Tanggapi Pernyataan Presiden Prancis, SBY: Cerita Lama Kembali Terulang Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono angkat bicara soal skandal Jiwasraya (FB/Susilo Bambang Yudhoyono)<

Merahputih.com - Presiden RI ke-VI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuliskan pesan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait pernyataannya tentang karikatur Nabi Muhammad SAW dan Islam. SBY meminta Macron untuk menghentikan penyebarluasan kartun nabi.

Pesan ini ditulis SBY di kediamannya di Puri Cikeas dan dibacakan oleh staf pribadi SBY, Ossy Dermawan dalam podcast yang diunggah di akun resmi SBY di Instagram, Youtube dan Facebook, pada Senin (2/11) dini hari tadi.

"Akhir Oktober 2020 ini, datang lagi berita buruk (bad news) dari Prancis. Amat disayangkan, benturan antar peradaban yang membuahkan kekerasan terjadi lagi di Perancis. Cerita lama kembali berulang," kata SBY.

Menyusul insiden itu, sambung SBY, dunia kembali dibanjiri oleh pernyataan dari para pemimpin dunia, ada yang senada, tetapi ada pula yang amat berbeda.

Secara eksplisit, hampir semuanya mengecam pembunuhan guru sejarah Prancis yang mempertunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada para muridnya.

Juga, beberapa hari setelah itu, dunia kembali mengecam insiden penusukan yang terjadi di Nice, Perancis, yang mengakibatkan jatuhnya 3 korban jiwa dan sejumlah orang luka-luka.

Baca Juga:

Kedubes Prancis Bakal Dikepung Massa, Jalan Kawasan Istana hingga Thamrin Ditutup

Termasuk pula kecaman terhadap penembakan seorang pendeta Gereja Ortodoks Yunani di Lyon. Diduga, aksi terorisme ini dilatarbelakangi oleh penyebaran karikatur Nabi Muhammad secara demonstratif di negara itu.

"Saya amati pula, ternyata tidak ada yang membenarkan kekerasan dan aksi-aksi terorisme itu, apa pun alasannya. Kecaman juga datang dari para pemimpin negara Islam. Bukan hanya dari para pemimpin negara Barat," ujar mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Menurut SBY, sebagai seorang yang pernah memimpin negara yang kaum muslimnya terbesar di dunia, ia merasa lega. Namun, ia merasa ada yang mengusik dan mengganggu pikirannya, karena setelah sama-sama mengecam terjadinya aksi kekerasan dan terorisme itu, dunia kembali terbelah.

Di satu sisi, para pemimpin negara-negara barat segera membangun solidaritas dan dukungan terhadap Prancis dengan tema besar kebebasan dijamin negara, harus diterima oleh siapa pun dan tak boleh diganggu. Kebebasan, atau freedom itu di atas segalanya.

Sementara itu, para pemimpin dan tokoh di dunia Islam kembali mengecam penghinaan terhadap Islam, atau blasphemy, defamation, melalui pembuatan karikatur Nabi Muhammad tersebut. Kemarahan umat Islam makin besar ketika Presiden Macron mengeluarkan pernyataan yang dinilai mendiskreditkan agama Islam (insulting).

Demo Kedubes Prancis
Demo di Kedubes Prancis. (Foto: Kanugrahan).

Protes-protes sosial segera berlangsung di sejumlah negara, barang-barang produksi Prancis pun ikut diboikot. "Kalau ditelusuri, keyakinan dan pandangan dari kedua belah pihak memang secara fundamental berbeda. Bahkan berlawanan," imbuhnya.

SBY melihat, pandangan yang saling berbenturan ini memunculkan pertikaian yang tidak diharapkan. Sementara, semua bangsa di dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang memerlukan kemitraan dan kerja sama.

Dia pun mempertanyakan, apakah sulit memetik pelajaran dari masa lalu. Apakah manusia itu benar-benar sulit untuk berubah. Juga sulit untuk berbagi rasa dan bersedia untuk saling mendengar. Bukan hanya sigap berperang kata, bersahut-sahutan.

"Mestinya, paling tidak harapan kita, para pemimpin dunia bisa menjadi bagian dari solusi dan bukannya bagian dari masalah. Mencari titik temu adalah solusi, sementara saling salah-menyalahkan itu masalah," imbau Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

SBY mengingatkan perlunya membangun jembatan atau dialog antara Islam dan Barat, agar satu sama lain saling memahami. Bukan hanya saling bicara, tetapi juga saling mendengar. Ia yakin akan lebih terbangun sikap saling hormat menghormati dan saling bertoleransi, sehingga benturan antar keyakinan dan identitas tidak makin menjadi-jadi.

"Konkretnya, sekali lagi, hentikanlah menggambar karikatur tokoh yang sangat dihormati oleh umat Islam itu, Nabi Muhammad SAW. Janganlah karikatur Nabi Muhammad justru dijadikan contoh pembenar bagi mutlaknya kebebasan," ujar SBY.

