Tanpa Keberanian dan Konsistensi Aparat, Penerapan New Normal Dianggap Tak Berguna Kapolda Jambi, Irjen Pol Firman Shanyabudi saat mengunjungi dan memberikan semangat kepada personil kepolisian yang bertugas di Pos penganganan COVID-19 di kota Jambi.(ANTARA/Nanang Mairiadi).

MerahPutih.com - Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR Muhaimin Iskandar meminta aparat tak segan memberi sanksi yang sesuai bila ada masyarakat yang tak mengenakan masker dan tak menjaga jarak fisik satu sama lain di ruang publik. Hal ini seiring dengan rencana pemberlakuan new normal.

"Sebab masih banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan upaya pencegahan baik di tempat-tempat umum atau tempat lainnya," kata Muhaimin kepada wartawan, Sabtu (30/5).

Baca Juga:

Ratusan Travel Gelap Ditangkap Selama Operasi Ketupat

Ia pun meminta pemerintah mengedukasi dan menyosialisasikan aturan beraktivitas di luar rumah kepada masyarakat secara optimal.

Ia juga meminta pemerintah memastikan layanan kesehatan siap menampung pasien jika tiba-tiba tingkat penularan kembali meningkat.

"Dengan begitu, pemerintah dapat menekan angka penularan lebih cepat dan efektif," lanjut Ketua Umum PKB itu.

Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Masyarakat itu mengatakan, penerapan tatanan kehidupan new normal tetap berpedoman pada data pandemi di setiap daerah, dengan acuan angka reproduksi efektif harus di bawah 1 dan berdasarkan indikator penularan pada angka reproduksi dasar wabah (R0).

Dia menambahkan, perilaku masyarakat menggunakan masker dan sering cuci tangan meningkat.

Layanan kesehatan siap, lengkap dengan alat pelindung diri (APD) cukup dan ventilator yang tersedia di ICU.

Dengan begitu, pemerintah dapat menekan angka penularan lebih cepat dan efektif.

"Selain itu tidak ditemukannya kasus baru yang jumlahnya skala besar," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Ketua Tim Pengawas COVID-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (ANTARA/HO/DPP PKB)
Ketua Tim Pengawas COVID-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (ANTARA/HO/DPP PKB)

Cak Imin meminta pemerintah mempersiapkan masyarakat agar dapat memasuki tata hidup baru dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan secara masif.

Program edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan institusi dilakukan selama tiga minggu.

"Pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap upaya pencegahan Covid-19 sangat vital. Kontribusi perubahan perilaku masyarakat dalam pengendalian Covid-19 menjadi kunci utama berjalannya kehidupan new normal," tutur dia.

Sementara, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan skema new normal di sektor perdagangan. Skema tersebut disiapkan agar sektor perdagangan bisa kembali bangkit di tengah pandemi virus corona

Dalam upaya mendorong sektor ekonomi untuk tidak semakin terpuruk, sudah saatnya sendi-sendi perekonomian kembali berjalan.

"Namun demikian seperti yang ditegaskan Presiden Jokowi, keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto kepada wartawan.

Adapun bentuk dari skema new normal tersebut ialah exit strategy COVID-19 yang berisikan 5 fase pembukaan sarana-sarana perdagangan mulai dari pusat-pusat perbelanjaan seperti mal, pasar tradisional, toko swalayan, toko alat kesehatan, sarana hiburan, dan pariwisata.

Baca Juga:

Kadin Pastikan Pelaku Usaha Sudah Persiapkan New Normal

Exit strategy dilakukan dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Mulai dari pembatasan jam operasional, pengaturan jumlah kunjungan, dan pembatasan waktu sirkulasi pengunjung, serta penyusunan SOP di tempat-tempat kegiatan perdagangan melalui mitigasi risiko," jelas Agus.

Fase pertama akan dimulai di minggu pertama bulan Juni 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembukaan kembali pasar rakyat dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas. Pedagang bergiliran berjualan dengan jarak maksimal 1,5 meter

b. Toko swalayan tetap buka dengan menerapkan jarak di antrean. Pada fase ini, departemen store belum boleh beroperasi

c. Restoran atau rumah makan diperbolehkan membuka layanan makan di tempat atau dine in dengan kapasitas pengunjung maksimal 30%. Sedangkan kafe belum boleh beroperasi

d. Toko obat atau farmasi beroperasi penuh

e. Mal, restoran di rest area, salon/spa, tempat hiburan/pariwisata belum boleh beroperasi. (Knu)

Baca Juga:

Tiga Ketentuan Baru bagi Calon Wisatawan Candi di Yogyakarta


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH