Tarif Swab COVID-19, RSUD Depok Ikut Aturan Pemerintah Ilustrasi tes usap massal. (ANTARA/HO)

Merahputih.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, Jawa Barat memastikan biaya tes usap (swab test) mandiri di instansi tersebut mengacu pada peraturan pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran nomor HK-0202/1/3713/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR.

"Biaya tes usap mandiri Rp900 ribu. Kita rumah sakit pemerintah duluan menyikapi ini," kata Direktur Utama RSUD Kota Depok dr Devi Maryori, Kamis (15/10).

Ia mengatakan sejak surat edaran tersebut dikeluarkan, RSUD Kota Depok langsung menyesuaikan harga tes usap yang dilakukan masyarakat secara mandiri yakni Rp900 ribu. Bahkan, rumah sakit itu juga telah mengeluarkan peraturan direktur (Perdir) guna menindaklanjuti aturan tersebut.

Baca Juga

KPK Pastikan Kawal Program Subsidi Gaji Pekerja Selama Pandemi COVID-19

Meskipun telah ada batasan maksimal biaya tes usap, namun hingga kini animo masyarakat untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 secara mandiri masih tergolong rendah.

Jarang sekali usapan mandiri. Terakhir kami menerima medical check up anggota dewan," katanya.

Namun, bagi masyarakat yang ingin melakukan tes usap secara mandiri, RSUD Depok akan mengirimkan hasilnya ke salah satu laboratorium swasta untuk diperiksa lebih lanjut.

Sejumlah ASN mengikuti tes usap tenggorokan (swab) untuk mengetahui ada tidaknya virus Corona. (ANTARA) Akhmad Nazaruddin Lathif)
Sejumlah ASN mengikuti tes usap tenggorokan (swab) untuk mengetahui ada tidaknya virus Corona. (ANTARA) Akhmad Nazaruddin Lathif)

Sebab, alat tes cepat molekuler milik Kementerian Kesehatan yang dioperasionalkan di rumah sakit itu sedang rusak sehingga hasil usapan diperiksa di salah satu laboratorium swasta.

"Siapa yang mau diusap di sini, untuk sementara kita kirimkan ke laboratorium swasta," jelas dia dikutip Antara.

Terkait tarif, ia memastikan laboratorium tersebut juga telah menyesuaikan dengan surat edaran yang dikeluarkan pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Sebelum adanya batas atas tarif tes usap, dr Maryori mengatakan RSUD Kota Depok memasang tarif tes usap Rp1,5 juta kemudian turun Rp1,2 juta dan terakhir Rp900 ribu. "Pada saat di awal-awal memang mahal, namun reagen makin turun harganya," ujar dia.

Baca Juga

Vaksin COVID-19 dari Tiongkok Segera Datang, Ma'ruf Amin: Kalau Misalnya Tidak Halal Ya Tidak Masalah

Sementara itu, Wahyu Setiawan (28) salah seorang warga Jakarta Selatan mengatakan harga batas atas tes usap Rp900 ribu yang dikeluarkan pemerintah masih tergolong tinggi bagi masyarakat saat ini.

"Menurut saya masih tinggi, apalagi saat ini ekonomi sedang lesu pemasukan masyarakat berkurang," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar
Indonesia
KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar

"Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI (Persero) senilai Rp202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27 sehingga total kerugian negara lebih kurang Rp 315 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Hari Ini, Emas Antam Cetak Sejarah Harga Termahal di Atas Rp1 Juta per Gram
Indonesia
Hari Ini, Emas Antam Cetak Sejarah Harga Termahal di Atas Rp1 Juta per Gram

Angka per gram ini merupakan tingkat tertinggi sepanjang sejarah jual-beli emas di Antam.

Anies Sebut Banjir Rawa Buaya Disebabkan Luapan Kali Mookervaart
Indonesia
Anies Sebut Banjir Rawa Buaya Disebabkan Luapan Kali Mookervaart

“Saya dan Pak Wagub meninjau kondisi di RT 02 RW 01 kelurahan Rawa Buaya yang kemarin menerima limpahan air dari kali Mookervaart," kata Anies

Pemuda Harus Berani Jadi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Pemuda Harus Berani Jadi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Corona

Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menggelar diskusi virtual atau Webinar bertema 'Bangkitlah UMKM-ku!' pada Jumat (14/8) siang.

47 Warga DIY Positif COVID-19 usai Rapid Test Massal
Indonesia
47 Warga DIY Positif COVID-19 usai Rapid Test Massal

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, Biwara Yuswantana menjelaskan hasil RDT ini merupakan akumulasi dari hasil minggu lalu.

  Bupati Muara Enim Ahmad Yani Divonis 5 Tahun Bui
Indonesia
Bupati Muara Enim Ahmad Yani Divonis 5 Tahun Bui

Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Ahmad Yani berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliar.

Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Kemenkumham menyampaikan surat yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan

200 Perusahaan Disegel Satpol PP DKI, Izin Pencabutannya Urusan Dinas PTSP
Indonesia
200 Perusahaan Disegel Satpol PP DKI, Izin Pencabutannya Urusan Dinas PTSP

10 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB

1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 1.192 orang yang mengikuti aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law berujung ricuh.

Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar
Indonesia
Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar

"Ganjil genap ditiadakan, tapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan," tutupnya.