Tarif PPh 35 Persen Bagi Berpendapatan Rp 5 Miliar Berikan Keadilan Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 35 persen kepada masyarakat berpendapatan di atas Rp 5 miliar per tahun berpotensi mendongkrak penerimaan negara secara signifikan.

"Ini adalah kelompok masyarakat yang cenderung menempatkan uangnya di luar negeri dan konsumsinya lebih sedikit dari pendapatan. Jadi mereka ini yang memang harus terus dikejar pemerintah untuk membayar pajak," kata Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky di Jakarta, Senin (4/10).

Baca Juga:

Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen

Ia menegaskan, pajak dari golongan tersebut nantinya akan memperbaiki postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperlebar ruang fiskal. Pengenaan tarif PPh sebesar 35 persen kepada masyarakat berpendapatan di atas Rp 5 miliar per tahun menjadikan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Orang pribadi (OP) bertambah menjadi lima persen.

Riefky mengapresiasi, langkah pemerintah yang berani menambah lapisan PKP tersebut mengingat selama ini masyarakat yang memiliki pendapatan Rp 500 juta per tahun dengan Rp 20 miliar per tahun dikenakan tarif pajak yang sama, yakni 30 persen.

"Sebelumnya ini cenderung bias, sehingga pemerintah memang perlu melangkah lebih maju untuk aspek pemerataan dan keadilan. Ini sudah diterapkan di banyak negara," ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah bisa mengimplementasikan dengan optimal rencana tarif PPh kepada orang kaya yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut, agar tidak berpotensi menurunkan kepercayaan dari masyarakat.

"Ini memang langkah yang tidak mudah, namun diharapkan tidak sampai pembuatan aturan dan regulasinya saja, tetapi penerapannya," tutup Riefky.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju dan merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan.

"Indonesia yang ekonominya tetap maju dan berkelanjutan, dengan pemerataan dan inklusivitas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif," ucap Sri Mulyani.

RUU HPP juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan, hingga meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, RUU HPP mengatur beberapa hal antara lain pengenaan pajak atas natura, pengaturan mengenai tindak lanjut atas putusan Mutual Agreement Procedure (MAP), pengaturan kembali besaran sanksi administratif dalam proses keberatan dan banding, serta penyempurnaan beberapa ketentuan di bidang penegakan hukum perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Kemudian, lanjut Sri Mulyani, penguatan reformasi administrasi perpajakan dilakukan melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk WP Orang Pribadi (OP), memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional, dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif PPN final.

Sementara perluasan basis pajak, diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon, dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

“Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam RUU tersebut diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga:

Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB
Indonesia
Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB

"Ada 1.553 personel gabungan yang disiagakan menjaga kelancaran dan keamanan aksi," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (28/5).

KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin
Indonesia
KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin akan mendapatkan fee Rp 2,6 miliar dari empat proyek infrastuktur di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin.

Larangan Mudik, Pemprov Jateng Tidak Akan Tutup Objek Wisata
Indonesia
Larangan Mudik, Pemprov Jateng Tidak Akan Tutup Objek Wisata

Jawa Tengah memutuskan tidak akan menutup objek wisata selama libur Lebaran 2021, meskipun pemerintah melarang mudik.

Penambahan Kasus COVID-19 Terus Menurun, Kini di Angka 5 Ribuan
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Terus Menurun, Kini di Angka 5 Ribuan

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah. Tercatat pada 30 Agustus 2021 bertambah 5.436 kasus.

[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Sukoharjo Etik Minta Sejumlah Uang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Sukoharjo Etik Minta Sejumlah Uang

Beredar akun WhatsApp Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Akun tersebut menggunakan foto beserta nama Etik.

Demokrat Bakal Terus Perjuangkan RUU Pemilu meski Sudah Ditarik dari Prolegnas
Indonesia
Demokrat Bakal Terus Perjuangkan RUU Pemilu meski Sudah Ditarik dari Prolegnas

Kapoksi Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan terjadinya Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Cukai di Bintan
Indonesia
KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Cukai di Bintan

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah 2 orang bepergian ke luar negeri.

Maklumat Kapolri: Masyarakat Dilarang Sebar Konten Terkait FPI di Media Sosial
Indonesia
Maklumat Kapolri: Masyarakat Dilarang Sebar Konten Terkait FPI di Media Sosial

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Akui Kenal Tersangka Rudi Hartono Iskandar
Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Akui Kenal Tersangka Rudi Hartono Iskandar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengakui mengenal Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudi Hartono Iskandar.

Waketum PKB Sebut Kader dan Kiai NU Minta Cak Imin Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Waketum PKB Sebut Kader dan Kiai NU Minta Cak Imin Maju di Pilpres 2024

"Banyak desakan kepada Ketua Umum PKB Gus AMI, dan desakan itu karena beliau dianggap satu-satunya representasi tokoh dari NU," ucap Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid