Tanggapi Sinis Wacana PSBB Total, PDIP Sebut Tak Boleh Grasa-grusu dan Pencitraan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-PDIP)

MerahPutih.com - Rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta menuai polemik. Sebab, ucapan Gubernur DKI Anies Baswedan itu membuat beberapa pelaku usaha khawatir akan kesulitan kembali.

Berkaca dari ucapan Anies itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan tugas sebagai kader partai itu menyelesaikan masalah rakyat, membangun harapan, dan dorong optimisme masa depan.

Dalam situasi pandemi seperti ini, seluruh kader partai khususnya kepala daerah dilarang membuat keputusan tanpa pertimbangan matang.

Baca Juga:

PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies

"Tidak boleh grusa-grusu, atau asal ambil keputusan, terlebih hanya untuk pencitraan atau demi kesan ketegasan," jelas Hasto dalam keteranganya, Minggu (13/9).

Ia menyebut, kepala daerah yang bernaung di bawah PDIP tak boleh asal dalam mengeluarkan kebijakan.

"Kepala daerah PDI Perjuangan wajib kedepankan kepentingan rakyat dan ambil keputusan secara bijak, solutif, dan mudah dijalankan secara masif," tambah Hasto.

Ia mengklaim, lebih baik, pemimpin mengajak masyarakat melaku perkuat solidaritas sosial.

"Dalam hal di tengah pandemi ini ada pihak-pihak tertentu yang justru melakukan provokasi demi kekuasaan, mengambil sikap konfrontif, dan tidak mau bekerja sama untuk rakyat, maka hal-hal tsb tidak usah dihiraukan," sindir Hasto.

"Kerja untuk rakyat adalah skala prioritas terpenting," jelas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dinilai karena rencana PSBB kembali ke tahap awal.

Mahfud menilai, tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu hanya sekadar tata kata.

"Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp397 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).

"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," tambahnya.

Baca Juga:

Anies Klaim Pemerintah Pusat Dukung PSBB Total

Mahfud menilai tidak ada yang salah dari kebijakan PSBB total. Hanya saja, pengumuman rem darurat tersebut memberi semacam efek kejut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai konsep-konsep dari pelaksanaan PSBB total masih sebatas wajar. Dia menilai pasar tidak perlu panik dan bisa paham terhadap pengambilan keputusan tersebut.

"Sesudah ramai-ramai kita lihat konsepnya, tadi sudah dirapatkan sore, konsepnya nggak ada yang berat-berat, memang sudah begitu-begitu. Ya oleh sebab itu, nggak usah panik, mudah-mudahan pasar ya paham," kata Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti IHSG yang dibuka anjlok ke level 4.961, Kamis (10/9).

Menurut Airlangga, penyebabnya ialah pengumuman keputusan PSBB Jakarta yang diperketat lagi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Knu)

Baca Juga:

PSBB Total DKI Jakarta Masih Belum Disepakati Pusat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara.

Update COVID-19 Minggu (13/7): 75.669 Positif, 35.638 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (13/7): 75.669 Positif, 35.638 Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 919 pasien menjadi 35.638 yang sembuh.

Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara

Untuk jenis bencana geologi dan vulkanologi, untuk kejadian bencana gempa bumi telah terjadi sebanyak 16 kali dan 7 kejadian untuk peristiwa erupsi gunungapi di 2020.

Terdakwa Kasus Keterangan Palsu Kabur Saat Akan Dieksekusi Kejari Jakut
Indonesia
Terdakwa Kasus Keterangan Palsu Kabur Saat Akan Dieksekusi Kejari Jakut

Seorang terdakwa kasus dugaan keterangan palsu bernama Norman alias Ameng dikabarkan menghilang saat akan dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara.

Sebaran Corona di Indonesia Meluas Dipicu Penularan Orang Tanpa Gejala
Indonesia
Sebaran Corona di Indonesia Meluas Dipicu Penularan Orang Tanpa Gejala

Masih ada daerah yang menunjukkan tren penambahan kasus positif corona semakin tinggi.

Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi Utamakan Aspek Kesehatan
Indonesia
Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi Utamakan Aspek Kesehatan

Kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ibarat dua sisi dalam mata koin, artinya harus berjalan efektif dan beriringan.

Terjadi Peretasan Identitas, Keamanan Data Pemilih Jadi Pertaruhan KPU
Indonesia
Terjadi Peretasan Identitas, Keamanan Data Pemilih Jadi Pertaruhan KPU

Apalagi, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki gelaran pesta demokrasi

Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat
Indonesia
Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menilai langkah Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk jadi calon Kapolri sangat tepat.

Polisi akan Sekat Kendaraan Menuju Tempat Wisata
Indonesia
Polisi akan Sekat Kendaraan Menuju Tempat Wisata

Aprat kepolisian sudah menyiapkan beberap skenario guna mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di dalam tol.

 Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar
Indonesia
Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar

"Nanti khawatir penjabat yang dipilih mengisi kekosongan kepala daerah, akan merugikan partai nonpenguasa," jelas Titi Anggraini.