Tanggapi Tudingan Ridwan Kamil Soal Rizieq, Mahfud: Saya Bertanggungjawab Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (Antaranews.com)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD angkat suara soal adanya tudingan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadapnya. Mahfud menegaskan siap bertanggungjawab karena dituding sebagai pemicu terjadinya kerumunan saat kepulangan Rizieq Shihab

"Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karenad punya hak hukum untuk pulang," ujar Mahfud di akun Twitternya, @mohmahfudmd, Rabu (16/12).

Baca Juga

Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab

Mahfud mengakui, dia jugalah yang mengumumkan Rizieq boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. "Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud.

Ia menuturkan, diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan.

"Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari berikutnya yang menimbulkan ketumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," sesal Mahfud.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menko Polhukam Mahfud MD bertanggung jawab atas kerumunan penjemputan Habib Rizieq Shihab.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil.

Mahfud diketahui sempat menyampaikan keterangan terkait penjemputan HRS di Bandara Soetta. Saat itu, diketahui Mahfud mengizinkan asalkan dilakukan dengan tertib.

Menurut Emil, pernyataan tersebut menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. "Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," tutur Emil.

Baca Juga

Jokowi Ingatkan Penegakan Hukum Tidak Timbulkan Ketakutan

Maka, sambung Emil, untuk mencapai keadilan, Mahfud MD pun diharapkan bisa bertanggung jawab. Menurutnya, bukan hanya kepala daerah yang harus diklarifikasi.

"Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya," tutur Emil. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hasil Tes Swab Jokowi Negatif
Indonesia
Hasil Tes Swab Jokowi Negatif

Kepala Negara menjalani test swab setelah Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo positif COVID-19

Kasus COVID-19 DKI Kamis (21/5): 6.220 Positif, 1.536 Orang Sembuh
Indonesia
Mobil Mewah Jaksa Pinangki Diduga Hasil Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Mobil Mewah Jaksa Pinangki Diduga Hasil Suap Djoko Tjandra

Mobil itu dibeli di tahun 2020 sehingga ada dugaan bahwa mobil itu dibeli dari hasil kejahatannya.

Wabah Corona Jadi Bencana Nasional, Pemerintah: Semua Daerah Harus Satu Kendali
Indonesia
Wabah Corona Jadi Bencana Nasional, Pemerintah: Semua Daerah Harus Satu Kendali

Yuri menegaskan, data ini dapat dilihat oleh siapa pun. data ini terbuka sehingga masyarakat dapat melihat secara transparan.

Pemilik Warung Ikut Terseret Kasus Kematian Editor Metro TV
Indonesia
Pemilik Warung Ikut Terseret Kasus Kematian Editor Metro TV

"Dari keterangan saksi-saksi yang ada, termasuk di warung ambil keterangan bahwa memang korban sering kesitu," ucapnya

Terima Ratusan Laporan Soal Bansos, KPK: Jatim Paling Bermasalah
Indonesia
Terima Ratusan Laporan Soal Bansos, KPK: Jatim Paling Bermasalah

Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur

Cerita Armuji Dapat Restu Megawati Dampingi Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya
Indonesia
Cerita Armuji Dapat Restu Megawati Dampingi Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya

Saya sendiri tak menyangka kalau saya direkomendasi. Dan, nggak ada firasat atau bahkan bocoran dari manapun. Bahkan, waktu itu saya lagi nyantai berkebun di rumah," ujar Armuji

KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law
Indonesia
KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law

Dijelaskan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh menolak omnibus law draft pemerintah, yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk menolak omnibus law.

Mendagri Tito Minta Anies Koordinasi Daerah Tetangga untuk Tangani Corona
Indonesia
Mendagri Tito Minta Anies Koordinasi Daerah Tetangga untuk Tangani Corona

Anies harus berbicara dengan daerah tetangga karena warga dari luar Jakarta yang kerja atau beraktivitas sehari-hari di ibu kota.

Ini Aturan yang Wajib Diikuti Pengelola Kantor Agar tak Jadi 'Kluster' Baru
Indonesia
Ini Aturan yang Wajib Diikuti Pengelola Kantor Agar tak Jadi 'Kluster' Baru

"Apabila menerima tamu, tamu juga diminta untuk mengisi self assessment," ujar Reisa