Tanggapi Sinis Wacana PSBB Total, PDIP Sebut Tak Boleh Grasa-grusu dan Pencitraan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-PDIP)

MerahPutih.com - Rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta menuai polemik. Sebab, ucapan Gubernur DKI Anies Baswedan itu membuat beberapa pelaku usaha khawatir akan kesulitan kembali.

Berkaca dari ucapan Anies itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan tugas sebagai kader partai itu menyelesaikan masalah rakyat, membangun harapan, dan dorong optimisme masa depan.

Dalam situasi pandemi seperti ini, seluruh kader partai khususnya kepala daerah dilarang membuat keputusan tanpa pertimbangan matang.

Baca Juga:

PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies

"Tidak boleh grusa-grusu, atau asal ambil keputusan, terlebih hanya untuk pencitraan atau demi kesan ketegasan," jelas Hasto dalam keteranganya, Minggu (13/9).

Ia menyebut, kepala daerah yang bernaung di bawah PDIP tak boleh asal dalam mengeluarkan kebijakan.

"Kepala daerah PDI Perjuangan wajib kedepankan kepentingan rakyat dan ambil keputusan secara bijak, solutif, dan mudah dijalankan secara masif," tambah Hasto.

Ia mengklaim, lebih baik, pemimpin mengajak masyarakat melaku perkuat solidaritas sosial.

"Dalam hal di tengah pandemi ini ada pihak-pihak tertentu yang justru melakukan provokasi demi kekuasaan, mengambil sikap konfrontif, dan tidak mau bekerja sama untuk rakyat, maka hal-hal tsb tidak usah dihiraukan," sindir Hasto.

"Kerja untuk rakyat adalah skala prioritas terpenting," jelas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dinilai karena rencana PSBB kembali ke tahap awal.

Mahfud menilai, tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu hanya sekadar tata kata.

"Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp397 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).

"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," tambahnya.

Baca Juga:

Anies Klaim Pemerintah Pusat Dukung PSBB Total

Mahfud menilai tidak ada yang salah dari kebijakan PSBB total. Hanya saja, pengumuman rem darurat tersebut memberi semacam efek kejut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai konsep-konsep dari pelaksanaan PSBB total masih sebatas wajar. Dia menilai pasar tidak perlu panik dan bisa paham terhadap pengambilan keputusan tersebut.

"Sesudah ramai-ramai kita lihat konsepnya, tadi sudah dirapatkan sore, konsepnya nggak ada yang berat-berat, memang sudah begitu-begitu. Ya oleh sebab itu, nggak usah panik, mudah-mudahan pasar ya paham," kata Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti IHSG yang dibuka anjlok ke level 4.961, Kamis (10/9).

Menurut Airlangga, penyebabnya ialah pengumuman keputusan PSBB Jakarta yang diperketat lagi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Knu)

Baca Juga:

PSBB Total DKI Jakarta Masih Belum Disepakati Pusat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Operasikan RS Darurat Asrama Haji Donohudan, Pemkot Solo Tunggu Alkes dan Nakes
Indonesia
Operasikan RS Darurat Asrama Haji Donohudan, Pemkot Solo Tunggu Alkes dan Nakes

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memastikan Rumah Sakit (RS) Darurat Asrama Haji Donohudan (AHD) akan beroperasi dalam waktu dekat.

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Tersalur Hampir 70 Persen
Indonesia
Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Tersalur Hampir 70 Persen

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung sudah tersalurkan hampir 70 persen dari 60 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih?
Indonesia
Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih?

Pasalnya, kader PDI Perjuangan (PDIP) itu saat ini masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf
Indonesia
Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf

Gerindra berharap asas hukum praduga tak bersalah tetap dapat dihormati oleh semua pihak.

Bikin Publik Simpati, Konflik Demokrat Lambungkan AHY Jadi Capres Potensial
Indonesia
Bikin Publik Simpati, Konflik Demokrat Lambungkan AHY Jadi Capres Potensial

Rilis survei dari lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di posisi yang baik.

Hotman Paris Sebut Ada Keanehan Soal Raibnya Uang Atlet E-Sport Winda
Indonesia
Hotman Paris Sebut Ada Keanehan Soal Raibnya Uang Atlet E-Sport Winda

Winda dan ibunya membuka rekening Maybank pada 2015. Bank menawarkan program tabungan berjangka bunga 10 persen per tahun yang diambil oleh Winda.

Kerusuhan Meluas hingga Menteng, Polisi Minta Warga Tak Keluar Rumah
Indonesia
Kerusuhan Meluas hingga Menteng, Polisi Minta Warga Tak Keluar Rumah

Demo Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara berujung aksi anarkis.

Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19
Indonesia
Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi membubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19, seiring dengan menurunnya kasus virus corona di Ibu Kota.

Survei: Mayoritas Masyarakat Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi Baik
Indonesia
Survei: Mayoritas Masyarakat Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi Baik

Hasil survei dari lembaga Survei dan Polling Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini baik.

Kasus COVID-19 di Tanah Air Lampaui 3 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Tanah Air Lampaui 3 Juta

Sedangkan pasien meninggal bertambah 1.449