'Tangan Kanan' Prabowo Beberkan Alasan Gerindra Tolak Penundaan Pemilu Ilustrasi. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disuarakan sejumlah petinggi partai politik. Mereka mengungkapkan berbagai macama alasan agar Pemilu ditunda.

Terkait usulan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono menegaskan, partainya tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

Perintah Surya Paloh: Semua Kader NasDem Tolak Penundaan Pemilu

'Tangan kanan' Prabowo Subianto ini membeberkan sejumlah alasan partainya menolak penundaan Pemilu. Pertama, kata Sugiono, Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional.

"UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," kata Sugiono dalam keterangannya, Rabu (2/3).

Kedua, Gerindra akan tetap menjaga dan merawat demokrasi sebagai sistem politik yang sudah dipilih bangsa Indonesia. Sugiono menegaskan, pemilu secara periodik merupakan salah satu perwujudan negara demokrasi.

"Sebagai bangsa, kita sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik kita. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut adalah dilangsungkannya pemilihan umum secara tetap dan periodik," tegas dia.

Baca Juga

Cak Imin Pasrah Jika Istana Tidak Respon Usulan Penundaan Pemilu

Kemudian, lanjut anggota Komisi I DPR RI ini, secara umum, rakyat masih menginginkan agar pemilu diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan di tahun 2024.

Sementara Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu juga sudah menyepakati dan memutuskan bahwa pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024.

"Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut," ujarnya.

Namun, Sugiono mengatakan, pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap resmi partai. Pasalnya, wacana ini masih di luar jalur resmi di eksekutif maupun legislatif.

"Isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif," tutup Sugiono. (Pon)

Baca Juga

Petinggi Parpol Ramai-ramai Tolak Penundaan Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Segera Cek Rekening! BSU Rp 600 Ribu Sudah Cair ke 4,1 Juta Pekerja
Indonesia
Segera Cek Rekening! BSU Rp 600 Ribu Sudah Cair ke 4,1 Juta Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, hingga saat ini BSU tahap pertama sudah dicairkan kepada 4.112.052 pekerja di seluruh Indonesia.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Bikin Kasus HIV/AIDS Meledak
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Bikin Kasus HIV/AIDS Meledak

Gambar yang diunggah adalah sebuah diagram yang berisi berbagai nama penyakit dan gangguan yang terjadi pada manusia, yang diklaim disebabkan oleh vaksin.

Inflasi Diproyeksi Meninggi
Indonesia
Inflasi Diproyeksi Meninggi

Jika pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan pada triwulan III dan IV tahun 2022 di angka 5,44 persen sudah sangat bagus

Mendagri Peringatkan Tegas Pejabat Pemerintah soal Kasus COVID-19
Indonesia
Mendagri Peringatkan Tegas Pejabat Pemerintah soal Kasus COVID-19

Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami pelandaian. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai, melandainya kasus COVID-19 di Indonesia bukan berarti situasi pandemi telah hilang.

Sopir Truk Maut Pertamina Mengaku Rem Tak Berfungsi
Indonesia
Sopir Truk Maut Pertamina Mengaku Rem Tak Berfungsi

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan menuturkan, dari pengakuan S, rem truk itu tidak berfungsi.

Anggaran Pilkada Jabar Dipotong Setengah, Cairnya Dicicil Sampai 2024
Indonesia
Anggaran Pilkada Jabar Dipotong Setengah, Cairnya Dicicil Sampai 2024

Besaran anggaran dalam Peraturan Daerah (Perda) Dana Cadangan Daerah yang rencananya diparipurnakan yaitu senilai Rp 1 triliun.

Partai Demokrat Tolak Rencana Penghapusan Daya Listrik 450 VA
Indonesia
Partai Demokrat Tolak Rencana Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Negara tidak boleh berfikir untung dan rugi demi rakyat. Negara harus hadir disaat rakyatnya sedang membutuhkan.

Pemerintah Telah Susun Roadmap Menuju Era Normal
Indonesia
Pemerintah Telah Susun Roadmap Menuju Era Normal

PPKM, peningkatan testing dan tracing, dan akselerasi vaksinasi berhasil menekan kasus aktif COVID-19 di Tanah Air, yang turun 94,59 persen dari puncak kasus di 24 Juli 2021 serta turun sebesar 53,81 persen dalam dua minggu terakhir.

Masyarakat Diimbau tidak Mudah Tergiur Tawaran Pinjaman Online
Indonesia
Masyarakat Diimbau tidak Mudah Tergiur Tawaran Pinjaman Online

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur pada penawaran para operator pinjol.

KPK Periksa Dua Anak Anggota DPR Hasan Aminuddin
Indonesia
KPK Periksa Dua Anak Anggota DPR Hasan Aminuddin

Hasan telah menyandang status tersangka bersama dengan istrinya, Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).