Tarik Ulur Waktu Pemilu Dinilai Kontraproduktif Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Tarik ulur jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai kontraproduktif.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini berpandapat, tarik ulur jadwal tersebut akan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Implikasinya adalah selain menjadi pertanyaan soal kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024, juga dia menghadirkan kontroversi dan spekulasi, dia melebar ke hal-hal yang tidak perlu," kata Titi dalam wabinar, Jumat (16/10).

Baca Juga:

Syarat Mengusung Capres 2024 Berdasarkan Hasil Pemilu 2019 Dipertanyakan

Titi mengatakan, Pemilu 2024 menjadi kali pertama pemerintah menyodorkan tawaran hari pemungutan suara. Hal itu, kata dia, tidak pernah terjadi sejak era reformasi.

"Ini akhirnya kontraproduktif nih, karena harapannya sejak awal kita bisa mendapat kepastian hari pemungutan suara dan persiapan yang lebih matang," ujarnya.

Muncul wacana hari-H pencoblosan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu anggota legislatif pada bulan Februari, April, atau Mei 2024, sedangkan pilkada serentak nasional (sesuai dengan UU Pilkada) pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon
Muncul wacana hari-H pencoblosan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu anggota legislatif pada bulan Februari, April, atau Mei 2024, sedangkan pilkada serentak nasional (sesuai dengan UU Pilkada) pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Menurut Titi, Pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang paling rumit dan kompleks dalam sejarah elektoral di Indonesia. Pasalnya, Pileg, Pilpres dan Pilkada digelar pada tahun yang sama meskipun hari pemungutan suaranya berbeda.

Baca Juga:

KPU Tegaskan Syarat Mengusung Capres 2024 Berdasarkan Hasil Pemilu 2019

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar waktu pemungutan suara pemilu dimundurkan ke bulan April atau Mei.

Sementara tim kerja bersama termasuk KPU menyepakati Pileg dan Pilpres digelar pada 21 Februari 2024. Sedangkan Pilkada digelar pada 27 November 2024. (Pon)

Baca Juga:

Koalisi Kawal Pemilu 2024 Soroti Pansel KPU-Bawaslu Tidak Sesuai Aturan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Anies-Ganjar Resmi Diusung Maju di Pilpres 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies-Ganjar Resmi Diusung Maju di Pilpres 2024

Beredar di media sosial Facebook sebuah poster yang berisi foto Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo secara berdampingan dan diklaim merupakan poster acara deklarasi.

Langkah Mulus Suharyanto Mantan Sekretaris Militer Jokowi Jadi Kepala BNPB
Indonesia
Langkah Mulus Suharyanto Mantan Sekretaris Militer Jokowi Jadi Kepala BNPB

Suharyanto yang lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 8 September 1967, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989.

 Fenomena La Nina, Puan Minta Pemerintah Minimalisir Dampak Bencana Alam
Indonesia
Fenomena La Nina, Puan Minta Pemerintah Minimalisir Dampak Bencana Alam

Puan meminta pemerintah menyiapkan segala fasilitas dan kebutuhan untuk warga yang rumahnya terendam banjir, termasuk logistik serta ditempatkan di s??elter-selter yang aman dan nyaman.

HUT Korpri, Jokowi: Tetaplah Menjadi Abdi Negara Yang Tangguh
Indonesia
HUT Korpri, Jokowi: Tetaplah Menjadi Abdi Negara Yang Tangguh

Korpri didirikan tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971, sebagai wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia.

Seluruh Kantor Pemkot Bandung Ditutup
Indonesia
Seluruh Kantor Pemkot Bandung Ditutup

Yana belum mengantongi jumlah detail pegawai Pemkot Bandung yang terpapar COVID-19. Namun, penutupan sebagai langkah cepat Pemkot Bandung mengurangi penularan.

Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut

Ridwan Kamil pun berharap agar reaktivasi jalur kereta ini tidak berhenti sampai di sini

Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum
Indonesia
Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, alasan perkara ini hentikan karena tidak ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan.

Polisi Periksa 24 Saksi Terkait Kasus Suap Bupati Nganjuk
Indonesia
Polisi Periksa 24 Saksi Terkait Kasus Suap Bupati Nganjuk

“Ada 24 saksi yang di periksa dari hari Selasa sampai dengan Jumat yang terkait dengan pengisian jabatan di Pemkab Nganjuk,” kata Karo Penmas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda
Indonesia
Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda

Hal paling penting yang dapat membuat PTM terjadi, ialah izin dari orang tua untuk membolehkan anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah
Indonesia
Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah

Kementerian Agama memastikan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) tahun 2021 ditiadakan.