Tangani Kemiskinan Ekstrem, Pedagang Kaki Lima dan Nelayan Dapat Rp 600 Ribu Kampung Pegat Batumbuk, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kaltim yang merupakan salah satu lokasi tambak SECURE. (Ist/HO YKAN)

MerahPutih.com - Keberlangsungan sektor usaha, khususnya usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama pemerintah kala pandemi. Salah satunya program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).

Program BT-PKLW merupakan bukti perhatian pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Bantuan ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan pemberian tunai sebagai.

Baca Juga:

Gibran Akui Kemiskinan di Solo Masih Tinggi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di tahun 2022, pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan Nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Sesuai arahan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 30 Desember 2021, maka dilanjutkan BT-PKLW 2021 pada tahun 2022 dengan memperluas target penerima manfaat Nelayan di daerah pesisir.

BT-PKLWN 2022 ini secara spesifik menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0 persen di tahun 2024. Besaran BT-PKLWN adalah Rp 600 ribu per orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta Nelayan.

Khusus untuk nelayan kriterianya adalah mereka pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (Gross Tonase).

"Bantuan ini dapat diterima oleh penerima manfaat secara langsung yang benar-benar berhak sehingga pemerintah menugaskan TNI dan POLRI untuk melakukan pendataan dan bantuan ke masyarakat," ujar Airlangga saat menyerahkan BT-PKLWN secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3).

Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh POLRI dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI, sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima.

Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN POLRI (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI.

Penyaluran BT-PKLWN di Manggarai Barat sendiri menargetkan 12.500 Nelayan dan 4.000 PKLW yang disalurkan oleh POLRI. Selain itu, juga menargetkan 10.000 penerima yang disalurkan oleh TNI.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara penyerahan BT-PKLWN di Kampung Ujung Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara penyerahan BT-PKLWN di Kampung Ujung Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga berdialog singkat dengan para nelayan terkait respon mereka atas penyaluran BT-PKLWN di Kabupaten Manggarai Barat ini.

Salah satu nelayan bernama Ambosaka, mengungkapkan dirinya merasa kaget tiba-tiba didata polisi untuk menerima bantuan uang. Nelayan bernama Koo Ihi juga mengungkapkan bantuan ini sangat membantu modal nelayan khususnya di masa pandemi.

Mengakhiri kunjungannya, Menko Airlangga menyempatkan diri berdialog dengan pemilik warung sayuran di area TPI yang bernama Kamaria terkait kegiatan usahanya di kala pandemi.

Kamaria juga menyampaikan terima kasihnya kepada Menko Airlangga karena dia beserta keluarganya telah berkesempatan menerima vaksin kedua dan sedang menunggu vaksin yang ketiga. (Asp)

Baca Juga:

Disparitas Kemiskinan di Perkotaan dan Desa Masih Tinggi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Wali Kota Yogyakarta Diduga Terima Suap USD 27.258
Indonesia
Eks Wali Kota Yogyakarta Diduga Terima Suap USD 27.258

KPK menduga mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menerima suap senilai US$27.258 dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nusihono.

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Umumkan Kehidupan Normal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Umumkan Kehidupan Normal

Dalam video tersebut tidak ada kaitanya dengan Prokes Covid 19 baik penggunaan masker ataupun kegiatan masyarakat yang dibebaskan.

Pola Kenaikan Kasus Konfirmasi COVID-19 Terlihat Dalam 20 Sampai 25 Hari Usai Lebaran
Indonesia
Pola Kenaikan Kasus Konfirmasi COVID-19 Terlihat Dalam 20 Sampai 25 Hari Usai Lebaran

Upaya monitoring dilakukan terhadap varian baru yang ada di dunia sebab lonjakan kasus terjadi kalau ada varian baru SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Vaksinasi Massal Polresta Cirebon Menyasar Mahasiswa
Indonesia
Vaksinasi Massal Polresta Cirebon Menyasar Mahasiswa

Jajaran Polresta Cirebon melaksanakan vaksinasi massal di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/7).

Gibran Tegaskan Stok Vaksin di Solo Aman dan Melimpah
Indonesia
Gibran Tegaskan Stok Vaksin di Solo Aman dan Melimpah

Monggo yang mau ikut berbayar vaksin silahkan

DPR Puji Kinerja TNI-Polri Redam Penyebaran COVID-19
Indonesia
DPR Puji Kinerja TNI-Polri Redam Penyebaran COVID-19

Menurut dia, target vaksinasi tidak akan tercapai tanpa adanya upaya ekstra

Pemda DIY Akan Membuka Kembali Destinasi Wisata
Indonesia
Pemda DIY Akan Membuka Kembali Destinasi Wisata

Total pelaku wisata di DIY yang kami hitung sekitar 32.000

Gempa Bumi Tektonik Dangkal Guncang Nias Selatan
Indonesia
Gempa Bumi Tektonik Dangkal Guncang Nias Selatan

Gempa bumi tektonik dangkal terjadi pada Kamis (3/2), pukul 02.29 WIB, di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Jokowi Punya Tiga Opsi Regulasi 'Publisher Rights'
Indonesia
Jokowi Punya Tiga Opsi Regulasi 'Publisher Rights'

Dalam dua tahun terakhir, industri pers dinilai mengalami tekanan akibat disrupsi digital

Survei LSJ: 71,2 Persen Masyarakat Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang
Indonesia
Survei LSJ: 71,2 Persen Masyarakat Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

Hasilnya 71,2 persen masyarakat tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden.