Tarif PPJ dan Parkir Naik, Anies: Untuk Dimanfaatkan Masyarakat Banyak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri). (ANTARA/HO/Tangkap Layar Youtube Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merevisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Parkir. Artinya, tarif PPJ dan tarif parkir akan mengalami kenaikan.

Perubahan tarif itu merevisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Baca Juga:

Anies Siapkan Paket Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta

Masing-masing payung hukum itu yakni perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Perubahan atas Perda Nomor 16 tentang Pajak Parkir

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengatakan, kenaikan tarif PPJ bukan tanpa alasan. Sebab sudah 10 tahun, Pemda DKI belum pernah mengubah kebijakan tarif tersebut.

“Penyesuaian telah dilakukan dengan mempertimbangkan besaran tarif di Jakarta agar ada keseimbangan antarwilayah,” ungkapnya.

Kenaikan PPJ ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) yang semula dipukul rata sebesar 2,4 persen, kini bervariasi mulai dari 2,4 persen sampai 5 persen sesuai kelompok pengguna.

Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan dalam diskusi virtual "Optimalisasi Kredit Usaha Mikro Untuk Pulihkan Ekonomi Jakarta", Rabu (22/7/2020). ANTARA/Livia Kristianti/pri.
Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan dalam diskusi virtual "Optimalisasi Kredit Usaha Mikro Untuk Pulihkan Ekonomi Jakarta", Rabu (22/7/2020). ANTARA/Livia Kristianti/pri.

Tarif pajak yang naik adalah untuk rumah rangga yang menggunakan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA sebesar 3 persen, dan pengguna 6.600 VA keatas sebesar 4 persen.

Tarif pajak untuk bisnis yang menggunakan daya 2.200 sampai 5.500 VA sebesar 3 persen, pengguna 6.600 VA sampai 200 kVA sebesar 4 persen, dan pengguna diatas 200 VA sebesar 5 persen.

Kemudian pajak parkir, lanjut Dedi, bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengalihkan kebiasaan masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik yang telah disediakan seperti Bus Transjakarta, Kereta LRT dan Kereta MRT.

“Adapun penyesuaian Pajak Parkir kami tetapkan dalam pasal 7, yakni dari semula 20 persen menjadi 30 persen,” tutur politikus PKS ini.

Dedi mengungkapkan, kenaikan tarif akan diimbangi dengan adanya keharusan menggunakan sistem daring sebagai bentuk pengawasan, sehingga tidak terjadi kebocoran.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Password Wifi Gratis di Jakarta #ANIESKEREN

Bahkan ketentuan baru dipasal 5A, yaitu sanksi bagi wajib pajak parkir apabila tidak menggunakan sistem daring atas usahanya.

“Sanksi yang diberikan adalah peringatan tertulis hingga dua kali, penghentian sementara, bahkan hingga pencabutan izin usaha,” ungkapnya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kenaikan tarif PJJ dan parkir ini dapat meningkatkan pemasukan daerah DKI. Hal itu juga dapat membantu pelayanan warga.

"Jadi dengan cara seperti ini maka kita berharap satu sisi ada pemasukan yang lebih optimal untuk dimanfaatkan masyarakat banyak,” tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Tempat Pemakaman Korban Corona Dikabarkan Penuh, Ini Penjelasan Anies

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dari 210 SK, PKS Sudah Berikan Rekomendasi Pada 65 Kader
Indonesia
Dari 210 SK, PKS Sudah Berikan Rekomendasi Pada 65 Kader

Secara akumulatif, Pilkada 2020 berlangsung di 270 wilayah. PKS berencana mengikuti 230 di antaranya. Dengan begitu, PKS masih belum mengeluarkan SK di 20 daerah.

Aji Mumpung! Warga Tulungagung Tipu Calon Pembeli Masker Hingga Puluhan Juta
Indonesia
Aji Mumpung! Warga Tulungagung Tipu Calon Pembeli Masker Hingga Puluhan Juta

Pemesanan itu dilakukan RPS pada NL pada 2 Februari 2020

KAMI Imbau Elite Jaga Keuntuhan Bangsa
Indonesia
KAMI Imbau Elite Jaga Keuntuhan Bangsa

KAMI menegaskan siap mengawal kebijakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang hendak menjegal.

Ini Alasan Pemerintah Harus Moratorium Pemekaran Daerah
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Harus Moratorium Pemekaran Daerah

Pertimbangan lain pemerintah untuk tidak memekarkan daerah adalah masih ada DOB yang belum optimal.

Serikat Mahasiswa Muslim Khawatir 'Tiongkok Phobia' Ancam Keberagaman Bangsa
Indonesia
Serikat Mahasiswa Muslim Khawatir 'Tiongkok Phobia' Ancam Keberagaman Bangsa

Antisipasi dan bertahan agar tidak terjangkit coronavirus sangatlah wajar dan harus dilakukan

Wapres Ma'ruf: Ironis, Indonesia tidak Masuk 10 Besar Produsen Halal Dunia
Indonesia
Wapres Ma'ruf: Ironis, Indonesia tidak Masuk 10 Besar Produsen Halal Dunia

"Ya sekarang banyak negara-negara yang meminta pengakuan Indonesia dalam menentukan kehalalan produk mereka," kata dia.

Kota Tangerang Kembali Jadi Zona Merah COVID-19
Indonesia
Kota Tangerang Kembali Jadi Zona Merah COVID-19

Angka 43 tersebut termasuk sebagian wilayah berbatasan dengan DKI Jakarta, seperti Kota Tangerang, Bekasi, Depok, Kabupaten Tangerang dan Bekasi.

MUI Desak Presiden Jokowi Pecat Kepala BPIP
Indonesia
MUI Desak Presiden Jokowi Pecat Kepala BPIP

Upaya BPIP memberi pemahaman pada masyarakat soal Pancasila akan lebih sulit jika cara pandang pucuk pimpinannya seperti itu.

Yang Dilakukan Tim Puslabfor Saat Masuk Pertama Kali di Gedung Kejagung
Indonesia
Yang Dilakukan Tim Puslabfor Saat Masuk Pertama Kali di Gedung Kejagung

Pengecekan TKP ini melibatkan Tim Puslabfor Mabes Polri, Inafis, Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Kena PHK dan Dikejar Kreditur di Tengah Pagebluk COVID-19? Curhat Saja ke GP Ansor
Indonesia
Kena PHK dan Dikejar Kreditur di Tengah Pagebluk COVID-19? Curhat Saja ke GP Ansor

Sampai saat ini, masyarakat ditekan dan didesak oleh perusahaan online untuk membayar