Tanggapan Wagub DKI soal Rencana PSI Ajukan Hak Interpelasi soal Banjir Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta berniat untuk menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dianggap tak becus dalam menangani banjir Jakarta.

Menanggapi rencana PSI itu, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan, jika interpelasi ini merupakan hak seluruh fraksi di Legislator Jakarta. Ia pun mempersilahkan PSI menggunakan isu tersebut.

Baca Juga

Interpelasi PSI Pada Anies Bakal Gagal

“Semua punya hak masing-masing, termasuk legislatif punya hak interpelasi, lain-lain, hak angket, itu kami persilakan,” ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (26/2).

Hanya saja, Riza meminta partai yang mayoritas diisi anak muda itu menggunakan hak interpelasi secara bijak. Jangan sampai langkah tersebut punya muatan politik yang justru hanya menguntungkan golongan tertentu saja.

"Semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik, mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa, Jakarta ke depan," papar politisi senior Partai Gerindra.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. ANTARA/Livia Kristianti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. ANTARA/Livia Kristianti

Lebih lanjut, Riza menuturkan, sebelum menggunakan hak interpelasi DPRD, partai yang diketuai Giring Ganesha itu melihat dulu program penanganan banjir yang telah dilakukan dan dicanangkan Pemprov DKI.

Karena Riza mengklaim, program yang telah dibuat dan dicanangkan Pemda DKI sudah menunjukkan hasil positif. Buktinya cakupan banjir tahun ini mulai berkurang dan durasi banjir bahkan tidak sampai berhari-hari.

“Sekalipun kita pada posisi yang berbeda, umpamanya oposisi, pro pemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah kita lihat. kalau arahnya sudah baik kita harus memberikan dukungan," terangnya.

Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD.

Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi, makanya PSI harus mendapat dukungan serupa dari fraksi lain di dewan. (Asp)

Baca Juga

PSI Gunakan Hak Interpelasi Anies Soal Banjir, Golkar: Hanya Cari Sensasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ikappi Protes Aturan Masuk Pasar Tradisional Wajib Tunjukan Kartu Vaksin
Indonesia
Ikappi Protes Aturan Masuk Pasar Tradisional Wajib Tunjukan Kartu Vaksin

"Sebenarnya kami menyesalkan adanya persyaratan unuk menggunakan kartu vaksin," kata Ketua Umum Ikappi, Abdullah Mansuri

PT KAI Bolehkan Penumpang Bawa Hasil Tes PCR dari Luar Stasiun
Indonesia
PT KAI Bolehkan Penumpang Bawa Hasil Tes PCR dari Luar Stasiun

Selain itu, ada beberapa syarat dan ketentuan untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN)

E-Commerce Tumbuh Tinggi, Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota POC
Indonesia
E-Commerce Tumbuh Tinggi, Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota POC

Bank Indonesia memprediksi transaksi e-commerce di Indonesia naik 33,2 persen dari Rp 253 triliun pada 2020, menjadi Rp337 triliun tahun ini.

Coki Pardede Gunakan Sabu dengan Cara Tak Lazim
Indonesia
Coki Pardede Gunakan Sabu dengan Cara Tak Lazim

Umumnya sabu dikonsumsi dengan cara dibakar lalu dihisap

Polisi Sebut Tersangka Teroris Babel Pemasok Senjata untuk MIT Poso
Indonesia
Polisi Sebut Tersangka Teroris Babel Pemasok Senjata untuk MIT Poso

Tersangka kasus dugaan terorisme asal Bangka Belitung, AS, merupakan pemasok senjata untuk kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso.

Ketidakseimbangan Ekonomi Global Terus Berlanjut
Indonesia
Ketidakseimbangan Ekonomi Global Terus Berlanjut

Tantangan lainnya adalah dampak panjang 'luka memar' atau scarring effect akibat pandemi dan konflik Rusia dan Ukraina.

44 Persen Jaringan Pipa Layanan Air Bersih di Jakarta Alami Kebocoran
Indonesia
44 Persen Jaringan Pipa Layanan Air Bersih di Jakarta Alami Kebocoran

Dari 44 persen pipa yang bocor, 80 persen di antaranya disebabkan oleh kebocoran fisik. Sementara, 20 persen sisanya adalah kebocoran komersial atau kebocoran yang disengaja.

[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien

Beredar informasi berupa video di aplikasi TikTok yang menyebut RSUD Cipayung, Jakarta Timur "mengcovidkan" atau memberikan status terinfeksi COVID-19 secara paksa terhadap pasien.

Guru Honorer di Solok Terpaksa Jual Kerupuk Keliling karena Hanya Digaji Rp 60 ribu per Bulan
Indonesia
Guru Honorer di Solok Terpaksa Jual Kerupuk Keliling karena Hanya Digaji Rp 60 ribu per Bulan

"Mendapatkan honor hanya Rp 60 ribu per bulan tentu tidak mencukupi kebutuhan saya dan keluarga," ujar dia

Berikut Daerah dengan PPKM Level 1, 2 dan 3 di Jawa-Bali
Indonesia
Berikut Daerah dengan PPKM Level 1, 2 dan 3 di Jawa-Bali

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 COVID-19 di Jawa-Bali. Inmendagri tersebut mengatur perpanjangan PPKM di daerah Jawa-Bali dari 10 Mei hingga 23 Mei 2022.