Tanggapan Albertina Ho Soal Tudingan Terlibat Pemecatan Novel Baswedan Cs Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA)

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho buka suara menanggapi tudingan keterlibatan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri itu berisi soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Albertina Ho membantah terlibat dalam pembuatan SK pemecatan Novel Baswedan cs. Albertina mengklaim dirinya bukan salah satu pihak yang mencetuskan SK tersebut.

Baca Juga:

Sindir Dewas KPK, Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Berani dan Jujur

"Saya bukan konseptor surat itu. Tolong tanyakan ke Humas saja ya," kata Albertina saat dikonfirmasi awak media, Senin (26/7).

Diketahui, laporan pegawai nonaktif KPK atas dugaan pelanggaran etik dalam pelaksanaan TWK tak dilanjutkan ke persidangan oleh Dewas KPK. Dewas beralasan tak cukup bukti untuk disidangkan.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal nonaktif KPK Hotman Tambunan selaku perwakilan 75 pegawai nonaktif yang melapor mengaku kecewa. Namun, Hotman mengaku tak terkejut dengan tak diindahkannya laporan pegawai oleh Dewas KPK.

"Kami merasa tidak terkejut dengan putusan Dewan Pengawas. Dalam TWK kami melihat Dewas lebih berat memihak pimpinan KPK. Keberpihakan ini sudah terlihat sejak pengumuman hasil TWK. Dewas menemani pimpinan KPK jumpa pers," ujar Hotman dalam keterangannya, Minggu (25/7).

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Saat mengumumkan hasil TWK yang menonaktifkan 75 pegawai, salah satu anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Aji ikut dalam jumpa pers tersebut. Tindakan Indriyanto ini kemudian dilaporkan pegawai lantaran Dewas semestinya netral dalam pelaksaan TWK ini.

Namun laporan pegawai terhadap Indriyanto juga tak dilanjutkan ke persidangan oleh Dewas. Alasannya sama, yakni tak cukup bukti. Maka dari itu, pegawai tak terkejut ketika laporan dugaan etik pimpinan KPK dalam proses TWK juga tak dilanjutkan ke persidangan.

Baca Juga:

Sindir Dewas KPK, Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Berani dan Jujur

Hotman menyebut, dugaan keterlibatan Dewas KPK dalam polemik TWK ini saat membuat draf Surat Keputusan Pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai.

"Bahkan (Dewas KPK) ikut membuat draf SK 652, dan draf supervisi terhadap SK 652 ini dilakukan Ibu Albertina Ho, yang meminta kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung. Maka tentu saja Dewas tidak akan melanjutkan ke sidang etik, karena Dewas terlibat dalam proses TWK ini," kata Hotman. (Pon)

Baca Juga:

Novel Khawatir Sikap Dewas Bikin Firli Cs Semakin Berani Lakukan Pelanggaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok, Bareskrim Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Besok, Bareskrim Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Rizieq Shihab

RK diperiksa terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan yang dihadiri Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar
Indonesia
Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar

"Target Juliari Batubara saat itu, adalah, saya (Adi Wahyono) dan Joko bisa memungut fee sebesar kurang lebih Rp 30 miliar pada tahap 1, 3, dan 6. Saya sampaikan bahwa pemintaan itu sedang diproses oleh Matheus Joko Santoso," kata tim kuasa hukum Harry membacakan BAP Adi Wahyono

Selalu Bersikap 'Manis' ke Jokowi, PAN Dianggap Ngebet Minta Jatah Menteri
Indonesia
Selalu Bersikap 'Manis' ke Jokowi, PAN Dianggap Ngebet Minta Jatah Menteri

"PAN mungkin memilih jalan untuk bersabar menunggu momen yang tepat untuk kemudian diacak oleh presiden masuk dalam kabinet," ujar Lucius

 Aturan Perjalanan Ketat Masih Berlaku Saat Saat Idul Adha
Indonesia
Aturan Perjalanan Ketat Masih Berlaku Saat Saat Idul Adha

Perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan

Polres Metro Jakarta Pusat Bentuk Relawan RT Awasi Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Polres Metro Jakarta Pusat Bentuk Relawan RT Awasi Pelanggar Protokol Kesehatan

Polisi, Satpol PP dan TNI yang sudah ada bakal diperkuat

Begini Komentar Artis GA Usai Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Video Porno
Indonesia
Begini Komentar Artis GA Usai Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Video Porno

GA yang mengenakan masker ini lebih memilih bungkam dan langsung masuk ke mobilnya

Libur Nataru, Okupansi Hotel di Yogyakarta Diprediksi Capai 90 Persen
Indonesia
Libur Nataru, Okupansi Hotel di Yogyakarta Diprediksi Capai 90 Persen

PHRI Yogyakarta memprediksi tingkat okupansi hotel pada Natal dan tahun baru (nataru) mencapai 90 persen.

Luncuran Awan Panas Gunung Semeru Mirip Kejadian 26 Tahun Lalu
Indonesia
Luncuran Awan Panas Gunung Semeru Mirip Kejadian 26 Tahun Lalu

Guguran awan panas gunung yang memiliki tipe strato ini mirip kejadian pada 26 tahun lalu.

Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis
Indonesia
Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh

Positivity Rate Kasus Corona di Jakarta Turun Jadi 9,3 Persen
Indonesia
Positivity Rate Kasus Corona di Jakarta Turun Jadi 9,3 Persen

Dengan positivity rate 9,3 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 771 jiwa.