Eks Ketua Umum Partai Demokrat itu mengingatkan, tanpa harus terus menggambar, menerbitkan dan mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad, ruang untuk mengekspresikan kebebasan itu sangat luas. Khusus kepada Presiden Perancis Macron, SBY berpesan bahwa Macron bisa menjadi pemimpin yang lebih arif dan lebih bijaksana dengan mengimbangi pandangan dan keyakinan pemimpin lain yang berbeda.

"Khusus menyangkut keamanan dalam negeri Perancis, SBY juga juga berharap Perancis dibebaskan dari berbagai aksi teror dan kekerasan yang kerap terjadi. Terorisme adalah “extra ordinary crimes”, dan sejatinya tak mengenal agama. Radikalisme juga ada di identitas mana pun, agama apa pun," ujar SBY.

Baca Juga:

Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK

Ia juga mengingatkan “Universal Declaration of Human Rights” yang diproklamasikan dan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris menetapkan adanya pembatasan, atau limitation. Pembatasan itu berkaitan dengan penggunaan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh seseorang.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat 2, dari Universal Declaration of Human Rights, menurut saya jiwa dan esensinya adalah... “penggunaan hak dan kebebasan itu dibatasi oleh pertimbangan, atau jika berkaitan dengan, moralitas, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta kesejahteraan umum”.

"Saya berpendapat, penggambaran karikatur Nabi Muhammad adalah termasuk dalam lingkup pembatasan ini," tutur SBY. SBY juga mengingatkan soal putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Uni Eropa atas dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh seorang warga Austria, dalam sebuah seminar di tahun 2009. Diputuskan bahwa tindakan seseorang yang didakwa menghina Nabi Muhammad tersebut tidak dilindungi atau tidak sesuai dengan Pasal 10 tentang Kebebasan berpendapat dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Uni Eropa.

"Semoga Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Bapak Olivier Chambard, berkenan mengkomunikasikan inti sari dari pesan dan harapan saya ini," ujar SBY.

"Saya juga mengikuti, Presiden Jokowi telah mengeluarkan pernyataan yang resmi, karenanya anggaplah yang saya sampaikan ini merupakan pesan dari salah satu anggota masyarakat Indonesia," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lawan Gibran, Bajo Andalkan Jurkam Penjual Wedangan sampai Tukang Batu
Indonesia
Lawan Gibran, Bajo Andalkan Jurkam Penjual Wedangan sampai Tukang Batu

Bagyo Wahyono dan FX Supardjo (Bajo) mulai percaya diri melakukan kampanye dengan menyiapkan sejumlah tokoh internal.

Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim
Indonesia
Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim

Penerapan protokol kesehatan yang ketat akan terus diberlakukan di lingkungan Pemprov DKI

Jaksa Minta Rizieq Shihab tak Salahkan Mahfud soal Kerumunan di Bandara Soetta
Indonesia
Jaksa Minta Rizieq Shihab tak Salahkan Mahfud soal Kerumunan di Bandara Soetta

Jaksa meminta kepada terdakwa untuk tidak menyalahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanna (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam kasus karantina yang menjeratnya.

Pemprov DKI Jelaskan Alasan Selebgram Helena Lim Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Jelaskan Alasan Selebgram Helena Lim Terima Vaksin COVID-19

Wanita yang sering disebut sebagai crazy rich Pantai Indah Kapuk ini memperlihatkan dirinya menjadi salah satu sasaran vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk dengan nomor urut 11.

Merapi Muntahkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Normal
Indonesia
Merapi Muntahkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Normal

Hujan abu vulkanik hanya terjadi di kawasan lereng Gunung Merapi saja tidak sampai ke kawasan bandara

KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara
Indonesia
KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara

KSPI akan melakukan unjuk rasa di depan pabrik maupun wilayahnya masing-masing

OJK Dukung Kebijakan Mudahkan Warga Beli Mobil
Berita
OJK Dukung Kebijakan Mudahkan Warga Beli Mobil

Pemerintah ingin memulihkan pertumbuhan sektor otomotif dengan menurunkan tarif PPNBM kendaraan

Ikut Tangkap Maria Lumowa, Disebut Cara Yasonna Amankan Jabatan Menteri
Indonesia
KPU Tidak Temukan Pelanggaran Dana Kampanye di Makassar
Indonesia
KPU Tidak Temukan Pelanggaran Dana Kampanye di Makassar

Dari plafon atau batasan anggaran sumbangan dana kampanye yang diatur maksimal Rp95 miliar. Namun sejauh pelaksanaan kampanye, tidak ada satu pasangan yang mencapai nominal tersebut.

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi di daerah dari dampak COVID-19 ini juga akan membawa dampak positif