Tap In Tap Out TransJakarta Dikeluhkan Penumpang, Begini Respons Wagub DKI Armada TransJakarta berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di Halte Karet Sudirman di Jakarta, Minggu (25/9/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Penumpang mengeluhkan sistem baru TransJakarta yang diharuskan melakukan tap in dan tap out di halte. Keluhan tersebut direspons oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Riza mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sistem baru TransJakarta terkait permasalahan tap in dan tap out.

Baca Juga

YLKI Buka Posko Pengaduan Saldo Kartu TransJakarta Terpotong 2 Kali

"Ya masalah itu terus kita perbaiki, jadi tidak ada yang bayar dua kali. Itu kan cuma tap in dan tap out," kata Riza di Jakarta, Selasa (11/10).

Riza menuturkan, bahwa sebenarnya tap in dan tap out itu kebijakan baik untuk pengguna TransJakarta. Namun saat penerapan sistem tersebut tidak berjalan dengan lancar.

"Itu tujuannya sangat baik, jadi bukan bayar dua kali, bayar tetap sekali," paparnya.

Mantan Anggota DPR RI ini membantah, saldo di kartu elektronik sejumlah pengguna TransJakarta pada 4 Oktober 2022 lalu, terpotong dua kali dalam satu perjalanan. Aturan baru tap in dan tap out ini untuk mengetahui sejauh mana mobilitas warga pengguna TransJakarta.

Baca Juga

Cara Mengembalikan Saldo Penumpang TransJakarta yang Terpotong 2 Kali

"Sejauh yang saya tahu tidak mungkin bayar dua kali, itu dia tap in tap out tujuannya apa? supaya kita mengetahui masuk di mana keluar di mana," ujarnya.

"Dengan sistem terintegrasi ini kita harus tahu perjalanan orang, dari mana ke mana itu satu sistem yang sangat baik, mengintegrasikan, transportasi kita ini maju ke depan tidak kalah dengan kota-kota global dunia, transportasi juga pembayaran seperti negara-negara seperti Hongkong, jadi di Singapur juga jadi dengan satu kartu bisa semuanya ya," lanjutnya.

Diketahui, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membuka posko aduan bagi pengguna TransJakarta yang merasa dirugikan dengan sistem baru. Pasalnya, banyak pengguna TransJakarta yang mengeluhkan masalah tap in dan tap out dengan kartu elektronik milik mereka.

Keluhannya, saldo dalam kartu mereka terpotong dua kali dalam satu perjalanan, yakni Rp 3.500 saat tap in sebelum memasuki halte dan Rp 3.500 saat tap out setelah turun dari bus TransJakarta.

Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, dirinya mendapat laporan bahwa banyak penumpang mengeluhkan saldonya terpotong dua kali bahkan lebih, sehingga mereka merasa dirugikan dengan kebijakan baru TransJakarta.

"Ketika komplain kepada petugas di halte, diarahkan mengadu ke nomer aduan yang dipasang di halte-halte. Bagi penumpang ini bukan solusi, karena ketika mengadu, sudah kehilangan pulsa, tapi uang belum tentu kembali," papar Tulus.

Oleh karena itu, merespon fenomena ini, YLKI membuka posko aduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem ticketing TransJakarta yang baru tersebut. (Asp)

Baca Juga

Penumpang Keluhkan Sistem Baru TransJakarta, Anies Colek Direksi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sri Mulyani Sampaikan Kenaikan Tarif Cukai akan Kendalikan Konsumsi Rokok
Indonesia
Sri Mulyani Sampaikan Kenaikan Tarif Cukai akan Kendalikan Konsumsi Rokok

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) akan secara otomatis menaikkan harga rokok, sehingga mengendalikan konsumsi rokok masyarakat.

Polisi bakal Jaga Ketat SPBU
Indonesia
Polisi bakal Jaga Ketat SPBU

"Kami sudah petakan semua SPBU yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini kurang lebih 613 SPBU," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Jumat (2/9)

Senator Minta Kejagung Usut Pihak Lain Terkait Kasus Minyak Goreng
Indonesia
Senator Minta Kejagung Usut Pihak Lain Terkait Kasus Minyak Goreng

“Kalau kita mau jujur, kasus kelangkaan minyak goreng ini bisa menjadi pembuka bagi penyelidikan mafia di hulunya, misalnya mafia investasi kelapa sawit. Sehingga pertanyaannya, setelah Dirjen jadi tersangka, siapa berikutnya? Apakah ada pemain besar di sana? Beranikah Kejagung bergerak ke sana?," tanya Filep.

92 Calon Sementara Anggota PP Muhammadiyah 2022-2027
Indonesia
92 Calon Sementara Anggota PP Muhammadiyah 2022-2027

Dalam sidang tersebut diumumkan 92 calon ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2022.

Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron
Indonesia
Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron

Kasus tersebut disebut akibat adanya celah kebijakan hingga peraturan yang tidak sesuai antar pemangku kepentingan.

Harga BBM Tak Kunjung Turun, Jutaan Buruh Bakal Mogok Massal Akhir November
Indonesia
Harga BBM Tak Kunjung Turun, Jutaan Buruh Bakal Mogok Massal Akhir November

Rencana aksi massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disuarakan Partai Buruh tanggal 4 Oktober 2022.

KSPI Pastikan Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Besok
Indonesia
KSPI Pastikan Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Besok

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (20/7) besok terkait Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Polda Metro Instruksikan Polsek Data dan Pantau Rumah yang Ditinggal Mudik
Indonesia
Polda Metro Instruksikan Polsek Data dan Pantau Rumah yang Ditinggal Mudik

Aparat kepolisian di Jakarta bakal mendata rumah-rumah kosong karena ditinggal pemiliknya mudik Lebaran 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, institusinya telah menginstruksikan kepada seluruh Polsek di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mendata serta mengawasi rumah yang ditinggal mudik oleh penghuninya.

Temui Kelompok Buruh, Menaker Ida Jelaskan Latar Belakang Permenaker 2 Tahun 2022
Indonesia
Temui Kelompok Buruh, Menaker Ida Jelaskan Latar Belakang Permenaker 2 Tahun 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima sejumlah pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh.

Setelah UU TPKS Disahkan, Kini Aturan Turunan Harus Segera Dibuat Pemerintah
Indonesia
Setelah UU TPKS Disahkan, Kini Aturan Turunan Harus Segera Dibuat Pemerintah

Implementasi dari UU ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia.