Tarif Baru Ojek Daring Dorong Inflasi Ojek online. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Aturan tersebut diteken pada 4 Agustus 2022.

Apabila dibandingkan dengan aturan sebelumnya, biaya jasa di ketiga zona meningkat sekitar 30-40 persen. Tarif ojol per kilometer di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menjadi Rp 2.600 - 2.700 per km dari sebelumnya Rp 2.250 - Rp 2.650 per kilometer (km).

Baca Juga:

Respons Pengemudi dan Penumpang Terkait Kenaikan Tarif Ojek Online

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, tarif baru ojek daring atau ojek online (ojol) yang ditetapkan Kementerian Perhubungan, dapat mengerek laju inflasi nasional yang saat ini dalam tren meningkat.

"Biaya transportasi yang kemungkinan meningkat bisa menyebabkan inflasi secara umum. Inflasi transportasi per Juli 2022 sudah cukup tinggi, di mana secara year on year sudah di level 6,65 persen, tertinggi kedua setelah makanan, minuman, dan tembakau," ujar Nailul dalam keterangan di Jakarta, Jumat (12/8).

Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga inflasi tetap rendah, mulai dari menjaga subsidi BBM hingga subsidi pangan. Hal itu dilakukan agar pemulihan ekonomi tetap terjaga.

Selain akan mendorong inflasi, kenaikan tarif ojol juga akan mendorong masyarakat pengguna ojol pindah ke moda transportasi lain atau bahkan kendaraan pribadi.

"Jika menggunakan kendaraan pribadi akan menambah kemacetan dan kerugian ekonomi akan bertambah," kata Nailul.

Nailul menyampaikan transportasi daring, termasuk ojol adalah multisided-market dimana ada banyak jenis konsumen yang dilayani oleh sebuah platform. Sehingga, seharusnya yang dilihat bukan hanya dari sisi mitra driver saja, namun juga dari sisi konsumen atau penumpang.

"Sesuai hukum ekonomi, dari sisi konsumen penumpang akan ada penurunan permintaan. Sudah pasti mitra driver yang akan rugi karena secara total pendapatan akan menurun. Maka hal ini kontradiktif dengan kesejahteraan mitra driver yang ingin dicapai dengan adanya perubahan tarif ini," ujar Nailul.

Kenaikan biaya transportasi juga bisa mendatangkan efek berganda lain, yaitu membebani usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), misalnya industri makanan-minuman di skala UMKM yang bisa menaikkan harga. Pasalnya, penggunaan transportasi ojol sudah menjadi moda transportasi sehari-hari yang banyak digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun usaha.

Kenaikan biaya hidup tersebut dinilai ujung-ujungnya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Terlebih, rata-rata kenaikan upah minimum nasional pada 2022 hanya berkisar di angka 1,09 persen, tidak dapat menutup potensi kenaikan inflasi.

"Jadi saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kenaikan tarif ojek online ini dan melihat sebesar besar elastisitas dari produk atau layanan. Jangan juga, kebijakan ini menimbulkan perang harga antar platform yang akan membuat industri tidak sehat," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Kemenhub Terbitkan Aturan Tarif Terbaru Ojek Online

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Jaya Izinkan Pemilik Kafe Gelar Nobar Final AFF
Indonesia
Polda Metro Jaya Izinkan Pemilik Kafe Gelar Nobar Final AFF

Polda Metro Jaya mengizinkan para pemilik kafe untuk menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala AFF 2020 mempertemukan skuad Garuda melawan Thailand.

PSI Tantang Anies Serahkan Dokumen Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E
Indonesia
PSI Tantang Anies Serahkan Dokumen Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E

Anggara menilai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI tidak memiliki kewajiban dan hak untuk membayar commitment fee Formula E

[HOAKS atau FAKTA]: Ditjen Pajak Tagih Kekurangan Bayar lewat Email
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ditjen Pajak Tagih Kekurangan Bayar lewat Email

Beredar sebuah pesan melalui email dari alamat [email protected] dan mencantumkan logo resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Wagub Uu Minta Anak Muda Jangan Diam, Melamun, Rebahan
Indonesia
Wagub Uu Minta Anak Muda Jangan Diam, Melamun, Rebahan

Pemprov Jawa Barat memiliki banyak program kepemudaan

Tampil ke Publik, Anggiat Pasaribu Resmi Cabut Laporan dan Minta Maaf ke Arteria Dahlan
Indonesia
Tampil ke Publik, Anggiat Pasaribu Resmi Cabut Laporan dan Minta Maaf ke Arteria Dahlan

Kedatangan Anggiat Pasaribu juga sekaligus untuk mencabut laporannya di Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Pras Sebut Baru Pertama Kali Ketua DPRD Dilaporkan Anggotanya ke BK
Indonesia
Pras Sebut Baru Pertama Kali Ketua DPRD Dilaporkan Anggotanya ke BK

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait laporan 7 fraksi.

Bertamu ke Gedung DPR Wajib Tunjukkan Hasil Tes Antigen
Indonesia
Bertamu ke Gedung DPR Wajib Tunjukkan Hasil Tes Antigen

Tenaga ahli DPR yang menjalankan tugas rutin juga tidak diperkenankan ke kantor untuk sementara waktu.

Kemenag Imbau Umat Islam tidak Paksakan Berkurban di Tengah Wabah PMK
Indonesia
Kemenag Imbau Umat Islam tidak Paksakan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Umat Islam diimbau untuk tidak memaksakan untuk berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah mengingat tengah mewabahnya penyakit kuku dan mulut (PMK) yang menyerang hewan ternak

Bandar Narkoba Kabur Tabrak Lari Polisi, Tinggalkan Barbuk 35 Kg Sabu
Indonesia
Bandar Narkoba Kabur Tabrak Lari Polisi, Tinggalkan Barbuk 35 Kg Sabu

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi menuturkan, dalam operasi penangkapan itu, pihaknya mengamankan 35 kilogram sabu meski bandarnya berhasil lolos.

Meski Jakarta PPKM Level 2, Anies Minta Warganya Tetap Waspada
Indonesia
Meski Jakarta PPKM Level 2, Anies Minta Warganya Tetap Waspada

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 selama 7 hari, mulai 8 hingga 14 Maret 2022.