Tanggapan Albertina Ho Soal Tudingan Terlibat Pemecatan Novel Baswedan Cs Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA)

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho buka suara menanggapi tudingan keterlibatan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri itu berisi soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Albertina Ho membantah terlibat dalam pembuatan SK pemecatan Novel Baswedan cs. Albertina mengklaim dirinya bukan salah satu pihak yang mencetuskan SK tersebut.

Baca Juga:

Sindir Dewas KPK, Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Berani dan Jujur

"Saya bukan konseptor surat itu. Tolong tanyakan ke Humas saja ya," kata Albertina saat dikonfirmasi awak media, Senin (26/7).

Diketahui, laporan pegawai nonaktif KPK atas dugaan pelanggaran etik dalam pelaksanaan TWK tak dilanjutkan ke persidangan oleh Dewas KPK. Dewas beralasan tak cukup bukti untuk disidangkan.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal nonaktif KPK Hotman Tambunan selaku perwakilan 75 pegawai nonaktif yang melapor mengaku kecewa. Namun, Hotman mengaku tak terkejut dengan tak diindahkannya laporan pegawai oleh Dewas KPK.

"Kami merasa tidak terkejut dengan putusan Dewan Pengawas. Dalam TWK kami melihat Dewas lebih berat memihak pimpinan KPK. Keberpihakan ini sudah terlihat sejak pengumuman hasil TWK. Dewas menemani pimpinan KPK jumpa pers," ujar Hotman dalam keterangannya, Minggu (25/7).

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Saat mengumumkan hasil TWK yang menonaktifkan 75 pegawai, salah satu anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Aji ikut dalam jumpa pers tersebut. Tindakan Indriyanto ini kemudian dilaporkan pegawai lantaran Dewas semestinya netral dalam pelaksaan TWK ini.

Namun laporan pegawai terhadap Indriyanto juga tak dilanjutkan ke persidangan oleh Dewas. Alasannya sama, yakni tak cukup bukti. Maka dari itu, pegawai tak terkejut ketika laporan dugaan etik pimpinan KPK dalam proses TWK juga tak dilanjutkan ke persidangan.

Baca Juga:

Sindir Dewas KPK, Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Berani dan Jujur

Hotman menyebut, dugaan keterlibatan Dewas KPK dalam polemik TWK ini saat membuat draf Surat Keputusan Pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai.

"Bahkan (Dewas KPK) ikut membuat draf SK 652, dan draf supervisi terhadap SK 652 ini dilakukan Ibu Albertina Ho, yang meminta kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung. Maka tentu saja Dewas tidak akan melanjutkan ke sidang etik, karena Dewas terlibat dalam proses TWK ini," kata Hotman. (Pon)

Baca Juga:

Novel Khawatir Sikap Dewas Bikin Firli Cs Semakin Berani Lakukan Pelanggaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru
Indonesia
Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru

JPU menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Gerindra Ancam Pecat M Taufik Bila Terbukti Dukung Airin di Pilgub Jakarta
Indonesia
Gerindra Ancam Pecat M Taufik Bila Terbukti Dukung Airin di Pilgub Jakarta

Partai Gerindra telah menyatakan akan mengusung Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pada gelaran Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Namun, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M Taufik malah mendukung mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany di Pilkada Jakarta.

Arus Balik, 40.800 Penumpang Kereta Tiba di Jakarta Hari Ini
Indonesia
Arus Balik, 40.800 Penumpang Kereta Tiba di Jakarta Hari Ini

Secara total, hari ini terdapat sekitar 40.800 penumpang yang akan turun di sejumlah stasiun Daop 1.

Aturan Baru Naik Kereta Api, Wajib Sudah Divaksin dan Bebas COVID-19
Indonesia
Aturan Baru Naik Kereta Api, Wajib Sudah Divaksin dan Bebas COVID-19

PT KAI menyampaikan informasi terkait syarat calon penumpang kereta api jarak jauh selama PPKM diberlakukan hingga 9 Agustus mendatang.

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Dana Operasional Gubernur dan Wagub Banten
Indonesia
MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Dana Operasional Gubernur dan Wagub Banten

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan korupsi dana operasional gubernur dan wakil gubernur Banten ke Kejaksaan Tinggi Banten, Senin 14 Februari 2022.

7 Kota di Jatim Alami Hari Tanpa Bayangan
Indonesia
7 Kota di Jatim Alami Hari Tanpa Bayangan

Fenomena alam tersebut dialami Pacitan, Trenggalek, Blitar, Kepanjen Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Fenomena ini tak terjadi setiap saat. Fenomena tersebut mengartikan bahwa sumbu rotasi Bumi miring 66,6° terhadap ekliptika.

Alfamart Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ambruknya Gerai di Banjar
Indonesia
Alfamart Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ambruknya Gerai di Banjar

"Alfamart akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban," sambungnya

2,2 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek setelah Libur Akhir Tahun
Indonesia
2,2 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek setelah Libur Akhir Tahun

“Hingga 1 Januari 2022 kemarin, volume Lalu Lintas Kumulatif keluar Jabodetabek 2,36 juta kendaraan, masuk Jabodetabek 2,22 juta, sehingga terdapat sejumlah 140 ribu kendaraan belum kembali ke Jabodetabek,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (3/1).

147 Ribu Orang Nganggur, Pemkot Bandung Dorong Buka Usaha
Indonesia
147 Ribu Orang Nganggur, Pemkot Bandung Dorong Buka Usaha

Pemulihan ekonomi menjadi isu yang strategis di tahun 2022 nanti sehingga mencetak SDM yang berkompeten adalah salah satu cara agar terserap pasar kerja.

Profil Kolonel Putu Sucahyadi, Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia
Profil Kolonel Putu Sucahyadi, Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan

Kolonel Putu menjabat sebagai Asops Kosekhanudnas II Makassar