Tanggapan Megawati Terkait Wacana Penghapusan Hukuman Mati Megawati Soekarnoputri saat menerima kunjungan mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Isu penghapusan hukuman mati menjadi salah satu topik utama yang diperbincangkan oleh Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri saat menerima kunjungan mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Mengenai isu tersebut, Megawati menyampaikan bahwa Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila sangat menghargai hak hidup manusia. Sehingga Pancasila juga terbuka dengan ide-ide yang menjunjung tinggi hak hidup tersebut.

Baca Juga

Bawaslu Ingatkan Pemberitaan Kampanye Pemilu 2024 Tak Ada Unsur Fitnah-Penghinaan

Meski begitu, kata Megawati, harus dipahami juga di lapangan atau dalam kondisi nyata, ada beberapa tindak kejahatan yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang perlu dipertimbangkan.

"Tetapi di lapangan hal itu masih perlu dipertimbangkan, karena ada kasus seperti narkotika lalu human trafficking, belum juga yang sekarang banyak terjadi masalah sosial, umpama bapak membunuh istri dan anak. Menurut saya, kasus-kasus tersebut perlu pertimbangan yang lebih’” urai Megawati.

Baca Juga

Megawati Soekarnoputri Terima Gloria Macapagal Arroyo di Teuku Umar

Yang dimaksud Megawati tentunya adalah kejahatan pada kemanusiaan atau kejahatan luar biasa. Menurutnya, aturan perundang-undangan di sebuah negara menyangkut kejahatan luar biasa itu harus juga dipertimbangkan terkait usulan penghapusan hukuman mati.

"Iya, di lapangan (harus dipertimbangkan). Karena berbeda dalam perundang-undangan," tutup Megawati. (Pon)

Baca Juga

Golkar Akui Megawati Lobi Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
14.057 Narapidana Terima Remisi Natal 2022, 95 Orang Langsung Bebas
Indonesia
14.057 Narapidana Terima Remisi Natal 2022, 95 Orang Langsung Bebas

Seluruh narapidana Nasrani yang telah memenuhi persyaratan mendapat remisi Natal 2022.

KPK Temukan Pihak yang Catut Nama Pegawainya untuk Pengondisian Perkara
Indonesia
KPK Temukan Pihak yang Catut Nama Pegawainya untuk Pengondisian Perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pihak yang mencatut nama pegawainya dengan dalih bisa menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan imbalan uang ratusan juta rupiah.

Anies Serukan Agar Relawannya Menjadi Teladan yang Hormati Lawan
Indonesia
Anies Serukan Agar Relawannya Menjadi Teladan yang Hormati Lawan

Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengajak para relawannya untuk menjadi relawan yang teladan.

Jadwal One Way Selama Arus Mudik di Tol Trans Jawa
Indonesia
Jadwal One Way Selama Arus Mudik di Tol Trans Jawa

Polisi akan memberlakukan one way atau sistem lalu lintas satu arah di Jalan Tol Trans Jawa.

Pemprov DKI Gelar Operasi Pasar Daging Ayam Selama 5 Hari
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Operasi Pasar Daging Ayam Selama 5 Hari

Operasi pasar akan digelar di lima kelurahan yang tersebar di Ibu Kota.

Politikus Senior Golkar: Ridwan Kamil Hampir Dipastikan Jadi Cawapres Ganjar
Indonesia
Politikus Senior Golkar: Ridwan Kamil Hampir Dipastikan Jadi Cawapres Ganjar

Sosok yang mengisi ruang kosong cawapres Ganjar Pranomo ialah Ridwan Kamil atau Kang Emil, eks Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Kasus Pengusaha Tambang Harus Lalui Sanksi Administratif
Indonesia
Kasus Pengusaha Tambang Harus Lalui Sanksi Administratif

Pasal 151 UU Pertambangan sudah mengatakan kalau ada pelaporan yang tidak benar dalam pasal 110 UU Pertambangan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Mencuat Wacana Pasangan Prabowo-Ganjar, Hasto: Itu Prinsip Senioritas
Indonesia
Mencuat Wacana Pasangan Prabowo-Ganjar, Hasto: Itu Prinsip Senioritas

"Itu kan satu wacana. Boleh dong wacana muncul. Ketika Pak Hashim ditanya, itu (Prabowo-Ganjar) prinsip senioritas," kata Hasto

PSI Minta Pemprov Jangan Asal Nonaktifkan NIK Warga yang Tak Tinggal di Jakarta
Indonesia
PSI Minta Pemprov Jangan Asal Nonaktifkan NIK Warga yang Tak Tinggal di Jakarta

Wacana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI yang akan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) milik warga yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota didukung penuh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

DPR Sebut Perppu Pemilu Tinggal Menunggu Teken dari Jokowi
Indonesia
DPR Sebut Perppu Pemilu Tinggal Menunggu Teken dari Jokowi

Komisi II DPR RI hingga kini masih menunggu pemerintah mengirimkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu ke DPR agar dapat segera dibahas dan disetujui parlemen.