Tampilkan Syahganda Cs dengan Baju Tahanan dan Diborgol, Bareskrim Ingin Transparan Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) saat akan menjenguk rekannya yang ditahan, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

MerahPutih.com - Langkah Bareskrim Polri menampilkan tersangka Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat dkk dengan baju tahanan menuai polemik.

Perlakuan itu dinilai tak pantas diterima aktivis yang dianggap kerap memberikan catatan kritis kepada pemerintah.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, langkah Polri itu diduga sebagai wujud transparansi penegakan hukum.

Baca Juga:

Din Syamsuddin Akan Temui Kapolri Minta Syahganda Cs Dibebaskan

"Penyidik ingin akuntabel, equal dan transparan, dalam mewujudkan prinsip konstitusi yang semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum," jelas Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (19/10).

Petrus menduga, penyidik Bareskrim ingin memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Tindakan kepolisian ini malah dikritik oleh beberapa pihak secara subyektif, sebagai perilaku yang tidak pantas dan meminta supaya diperlakukan kebijaksanaan khusus," sebut Petrus.

Padahal, lanjut Petrus, hukum positif tidak memberikan hak istimewa kepada siapa pun, termasuk aktivis KAMI, ketika tersangkut tindak kriminal.

"Karena di dalam pasal 27 UUD 45 dinyatakan bahwa, 'Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan seterusnya'. Itu berarti tidak boleh ada diskriminasi kelas dalam penegakan hukum," terang dia.

Rilis penangkapan petinggi KAMI di Mabes Polri. Foto: ANTARA
Rilis penangkapan petinggi KAMI di Mabes Polri. Foto: ANTARA

Seperti diketahui, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai penjara saat ini sudah kelebihan kapasitas hingga 208 persen.

Bahkan di kota-kota besar, kelebihan kapasitas itu mencapai 300 persen.

"Sekarang, penjara dimana-mana sdh penuh, kelebihan penghuni (over kapasitas) sdh 208%. Bahkan di kota2 besar sdh 300 persen," katanya mengutip akun resmi Twitter-nya.

Namun sayangnya, penghuni penjara itu bukan penjahat melainkan orang-orang yang berbeda pendapat. Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UI itu menyarankan agar aparat menggunakan penjara sesuai peruntukannya. Kalaupun ada pihak yang berbeda pendapat, lanjut dia, cukup diajak dialog.

"Maka, peruntukkanlah penjara bagi para penjahat saja, bukan utk orang yg brbeda pndapat. Mereka yg beda pendapat cukup diajak dialog dg hikmah utk pencerahan," katanya.

Baca Juga:

Syahganda Nainggolan Cs Dinilai Tak Pantas Diborgol dan Pakai Baju Tahanan

Jika menilik ke belakang, pernyataan Jimly terlontar setelah sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka.

Hingga kini, mereka masih di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dan belum bisa dijenguk oleh petinggi KAMI.

Berdasarkan informasi, kelima aktivis itu ditetapkan menjadi tersangka karena diklaim melakukan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Knu)

Baca Juga:

Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengawalnya Dituduh Bawa Senpi, Rizieq Shihab Sebut Fitnah dan Bohong Besar
Indonesia
Pengawalnya Dituduh Bawa Senpi, Rizieq Shihab Sebut Fitnah dan Bohong Besar

"Bahwa tuduhan pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah dan bohong besar," ucap Rizieq

Komnas HAM Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan di Intan Jaya
Indonesia
Komnas HAM Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan di Intan Jaya

Komisioner Komnas HAM menemui Menko Polhukam Mahfud MD dan menyerahkan hasil investigasi peristiwa kekerasan di Intan Jaya.

Ridwan Kamil Sempat Disebut Pura-pura Jadi Relawan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Sempat Disebut Pura-pura Jadi Relawan Vaksin COVID-19

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbagi cerita dengan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Reisa Brotoasmoro soal relawan vaksin fase 3.

Ribuan Tenaga Kesehatan Jabar Tertunda Divaksin COVID-19 di Tahap Pertama
Indonesia
Ribuan Tenaga Kesehatan Jabar Tertunda Divaksin COVID-19 di Tahap Pertama

Pemerintah ingin vaksinasi cepat selesai sehingga masyarakat memiliki kekebalan. Dengan adanya herd immunity ini, maka perekonomian akan bisa kembali bergerak.

Pemerintah Bantah Selalu Diskreditkan Islam, Mahfud: Presiden Orang Islam
Indonesia
Pemerintah Bantah Selalu Diskreditkan Islam, Mahfud: Presiden Orang Islam

Menurutnya omong kosong kalau ada yang mengatakan saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia

Cek Rekening, Subsidi Gaji Tahap IV Cair
Indonesia
Cek Rekening, Subsidi Gaji Tahap IV Cair

Jika minggu kemarin data diserahkan ke kami pada hari Rabu, maka proses check-list maksimal selesai Selasa (hari ini)," kata Ida dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9).

DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara
Indonesia
DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara

Dasco menilai semangat Presiden Jokowi melakukan itu ialah untuk memangkas birokrasi, dan mengefektifkan kerja-kerja yang ada.

Jam Operasional dan Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Jakarta Dibatasi Selama PSBB
Indonesia
Jam Operasional dan Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Jakarta Dibatasi Selama PSBB

"Ini berlaku untuk semua kendaraan umum yg beroperasi di Jakarta," kata Anies

Cegah Virus Corona, Lapas Batasi Penjenguk hingga Penetapan Zona Merah
Indonesia
Cegah Virus Corona, Lapas Batasi Penjenguk hingga Penetapan Zona Merah

“Status pada Lapas, Rutan dan LPKA merujuk pada empat kondisi tersebut. Ada zona kuning dan merah,” ujarnya

Trump Sempat Ajukan Penyerangan Fasilitas Nuklir Iran
Dunia
Trump Sempat Ajukan Penyerangan Fasilitas Nuklir Iran

Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu sempat mengajukan opsi untuk menyerang situs nuklir utama milik Iran.