Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP Presiden Jokowi. (Foto: Antara/Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menanggapi pasal penghinaan presiden yang dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Suparji mengatakan bahwa pasal tersebut harus jelas, tidak 'abu-abu', tidak multitafsir dan memenuhi prinisp lex scripta, lex certa, lex stricta dan lex praevia.

Baca Juga

Tak Hadirnya Firli Cs Dinilai Bentuk Arogansi dan Penghinaan Terhadap Ketatanegaraan

Menurut Suparji, lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. Kemudian lex certa artinya rumusan delik pidana itu harus jelas.

Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi, dan lex Praevia yang aritnya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.

"Rumusan pasal dalam hukum harus jelas dan tegas, tidak boleh ada yang bias atau multitafsir yang justru akan memunculkan masalah baru," kata Suparji dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (9/6).

Suparji juga sependapat jika penghinaan presiden menjadi delik aduan absolut. Ia menegaskan bahwa jika menjadi delik umum, maka rawan terjadi penafsiran hukum yang cenderung subjektif.

Suparji Ahmad

Kalau delik aduan artinya penghinaan harus dilaporkan oleh presiden sendiri atau pihak yang mendapat kuasa dari Presiden.

"Simpatisan atau pendukung tidak bisa secara serta merta melaporkan jika ada dugaan penghinaan presiden, tetapi harus mendapat kuasa dari Presiden," ulasnya.

Norma yang dirumuskan harus diatur secara jelas dan detail tentang teknis pengaduan Selain itu, juga harus bisa dibedakan mana ujaran kebencian, mana yang kritik, mana membela diri atau mana yang untuk kepentingan umum.

Jangan sampai ada pengaduan warga Negara hanya karena perbedaan pendapat. "Pemahaman filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap apa itu penghinaan, hate speech dan kritik sangat diperlukan," ujarnya.

Untuk itu, harus diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang pada pokoknya membatalkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP.

Kepada masyarakat, Suparji berpesan agar memberikan kritik yang membangun dan tidak menggunakan ujaran kebencian.

"Sampaikan kritik secara rasional, konstruktif, dengan elegan dan data yang jelas. Bukan hanya dengan emosional, maki-maki atau penghinaan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Novel Baswedan: Stigma Pegawai KPK Tak Bisa Dibina Bentuk Penghinaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung
Indonesia
Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung

Kalau mereka tidak memenuhi dokumen, ya masuk dalam larangan

Pengamat Kepolisian Nilai Firli Coreng Polri
Indonesia
Pengamat Kepolisian Nilai Firli Coreng Polri

"Lho sekarang menarik tiba-tiba penyidik KPK yang dari Polri saja bisa, masak persoalan seperti ini nggak bisa bertindak? " ujar Sahat Dio.

PPKM Kembali Diperpanjang, Kali ini Diperluas Sampai Aceh Hingga Papua
Indonesia
PPKM Kembali Diperpanjang, Kali ini Diperluas Sampai Aceh Hingga Papua

Sehingga secara keseluruhan yang ikut PPKM ada 20 provinsi untuk periode 6-19 April 2021

Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 140.752

PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko
Indonesia
PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko

Aksi Moeldoko bisa ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Jokowi

Kapolda Metro Pastikan Seluruh Korban Kebakaran Adalah Napi
Indonesia
Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih
Indonesia
Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih

Jasa Marga telah mengenalkan Command Center (Pusat Kendali) lalu lintas jalan tol berbasis Intelligent Transportation System (ITS).

Perusahaan Jasa Penerbangan Ini Tawarkan Tes PCR dengan Harga Rp 285 Ribu
Indonesia
Perusahaan Jasa Penerbangan Ini Tawarkan Tes PCR dengan Harga Rp 285 Ribu

Yakni mulai Rp 285 ribu untuk tes PCR dan tes cepat antigen Rp 35 ribu di sejumlah fasilitas kesehatan mitra yang ditunjuk di sejumlah daerah.

Varian Delta Ditemukan di 9 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat
Indonesia
Varian Delta Ditemukan di 9 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat

"Varian delta sudah banyak masuk di Jabar. Daya tularnya 3-10 kali lipat. Keganasan varian delta ini sangat tinggi," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Mudik Dilarang, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Cek Terminal Bayangan
Indonesia
Mudik Dilarang, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Cek Terminal Bayangan

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz meminta kepada jajaran Pemprov DKI untuk mengecek terminal bayangan di Ibu Kota. Hal ini bertujuan mencegah warga pulang kampung.