Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP Ilustrasi. (ANTARA/Andi Firdaus).

MerahPutih.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengkritik insiden pembakaran bendera PDIP dalam aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

Ia menyayangkan, pembakaran bendera PDIP di tengah aksi massa menolak RUU HIP.

Baca Juga:

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

"Secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/6).

Karena itu, pihaknya mendukung langkah PDIP untuk menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa.

"Walaupun dilakukan secara damai, berbagai aksi massa berpotensi menimbulkan ketegangan dan kekerasan di masyarakat," katanya.

Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga mendesak DPR bisa segera mengambil keputusan mencabut RUU HIP.

"DPR tidak perlu menunggu surat presiden karena sudah ada pernyataan resmi pemerintah yang tegas menyatakan menunda pembahasan RUU HIP," katanya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti saat menjadi pembicara dalam seminar daring lewat Zoom Meeting bertajuk “Agama dan Pancasila dalam merawat Ke-Indonesiaan: Bedah RUU HIP”, Jumat (26/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti saat menjadi pembicara dalam seminar daring lewat Zoom Meeting bertajuk “Agama dan Pancasila dalam merawat Ke-Indonesiaan: Bedah RUU HIP”, Jumat (26/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Ia mendesak DPR agar menghentikan pembahasan dan mencabut RUU HIP agar tidak kembali muncul aksi massa dan gejolak di lapisan masyarakat.

"Mendesak DPR bisa segera mengambil keputusan mencabut RUU HIP. Jika DPR tidak segera mengambil keputusan, aksi-aksi massa akan terus terjadi," kata Abdul Mu'ti.

Baca Juga:

DPR Klaim Polisi Kantongi Identitas Pembakar Bendera PDIP

Apalagi, DPR tidak perlu menunggu surat presiden karena sudah ada pernyataan resmi pemerintah yang tegas menyatakan menunda pembahasan RUU HIP.

"Tidak perlu menunggu 60 hari, itu terlalu lama. Jadi semua anggota DPR hendaknya menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dan gengsi golongan," kata Abdul.

Diketahui, RUU HIP mendapat sorotan dari sejumlah pihak, seperti MUI, NU, Muhammadiyah, purnawirawan TNI/Polri, dan lainnya. RUU HIP juga memicu aksi massa dengan melakukan demo.

Salah satu aksi demo sempat diwarnai insiden pembakaran bendera PDIP di Jakarta. Pembakaran bendera itu sontak menyulut reaksi dari PDIP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus belum bisa berkomentar soal laporan ini. (Knu)

Baca Juga:

PDIP: Jangan Coba-coba Menguji Kesabaran Revolusioner Kami!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siswa Secapa TNI AD yang Negatif COVID-19 Terus Bertambah
Indonesia
Siswa Secapa TNI AD yang Negatif COVID-19 Terus Bertambah

Jadi dari 1.280 pasien positif COVID-19 di Secapa AD, pada pagi ini berkurang 165 orang

Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani COVID-19 Dinilai tidak Nyambung
Indonesia
Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani COVID-19 Dinilai tidak Nyambung

"Karena di luar kompetensinya, di luar tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Kan beliau itu maritim dan investasi," kata Trubus

Prabowo Kirimkan Ratusan Anak Buahnya Bantu Percepatan Penanganan Corona
Indonesia
Prabowo Kirimkan Ratusan Anak Buahnya Bantu Percepatan Penanganan Corona

Kemenhan telah membuka pendaftaran untuk menjadi relawan Komponen Cadangan hingga 19 April lalu.

OJK Minta BPD Tiru Langkah Bank DKI
Indonesia
OJK Minta BPD Tiru Langkah Bank DKI

OJK menyambut baik langkah Bank DKI yang aktif dalam membuat program dalam memberikan dampak positif bagi pembangunan Jakarta.

Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan
Indonesia
Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan, RUU PKS diserahkan dan dibahas di Baleg DPR serta disesuaikan menjadi usulan Baleg.

 Pandemi COVID-19, Kapolda Jateng Klaim Tindak Kejahatan Turun 50 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kapolda Jateng Klaim Tindak Kejahatan Turun 50 Persen

"Tindak kejahatan di Jawa Tengah turun mencapai 50 persen. Alhamdulillah tidak kriminalitas sekarang sudah tidak terlalu banyak," ujar Rycko

Motif Simpatisan FPI Ancam Penggal Kepala Polisi
Indonesia
Motif Simpatisan FPI Ancam Penggal Kepala Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, motif tersangka karena dia merupakan penggemar Rizieq Shihab

Anies Disarankan Terapkan 'Lockdown' Tingkat RW Pasca Lebaran
Indonesia
Anies Disarankan Terapkan 'Lockdown' Tingkat RW Pasca Lebaran

Karantina terbatas di suatu wilayah kecil akan secara otomatis mengisolasi para pemudik

Orang Miskin Bertambah, Kabupaten Bogor Ubah Rencana Anggaran
Indonesia
Orang Miskin Bertambah, Kabupaten Bogor Ubah Rencana Anggaran

Pada triwulan kedua, kondisi kemiskinan ditargetkan 6,78 persen, tapi kondisi saat ini memingkat 9,26 persen.

Peralatan Damkar Anak Buah Anies Belum Ideal, ORI Jakarta Beri Empat Catatan
Indonesia
Peralatan Damkar Anak Buah Anies Belum Ideal, ORI Jakarta Beri Empat Catatan

Minimnya petugas ini menyebabkan tidak optimalnya pengawasan