Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki Suasana sidang lanjutan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun sejak putusan MK diucapkan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK, serta akan melaksanakan UU Nomor 11 tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keputusan MK.

"Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” kata Airlangga, Kamis (25/11).

Baca Juga:

MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen

Dikatakan Airlangga, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan perbaikan UU dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya seperti yang disampaikan dalam putusan MK.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja 'Senjata' Yusril Ajukan Pembatalan Larangan Ekspor Benur ke MA

Diberitakan sebelumnya, MK akhirnya mengambil keputusan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU dalam tenggat waktu tertentu.

“Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11).

Jika tak diperbaiki sampai batas waktu, maka MK menetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional permanen, atau harus dibatalkan.

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen," imbuh Anwar. (Pon)

Baca Juga:

Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kombes Agus Nurpatria Diduga Rusak TKP dan CCTV Kasus Brigadir J
Indonesia
Kombes Agus Nurpatria Diduga Rusak TKP dan CCTV Kasus Brigadir J

"Dia bukan hanya melanggar satu pasal. Dia melanggar beberapa pasal selain merusak barang bukti CCTV ada juga pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP," kata Dedi

Diumumkan Sebagai Tersangka, Hakim Itong Balik Badan, Teriak, Lalu Mengelak
Indonesia
Diumumkan Sebagai Tersangka, Hakim Itong Balik Badan, Teriak, Lalu Mengelak

Petugas pengamanan KPK langsung menghampiri Itong

Capres Pilihan Wakil Anies di Pilpres 2024
Indonesia
Capres Pilihan Wakil Anies di Pilpres 2024

Ditanya soal rekan kerjanya di Pemprov DKI, Anies Baswedan yang dikabarkan juga akan maju di Pilpres dua tahun mendatang, Riza dengan tegas tetap mendukung Prabowo.

Komnas HAM Sampaikan Laporan Hasil Investigasi Kasus Brigadir J ke Polri Pekan Ini
Indonesia
Komnas HAM Sampaikan Laporan Hasil Investigasi Kasus Brigadir J ke Polri Pekan Ini

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menuturkan pihaknya berharap laporan tersebut bisa disampaikan ke Polri pada Jumat (26/8).

Selama Libur Lebaran, Tak Ada Penambahan Pasien Rawat Inap di Wisma Atlet
Indonesia
Selama Libur Lebaran, Tak Ada Penambahan Pasien Rawat Inap di Wisma Atlet

Selama libur lebaran Idul Fitri, Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Jakarta tidak bertambah dan berkurang selama periode libur Lebaran 2022 sejak Selasa (3/5) sampai dengan Kamis (5/5).

Rasio Utang Masyarakat Meningkat
Indonesia
Rasio Utang Masyarakat Meningkat

Sementara, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap berada di level optimis, dengan indeks di atas 100 meskipun tidak setinggi bulan sebelumnya.

Kota Tangerang Bikin Bazar Murah di Setiap Kelurahan
Indonesia
Kota Tangerang Bikin Bazar Murah di Setiap Kelurahan

Bazar ini akan digelar selama bulan September - Oktober 2022 di 13 kecamatan. Kegiatan bazar dimulai pada tanggal 12 September di Kecamatan Ciledug.

Situs KPU Jatim Diretas, Sistem Keamanan IT Harus Dibangun Sebelum Tahapan Pemilu
Indonesia
Situs KPU Jatim Diretas, Sistem Keamanan IT Harus Dibangun Sebelum Tahapan Pemilu

Sebagai penyelenggara pemilu, sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU harus bisa dipastikan aman dari berbagai bentuk serangan.

Penerbangan Kuala Lumpur-Padang Dibuka Kembali pada Oktober 2022
Indonesia
Penerbangan Kuala Lumpur-Padang Dibuka Kembali pada Oktober 2022

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sudah memberikan izin penerbangan internasional untuk 13 bandara.

Menko PMK Ajak Masyarakat Pahami SE Menag Secara Menyeluruh
Indonesia
Menko PMK Ajak Masyarakat Pahami SE Menag Secara Menyeluruh

"Baca berita itu isinya, jangan judulnya saja. Sekarang ini banyak masyarakat kita yang membaca berita itu judulnya, kalau judulnya seram ya dianggapnya itu. Padahal itu hanya judulnya saja,” tegas Muhadjir.