Tarif Integrasi Rp 10 Ribu, Dishub DKI Harap Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI telah menyetujui permohonan Gubernur Anies Baswedan terkait paket tarif integrasi untuk angkutan umum Jakarta sebesar Rp 10 ribu. Integrasi transportasi tersebut antara bus TransJakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta.

Pemprov DKI pun menyampaikan terima kasih atas persetujuan paket tarif antarmoda Jakarta ini. Pada dasarnya, Pemerintah DKI terus berkomitmen menghadirkan transportasi terintegrasi untuk memudahkan mobilitas warga dan mendorong transportasi berkelanjutan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, dengan hadirnya transportasi integrasi ini, diharapkan ke depan akan semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Baca Juga:

Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Belum Temukan PMK di Hewan Ternak Warga

"Ini adalah ikhtiar bersama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan semoga ke depan semakin banyak yang menggunakan transportasi publik, karena transportasinya juga sudah semakin nyaman dan tarifnya pun terjangkau," ujar Syafrin di Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Syafrin menambahkan, tentu membutuhkan waktu dalam pengimplementasiannya. Hal ini lantaran tarif tersebut akan disahkan terlebih dahulu melalui sidang paripurna DPRD dan dituangkan ke dalam keputusan gubernur.

Nantinya juga, kata Syarin, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dalam penerapan tarif integrasi transportasi ini.

"Kami berharap semua dapat berjalan lancar dan semakin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum, sehingga kualitas udara di Jakarta juga dapat terus terjaga,” pungkasnya.

Baca Juga:

Jakarta Film Week 2022 Akan Segera Digelar, Saatnya Para Sineas Unjuk Gigi!

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI telah menyetujui permohonan paket tarif integrasi untuk angkutan umum Jakarta sebesar Rp 10 ribu. Dalam persetujuan itu, DPRD menyertakan empat rekomendasi terkait usulan tarif terintegrasi.

Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengatakan, tarif integrasi yang disepakati senilai Rp 10 ribu dengan masa percobaan 6 bulan sejak ditetapkan atau akan dievaluasi setiap 6 bulan selama 1 tahun.

Rekomendasi ini berdasarkan Pasal 136 Ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi penetapan tarif angkutan umum bersubsidi ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan dewan transportasi kota.

Kemudian, ketentuan Pasal 177 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi tarif angkutan perkeretaapian yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan dewan transportasi kota dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Yang ketiga, jumlah masyarakat pengguna atau penerima manfaat paket tarif integrasi wajib dilaporkan setiap 6 bulan sekali selama 1 tahun dengan pemisahan data masyarakat ber-KTP DKI Jakarta dan ber-KTP non-Jakarta.

“Memberikan fasilitas gratis tiket integrasi kepada 15 kelompok masyarakat pengguna BRT dan MRT Jakarta," papar Ismail.

15 kelompok masyarakat tersebut, yakni:

1. PNS DKI Jakarta dan pensiunan PNS

2. Tenaga kontrak DKI Jakarta

3. Penerima KJP

4. Karyawan swasta tertentu

5. Penghuni rumah susun

6. KTP Kepulauan Seribu

7. Penerima raskin

8. Anggota TNI-polri

9. Veteran

10. Penyandang disabilitas

11. Lansia

12. PAUD

13. Jumantik

14. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga

15. Penjaga rumah ibadah. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Jakarta Setujui Tarif Integrasi Transportasi Umum Rp 10.000

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pj DKI 1 Minta JakPro Mediasi Warga Korban Penggusuran JIS
Indonesia
Pj DKI 1 Minta JakPro Mediasi Warga Korban Penggusuran JIS

Warga Kampung Bayam hingga saat ini belum menempati rumah susun sebagai ganti atas penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Airlangga Bilang Penanganan PMK di Daerah Berbasis Mikro
Indonesia
Airlangga Bilang Penanganan PMK di Daerah Berbasis Mikro

"Untuk penanganan PMK di daerah akan berbasis level mikro, seperti yang dilakukan dalam penanganan COVID-19, akan diberikan larangan untuk hewan hidup (sapi), untuk bergerak di level kecamatan yang terdampak PMK, atau kita sebut Daerah Merah," kata Airlangga.

Bawaslu Diminta Pilih Orang Kompeten Buat Seleksi Calon Pengawas di Daerah
Indonesia
Bawaslu Diminta Pilih Orang Kompeten Buat Seleksi Calon Pengawas di Daerah

Pemilihan timsel ditujukan untuk memilih orang-orang yang mampu memperoleh kepercayaan publik berdasarkan kompetensi yang mereka miliki.

Pemerintah Keluarkan Aturan Selama Ramadan, di Antaranya ASN Dilarang Bukber
Indonesia
Pemerintah Keluarkan Aturan Selama Ramadan, di Antaranya ASN Dilarang Bukber

Umat muslim segera menyambut datangnya bulan Ramadan 1443 H.

Gunung Anak Krakatau Level III, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Tsunami Malam Hari
Indonesia
Gunung Anak Krakatau Level III, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Tsunami Malam Hari

Status aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) naik Level III dari sebelumnya yang Level II.

Perputaran Uang di Jakarta Selama Puasa Sebesar Rp 30,02 Triliun
Indonesia
Perputaran Uang di Jakarta Selama Puasa Sebesar Rp 30,02 Triliun

Perputaran uang di Jakarta selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah/2022 sebesar Rp 30,02 triliun.

 Kapolri Ingin Kembangkan Densus 88 Antiteror
Indonesia
Kapolri Ingin Kembangkan Densus 88 Antiteror

Jumlah personel 3.701, saya harapkan berkembang dan bisa dua kali lipat.

PN Depok Lockdown Buntut 17 Pegawai Terkonfirmasi COVID-19
Indonesia
PN Depok Lockdown Buntut 17 Pegawai Terkonfirmasi COVID-19

Saat ini 17 orang terpapar tersebut telah melakukan isolasi mandiri

Terdampak Pergantian Nama Jalan di DKI, Tak Perlu Memburu-buru Ganti Paspor
Indonesia
Terdampak Pergantian Nama Jalan di DKI, Tak Perlu Memburu-buru Ganti Paspor

Imigrasi akan menyesuaikan dengan dokumen identitas diri yang dilampirkan antara lain kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Kesulitan DVI Polri Identifikasi Korban Gempa Cianjur
Indonesia
Kesulitan DVI Polri Identifikasi Korban Gempa Cianjur

Total korban yang sudah teridentifikasi oleh DVI Polri sebanyak 134 orang.