Tanggapan KPK Soal ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati laporan yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK perihal dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri terkait penggunaan helikopter.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya memandang laporan tersebut sebagai fungsi kontrol masyarakat atas agenda pemberantasan korupsi lembaga antirasuah.

"Kami melihat hal ini sebagai fungsi kontrol publik yang berjalan dengan baik dalam agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (11/6).

Baca Juga:

Soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Sampaikan Ini ke Ombudsman

Meski demikian, kata Ali, Dewas KPK telah memproses dan memutus pokok permasalahan yang dilaporkan perihal dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri pada 24 September 2020 lalu.

Kala itu, Dewas KPK menyatakan Firli melanggar kode etik berupa gaya hidup mewah saat menumpang helikopter pada perjalanan pribadi Palembang-Baturaja. Firli kemudian dijatuhi hukuman sanksi ringan berupa teguran tertulis.

"Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pokok persoalan yang dilaporkan ini telah diproses secara profesional oleh Dewas KPK dan disampaikan secara transparan kepada publik hasil putusannya pada 24 September 2020," kata Ali.

Meski demikian, Ali mengatakan, KPK tetap menghormati tugas dan kewenangan serta tindak lanjut Dewas atas pelaporan ICW tersebut.

Ilustrasi. KPK (Antara)
Ilustrasi. KPK (Antara)

Dirinya pun menyatakan KPK saat ini tetap fokus dan berkomitmen terhadap agenda dan strategi pemberantasan korupsi.

Pihaknya pun tengah berupaya menyelesaikan perkara korupsi tahun-tahun lalu yang menjadi tunggakan, serta mengungkap dugaan perkara korupsi baru tanpa pandang bulu.

"Seluruhnya kami kerjakan tentu tetap berlandasakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," imbuh Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri kembali dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik ke Dewas KPK. Pelaporan dilayangkan oleh ICW perihal penggunaan helikopter.

Baca Juga:

KPK Periksa Pegawai Gunung Madu Plantations Terkait Kasus Suap Pajak

Ini merupakan laporan keduanya kalinya oleh ICW atas dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Pada 2020, ICW juga melaporkan Firli ke Dewas atas dugaan etik dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Kali ini, laporan yang dilayangkan ICW berkaitan dengan penggunaan helikopter yang dilakukan Firli saat perjalanan Palembang-Baturaja. ICW menilai Firli melanggar etik lantaran tidak jujur soal nilai penyewaan helikopter tersebut. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Indonesia Tunda Matikan TV Analog Pas 17 Agustus
Indonesia
Pemerintah Indonesia Tunda Matikan TV Analog Pas 17 Agustus

Penjadwalan ulang dilakukan karena pemerintah dan seluruh elemen masyarakat saat ini fokus menangani pandemi virus corona.

Ditangkap KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Punya Harta Rp 6,3 Miliar
Indonesia
Ditangkap KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Punya Harta Rp 6,3 Miliar

Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 6.383.717.647.

Polisi Lakukan Pengamanan di 101.454 Titik Selama Lebaran 2022
Indonesia
Polisi Lakukan Pengamanan di 101.454 Titik Selama Lebaran 2022

Mabes Polri bakal menerjunkan kekuatan penuh untuk mengamankan Mudik Lebaran 2022 ini. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya.

Kunjungan Wisatawan ke Sejumlah Destinasi Wisata di Sleman Meningkat
Indonesia
Kunjungan Wisatawan ke Sejumlah Destinasi Wisata di Sleman Meningkat

Kunjungan Wisatawan ke Sejumlah Destinasi Wisata di Sleman Meningkat

Kebakaran Lapas Tangerang Tewaskan 41 Napi, Polisi Duga Dipicu Korsleting Listrik
Indonesia
Kebakaran Lapas Tangerang Tewaskan 41 Napi, Polisi Duga Dipicu Korsleting Listrik

korban tewas akibat kebakaran sebanyak 41 orang napi

Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Cegah PHK
Indonesia
Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Cegah PHK

Dalam BSU 2021, jumlah calon penerima diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 8 triliun dan besaran yang diterima bagi setiap orang adalah Rp 1 juta yang disalurkan melalui transfer bank.

Uni Eropa Ingin Lepas Ketergantungan Energi dari Rusia
Dunia
Uni Eropa Ingin Lepas Ketergantungan Energi dari Rusia

Tentara Rusia menembak dari semua sisi ke PLTN Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa.

Anies Targetkan 1,1 Juta Anak Usia 6-11 Tahun Tervaksinasi
Indonesia
Anies Targetkan 1,1 Juta Anak Usia 6-11 Tahun Tervaksinasi

Ditargetkan sebanyak 1,1 juta anak yang masuk kelompok umur tersebut segera divaksin.

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi

KPK akhirnya menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut.

Besok, Pemprov DKI Terapkan PTM Terbatas dengan Kapasitas 100 Persen
Indonesia
Besok, Pemprov DKI Terapkan PTM Terbatas dengan Kapasitas 100 Persen

Sejumlah ketentuan tersebut yakni capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen.