Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen Sebaiknya Jangan Muluk-Muluk Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid (Foto: screenshot youtube/harlahpkb)

MerahPutih.Com - Pemerintah dalam rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3 persen.

Terkait target tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid mengungkapkan agar pemerintah tidak muluk-muluk mematok target tapi tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Fawaid mengharapkan target pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

"Pemerintah tetap yakin dan optimis bahwa pada 2019 pertumbuhan 5,3 persen akan diupayakan," kata Jazilul yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu di Jakarta, Rabu (19/9).

Ia mengakui bahwa masih ada sejumlah pihak yang pesimistis dengan angka pertumbuhan 5,3 persen, tetapi angka itu penting untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution
Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: MP/Yohanes Abi)

Patokan angka itu, ujar Jazilul Fawaid, dinilai merupakan keputusan yang paling rasional setelah mempertimbangkan berbagai perkembangan ekonomi nasional dan kondisi perekonomian global.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2018 sulit tercapai karena adanya ketidakpastian global.

"Kita rencanakan 5,4 persen, tapi mempertahankan itu sudah perjuangan besar, bisa-bisa turun ke 5,3 persen," kata Darmin Nasution ditemui di Jakarta, Jumat (14/9).

Menko Perekonomian mengatakan salah satu penyebab target pertumbuhan ekonomi 2018 tidak tercapai adalah kinerja perdagangan internasional yang belum membaik seiring dengan melemahnya ekspor maupun impor.

Darmin Nasution sebagaimana dilansir Antara memastikan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong kinerja ekspor dengan memperbaiki proses kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terintegrasi (OSS).

Pemerintah mengharapkan penyediaan sistem OSS ini bisa mendorong pemilik modal untuk berinvestasi atau memulai usaha dalam industri berbasis ekspor maupun subtitusi ekspor.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menekan impor migas, terutama solar, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan, dengan mewajibkan penggunaan biodiesel.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Teringat Jasa Ibunya, Prabowo Berencana Dirikan Akademi Perawat



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH