pelanggar PSBB DKI Silakan Pilih Sanksi: Bayar Rp1 Juta atau Jadi Pasukan Oranye!

Telah tersedia rompi dan sapu di seluruh check point PSBB yang tersebar di wilayah Ibu Kota.