Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki Suasana sidang lanjutan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun sejak putusan MK diucapkan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK, serta akan melaksanakan UU Nomor 11 tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keputusan MK.

"Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” kata Airlangga, Kamis (25/11).

Baca Juga:

MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen

Dikatakan Airlangga, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan perbaikan UU dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya seperti yang disampaikan dalam putusan MK.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja 'Senjata' Yusril Ajukan Pembatalan Larangan Ekspor Benur ke MA

Diberitakan sebelumnya, MK akhirnya mengambil keputusan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU dalam tenggat waktu tertentu.

“Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11).

Jika tak diperbaiki sampai batas waktu, maka MK menetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional permanen, atau harus dibatalkan.

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen," imbuh Anwar. (Pon)

Baca Juga:

Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penumpang KRL Diwajibkan Pakai KMT, KCI Dinilai Raup Untung dari Jualan Kartu
Indonesia
Penumpang KRL Diwajibkan Pakai KMT, KCI Dinilai Raup Untung dari Jualan Kartu

Regulasi ini patut diduga KCI sengaja mendapatkan penghasilan dari jualan kartu, padahal core business nya adalah menjual jasa transportasi.

Pemprov DKI Deteksi 70 Kasus COVID-19 Varian Baru di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Deteksi 70 Kasus COVID-19 Varian Baru di Jakarta

Adapun kasus COVID-19 di Jakarta dalam sehari bertambah 7.505

BMKG Minta Malam Ini Warga Jakarta dan Sekitarnya Waspada
Indonesia
BMKG Minta Malam Ini Warga Jakarta dan Sekitarnya Waspada

Wilayah Jabodetabek diprediksi akan diguyur hujan lebat hingga ekstrem akibat fenomena siklon tropis.

Mantan Anggota FPI Diduga Terlibat Penganiayaan Muhammad Kece
Indonesia
Mantan Anggota FPI Diduga Terlibat Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Bonaparte diduga menganiaya tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Muhammad Kece.

Hingga November 2021, Indonesia Dilanda 2.552 Bencana Alam
Indonesia
Hingga November 2021, Indonesia Dilanda 2.552 Bencana Alam

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.552 kejadian bencana alam telah terjadi di Indonesia hingga Rabu (24/11).

Wagub: Biaya Commitment Fee Formula E Rp 2,3 Triliun Dibebankan Juga Swasta
Indonesia
Wagub: Biaya Commitment Fee Formula E Rp 2,3 Triliun Dibebankan Juga Swasta

DKI Jakarta mengaku telah menyanggupi pembayaran perjanjian commitment fee Formula E yang disepakati Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Formula E Operation.

[Hoaks atau Fakta]: SPBU Sudah Tidak Layani Penjualan Pertalite
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: SPBU Sudah Tidak Layani Penjualan Pertalite

Apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang produk dan layanan pertamina. dapat menghubungi call center 135.

Pemerintah Janji Sampaikan Informasi Soal Vaksin COVID-19 Secara Akurat, Kredibel dan Proaktif
Indonesia
Pemerintah Janji Sampaikan Informasi Soal Vaksin COVID-19 Secara Akurat, Kredibel dan Proaktif

Momentum ini dapat memberikan daya dorong bagi bangsa Indonesia

AHY Tegaskan Pertemuan dengan Anies Tak Bahas Pilpres 2024
Indonesia
AHY Tegaskan Pertemuan dengan Anies Tak Bahas Pilpres 2024

"Kami tidak berbicara ke sana ya. Artinya tidak ada pembicaraan soal politik praktis yang terlalu jauh," ujar AHY

Kuasa Hukum Pelaku Dugaan Kekerasan Seksual JE Siapkan Bukti Bantahan
Indonesia
Kuasa Hukum Pelaku Dugaan Kekerasan Seksual JE Siapkan Bukti Bantahan

JE dilaporkan Komnas PA ke Polda Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2021 atas kasus dugaan kekerasan seksual, kekerasan fisik dan verbal, serta eksploitasi ekonomi terhadap puluhan anak di sekolah.