Tanah Sitaan KPK di Serang Banten Dikuasai Pihak Lain Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Sejumlah bidang tanah di Banten yang tengah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri beberapa bangunan.

Berdasarkan papan sita, tujuh bidang tanah disita KPK atas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Adapun tujuh bidang tanah itu bertuliskan "Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Keadilan"

Baca Juga:

Pegawai KPK Dilarang Demo Bareng Mahasiswa

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-06/01/01/2014, tanggal 15 Januari 2014 Telah Disita 7 Bidang Tanah sesuai dokumen :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1393 Luas 907 M2

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1433 Luas 1.666 M2

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 Luas 2.142 M2

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Luas 1.006 M2

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1441 Luas 2.734 M2

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1449 Luas 3.245 M2

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1769 Luas 2.230 M2

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana.

Bagi yang tidak berkepentingan, dilarang memasuki, menduduki, mempergunakan, dan/atau merusak areal serta segala sesuatu yang ada di atas tanah ini tanpa seizin penyidik KPK.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi dan memeriksa secara langsung ke lokasi tanah tersebut.

Dari pemeriksaan itu, KPK membenarkan tujuh bidang tanah di Jalan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang Banten yang disita KPK telah dikuasai oleh pihak lain.

logo kpk - Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah).jpg
Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)

Dikatakan Ali, KPK telah meminta secara lisan agar aktivitas tersebut dihentikan karena statusnya masih disita KPK. Namun, PT Bangun Mitra Jaya tetap berkukuh melakukan aktivitasnya dan merasa punya hak atas tanah tersebut.

"KPK kemudian melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan ini kepada Kepolisian Daerah Banten tertanggal 2 September 2021," kata Ali.

Saat ini, kata Ali, perkara Wawan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan putusan majelis menyebut bahwa tujuh bidang tanah dimaksud dikembalikan kepada pihak tersita. Selanjutnya KPK akan melakukan eksekusi dengan mengembalikan aset tersebut kepada pihak tersita setelah permasalahan penguasaan tanah ini tuntas.

"KPK berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa aset yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penanganan suatu perkara tidak boleh dikuasai oleh pihak lain," tegas Ali.

Baca Juga:

BEM SI Siap Geruduk Gedung KPK, Pengalihan Arus Lalin Situasional

Berdasarkan penelusuran, bangunan itu berdiri di atas bidang tanah tujuh sertifikat itu. Dari tujuh bidang tanah ini, bangunan yang sudah berdiri telah menggunakan tanah sekitar 1 hektare lebih.

Berdasarkan informasi, tujuh bidang tanah yang tengah disita KPK atas nama Airin Rachmi Diany yang tak lain adalah istri Wawan. (Pon)

Baca Juga:

KPK Geledah 3 Lokasi Terkait Kasus Suap Bupati Probolinggo

KPK Gelar OTT di Riau
Indonesia
KPK Gelar OTT di Riau
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra DKI: Indikatornya Apa Jakarta Disebut Amburadul?
Indonesia
Gerindra DKI: Indikatornya Apa Jakarta Disebut Amburadul?

"Menurut saya tidak benar. Karena pernyataan amburadul tidak sesuai dengan fakta. Indikatornya apa Jakarta disebut amburadul?," ujar Syarif

Erick Sebut Pengadaan Vaksin Gotong Royong dari Pinjaman Korporasi Holding Farmasi BUMN
Indonesia
Erick Sebut Pengadaan Vaksin Gotong Royong dari Pinjaman Korporasi Holding Farmasi BUMN

Vaksinasi Gotong Royong untuk individu sendiri, kata Erik, merupakan perluasan dari program Vaksinasi Gotong Royong yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2021 yang disahkan per 5 Juli 2021.

Aktivitas Warga Depok Dibatasi, Pengajian rutin di Luar Tempat Ibadah Ditiadakan
Indonesia
Aktivitas Warga Depok Dibatasi, Pengajian rutin di Luar Tempat Ibadah Ditiadakan

Dadang juga menjelaskan kegiatan olahraga hanya dilakukan yang bersifat mandiri

Siswa Sekolah Khusus di Tangerang Antusias Belajar Tatap Muka
Foto
Siswa Sekolah Khusus di Tangerang Antusias Belajar Tatap Muka

Sejumlah siswa Sekolah Khusus melakukan pembelajaran tatap muka di SKH YKDW 01, Kota Tangerang, Banten

Kini, Anak Berurusan Hukum Dilarang Bersihkan WC, Digunduli sampai Pijat Penyidik
Indonesia
Kini, Anak Berurusan Hukum Dilarang Bersihkan WC, Digunduli sampai Pijat Penyidik

PP yang diteken Presiden Jokowi pada 10 Agustus lalu menekan pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e terkait pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat.

Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong
Indonesia
Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong

Pengerukan sendimen lumpur di Kali Sentiong itu sudah dikerjakan sepanjang 150 meter

PKS Minta Pemerintah Longgarkan PPKM untuk Masyarakat Kelas Bawah
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Longgarkan PPKM untuk Masyarakat Kelas Bawah

"Pemerintah bisa melonggarkan PPKM untuk kelas bawah dan tetap ketat untuk kelas atas. Kelas bawah diberi napas dan kelas atas diminta berkorban," kata Mardani saat dikonfirmasi, Senin.

Pasien COVID-19 di Indonesia Tembus 500 Ribu
Indonesia
Pasien COVID-19 di Indonesia Tembus 500 Ribu

Maka total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 502.110.

1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua
Indonesia
1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua

Sebanyak 1.700 anggota Polres Metro Jakarta Pusat menjalani vaksinasi COVID-19 tahap dua pada Rabu (24/3).