Tanggulangi COVID-19, Pemprov DKI Permudah Perizinan Usaha Kesehatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Benny Agus Chandra. (Foto : / Beritajakarta.id)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta memberikan relaksasi perizinan di bidang kesehatan. Hal itu guna mendukung ketersediaan fasilitas dan tenaga Kesehatan untuk menanggulangi dampak status tanggap darurat bencana wabah COVID-19 sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta.

"Dokumen Izin/nonizin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta di bidang Kesehatan yang masa berlakunya telah berakhir tertanggal pada masa Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka izin/nonizin tersebut dinyatakan tetap berlaku," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Benny Agus Chandra dalam siaran tertulisnya, Minggu (10/5).

Baca Juga

Diskriminasi Pasien COVID-19 Muncul Dipengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Benny menjelaskan, hal tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Izin Tertentu di bidang Kesehatan terkait penyebaran COVID-19.

Adapun dokumen izin/nonizin di bidang Kesehatan yang mendapatkan ketentuan relaksasi perizinan dimaksud, yaitu : Izin Operasional Rumah Sakit; Izin Klinik (Uma dan Pratama); Izin Puskesmas; Izin Laboratorium Klinik (Madya dan Pratama); Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan; Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit; Izin Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisis; Izin Toko Alat Kesehatan; Izin Pedagag Eceran Obat; Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (Pengangkutan Pedagang Besar Farmasi Cabang); Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan; Izin Apotek; dan Izin Ambulans.

Pihaknya memahami prioritas para Penanggung Jawab fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan.

"Untuk itu relaksasi perizinan di Bidang Kesehatan tersebut dapat membantu merekauntuk tetap fokus menjalankan tugas mulia sebagai garda utama dalam mengatasi Pandemi COVID-19," ungkapnya.

Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC), Kuningan, Jakarta Selatan
Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC), Kuningan, Jakarta Selatan

Perizinan di Bidang Kesehatan sebagaimana disebutkan, kerap dibutuhkan oleh Penanggung Jawab fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesahatan untuk keperluan administrasi dan bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya mengatasi wabah COVID-19 di Jakarta.

Setelah masa Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid 19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan berakhir, maka Pemohon berkewajiban untuk melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Relaksasi Perizinan tidak berlaku bagi permohonan perizinan bidang Kesehatan baru dan/atau yang melakukan perubahan identitas pemilik, jenis usaha/praktik maupun alamat terhadap perizinan bidang Kesehatan tersebut.

“Bagi pemohon baru dan/atau perubahan perizinan maka pemohon tetap diharuskan mengajukan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan, relaksasi perizinan tidak berlaku bagi mereka," ujarnya.

Selain itu, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga mengoptimalkan perizinan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan melalui pelayanan daring jakevo.jakarta.go.id atau aplikasi JakEVO pada Android dan IOS.

Baca Juga

Tim Gugus Tugas COVID-19 Bocorkan Satu-satunya Cara Melandaikan Kurva COVID-19

Adapun persyaratan berupa Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, dilegalisasi dan Rekomendasi asli dari Organisasi Profesi sesuai wilayah tempat praktik untuk sementara dapat digantikan dengan Pernyataan pemohon.

"Pemohon wajib menyerahkan STR dan kelengkapan lainnya setelah masa Tanggap Darurat COVID-19 dinyatakan berakhir," pungkasnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gunung Merapi Alami 18 Gempa Hembusan Hingga Pagi Ini
Indonesia
Gunung Merapi Alami 18 Gempa Hembusan Hingga Pagi Ini

BPPTKG meminta pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB III

PKS Puji Keberanian Anies Kembali Berlakukan PSSB Total
Indonesia
PKS Puji Keberanian Anies Kembali Berlakukan PSSB Total

"Sekarang ini dampaknya malah tambah parah, jadi memang harus ada langkah nyata (Anies kembalikan PSBB total)," ucap Yani

Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Bakal Ditutup
Indonesia
Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Bakal Ditutup

Pemerintah bakal menutup tempat wisata di zona merah dan oranye selama libur Lebaran 2021. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Pembebasan Pajak Beli Rumah Geliatkan Sektor Properti
KPR
Pembebasan Pajak Beli Rumah Geliatkan Sektor Properti

Dalam jangka menengah juga dapat menggeliatkan kembali sektor properti dan memulihkan perekonomian secara keseluruhan.

Ini Dia Sederet RUU yang Diajukan Dicabut dari Prolegnas 2020
Indonesia
Ini Dia Sederet RUU yang Diajukan Dicabut dari Prolegnas 2020

Di Komisi I DPR pada 2020 hanya akan membahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Kerahkan Pasukan Brimob, Polisi Jaga Ketat Pendistribusian Vaksin Corona
Indonesia
Kerahkan Pasukan Brimob, Polisi Jaga Ketat Pendistribusian Vaksin Corona

Vaksin COVID-19 Sinovac mulai didistribusikan ke sejumlah daerah.

Temuan Flu Burung, Denmark Musnahkan 25.000 Ekor Ayam
Indonesia
Temuan Flu Burung, Denmark Musnahkan 25.000 Ekor Ayam

Denmark memerintahkan pemusnahan 25.000 ekor ayam setelah ada temuan kasus flu burung H5N8 di sebuah peternakan.

PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon
Indonesia
PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon

Aturan ini membuat pasangan calon bisa memilih apakah melakukan kampanye secara daring atau langsung

WFH ASN Diperpanjang Sampai 4 Juni
Indonesia
WFH ASN Diperpanjang Sampai 4 Juni

Adanya tatanan kehidupan baru ini, pemerintah akan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka
Indonesia
Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Para peserta pilkada lebih banyak melakukan kampanye tatap muka secara terbatas daripada kampanye secara daring.