Tantang Buka Data, Fadli Zon Sebut Klaim Pemilih Gerindra Setuju Tunda Pemilu Fiksi Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)

MerahPutih.com - Gerindra ikut menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang mengklaim terdapat 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, Gerindra sebagai partai politik sudah tegas menolak wacana penundaan pemilu legislatif dan presiden 2024.

Dalam pernyataannya, Luhut mengklaim ratusan juta pengguna media sosial yang terekam dalam bìg data itu aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Bahkan, dia menyebut massa para pemilih Gerindra juga termasuk yang setuju Pemilu 2024 ditunda.

Baca Juga

Fadli Zon Kena Tegur Usai Sindir Jokowi, Gerindra Sebut Tak Mewakili Suara Partai

Klaim anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memicu reaksi keras dari Gerindra melalui Wakil Ketua Umum Partai Fadli Zon. Dia membantah klaim Luhut yang menyebut pemilih Partai Gerindra mendukung penundaan Pemilu 2024 sebagai khayalan.

"Fiksi," tegas anak buah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu, lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @fadlizon dikutip, Sabtu (12/3). Prabowo sendiri saat ini menjadi rekan Luhut di Kabinet Jokowi menduduki jabatan Menteri Pertahanan.

Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Foto: ANTARA

Lebih jauh, Fadli Zon menantang Luhut untuk membuka big data yang diklaimnya banyak mayoritas masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024 secara terbuka ke publik. "Sebaiknya diungkap ke publik datanya," tegas petinggi Gerindra, yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Baca Juga

Luhut Klaim Pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP Dukung Pemilu Ditunda

Untuk diketahui, Luhut sebelumnya mengungkapkan dukungan agar Pemilu 2024 ditunda, bukan hanya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) saja. Pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) juga diklaimnya mendukung penundaan Pemilu.

"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, dalam Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat (11/3).

Baca Juga

Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Luhut menjelaskan temuan itu berdasarkan big data yang dipegangnya, berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Masih dari big data yang sama, pembantu Presiden Jokowi itu menjelaskan alasannya rakyat tidak berkenan uang Rp 110 triliun dipakai untuk penyelenggarakan kontestasi demokrasi.

Namun, Luhut menegaskan sikap Presiden Joko Widodo sudah tegas terkait wacana penundaan pemilu 2024 yang kini santer di masyarakat itu. Presiden, lanjut dia, tetap mematuhi aturan konstitusi yang mewajibkan pemilu dilangsung 5 tahun sekali dan maksimal presiden dua kali periode selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu lima tahun sekali. (Pon)

Baca Juga

Luhut Tegaskan Jokowi Tidak Ada Urusan dengan Wacana Penundaan Pemilu

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkab Sleman Batasi Jalur Skuter di Kawasan Kaliurang selama PPKM Level 3
Indonesia
Pemkab Sleman Batasi Jalur Skuter di Kawasan Kaliurang selama PPKM Level 3

Pemerintah Kabupaten Sleman membatasi jalur skuter/ otoped di kawasan wisata Kaliurang. Hal ini dilakukan menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Polresta Surakarta Janji Tindak Ormas Sweeping Atribut Natal dan Konvoi
Indonesia
Polresta Surakarta Janji Tindak Ormas Sweeping Atribut Natal dan Konvoi

Untuk pengamanan Nataru Polresta Surakarta akan menerjunkan 775 personel gabungan untuk amankan Nataru. Personel pengamanan akan dibantu Brimob Polda Jawa Tengah.

Komnas HAM Ungkap Instansi Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2021
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Instansi Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2021

Pada pertengahan hingga penghujung 2021, Komnas HAM melihat terdapat perubahan dinamika

Elektabilitas Airlangga Hartarto Dinilai Susah Naik
Indonesia
Elektabilitas Airlangga Hartarto Dinilai Susah Naik

Elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk diusung sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2024 masih jauh panggang dari api.

Gibran Pastikan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam di Solo
Indonesia
Gibran Pastikan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam di Solo

Evakuasi rumah yang ambrol baru bisa dilakukan pada Senin pagi. Hal itu dilakukan karena tingginya air Sungai Bengawan Solo.

Waktu Karantina Perjalanan Internasional Dipangkas Jadi Lima Hari
Indonesia
Waktu Karantina Perjalanan Internasional Dipangkas Jadi Lima Hari

Pemerintah memangkas masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang awalnya selama delapan hari kemudian menjadi lima hari.

Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Bakal Naik Lagi
Indonesia
Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Bakal Naik Lagi

PT Jasa Marga berencana menaikkan tarif tol dalam kota pada dua ruas tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

BMKG: Sejumlah Provinsi Masuk Kategori Waspada Banjir
Indonesia
BMKG: Sejumlah Provinsi Masuk Kategori Waspada Banjir

BMKG memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada banjir.

Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI
Indonesia
Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI

Budi Gunawan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan Jokowi akan dipercaya untuk memimpin Kemenko Polhukam

Viral Kerumunan di Subway Indonesia, Satpol PP Bergerak ke Lokasi
Indonesia
Viral Kerumunan di Subway Indonesia, Satpol PP Bergerak ke Lokasi

Sanksinya seperti yang diatur dalam Pergub dan Perda