Tampil Beda, Jaksa Pinangki Hadiri Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor Jaksa Pinangki tampil beda di sidang perdananya (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Tersangka kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Pinangki Sirna Malasari tampil beda saat menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini Jaksa Pinangki tampak mengenakan gamis dengan kerudung berwarna merah muda. Jaksa Pinangki tak melontarkan pernyataan kepada awak media dalam menghadapi sidang dakwaan.

Baca Juga:

Diminta Komjak Tangani Kasus Jaksa Pinangki, Begini Respons Pimpinan KPK

"Silakan terdakwa atas nama Pinangki Sirna Malasari dihadirkan ke dalam ruang persidangan," kata Ketua Majelis Hakim, IG Eko Purwanto.

Dalam abstraksi surat dakwaan JPU, Pinangki Sirna Malasari bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra yang merupakan buronan terpidana kasus korupsi Cessie Bank Bali di Malaysia. Pertemuan itu terjadi di kantornya yang terletak di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam pertemuan itu, Djoko Tjandra setuju meminta Pinangki dan Anita Kolopaking untuk membantu pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung. Pengurusan fatwa itu bertujuan agar pidana terhadap Joko Soegiarto Tjandra tidak dapat dieksekusi.

Djoko Soegiarto Tjandra juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah USD 10.000.000 kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.

Djoko Soegiarto Tjandra kemudian memerintahkan adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma seorang saksi yang telah meninggal, untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu. Uang itu merupakan pembayaran uang muka atau down payment (DP) 50 persen dari USD 1 juta yang dijanjikan.

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki. (Foto: Istimewa)

Pinangki kemudian memberikan sebagian uang tersebut kepada Anita Kolopaking sebesar USD 50.000 sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum. Sedangkan sisanya sebesar USD 450.000 masih dalam penguasaan Pinangki Sirna Malasari.

Namun dalam perjalanannya, ternyata rencana yang tertuang dalam di dalam action plan tidak ada satupun yang terlaksana. Padahal Djoko Tjandra telah telah memberikan DP sebesar USD 500.000 kepada Jaksa Pinangki melaluiAndi Irfan Jaya.

Sehingga Djoko Tjandra pada Desember 2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari action plan tersebut dengan tulisan tangan 'No'.

Uang suap yang masih dipegang Jaksa Pinangki sebesar USD 450 ribu lantas dibelanjakan barang-barang mewah. Jaksa Pinangki melakukan pembelian mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, pembayaran sewa apartemen maupun hotel di New York, Amerika, pembayaran dokter home care, pembayaran kartu kredit, dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:

Adik Jaksa Pinangki Terseret Kasus Sang Kakak

Serta pembayaran sewa apartemen Essence Darmawangsa dan apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai USD. Sehingga atas perbuatan Pinangki Sirna Malasari tersebut patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Pinangki akan didakwa dengan tiga dakwaan, di antaranya penerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki juga akan didakwa melakukan pemufakatan jahat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Bekas Rival Jokowi Jadi Menteri Bisa Rusak Demokrasi
Indonesia
Dua Bekas Rival Jokowi Jadi Menteri Bisa Rusak Demokrasi

Sandiaga Uno resmi dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo Jokowi.

Indonesia Agresif Amankan Jutaan Vaksin, Tenaga Kesehatan Bakal Dapat Prioritas
Indonesia
Indonesia Agresif Amankan Jutaan Vaksin, Tenaga Kesehatan Bakal Dapat Prioritas

Maka para tenaga kesehatan bisa menangani pasien COVID-19 tanpa khawatir tertular.

Kemendagri: Istana Pertimbangkan Protokol Pelantikan Wagub DKI
Indonesia
Kemendagri: Istana Pertimbangkan Protokol Pelantikan Wagub DKI

Pihak Istana Negara tengah mempertimbangkan protokol pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pemda Punya Cadangan Rp23 Triliun Buat Tangani Pandemi
Indonesia
Pemda Punya Cadangan Rp23 Triliun Buat Tangani Pandemi

Masih ada problemnya yakni melakukan sinkronisasi antara skema-skema yang diberikan pusat melalui koordinasi Menko PMK dengan bantuan yang diberikan Kepala Daerah terutama untuk bantuan sosial.

Polisi Pergoki Enam Pemudik Sembunyi di Toilet Bus AKAP
Indonesia
Polisi Pergoki Enam Pemudik Sembunyi di Toilet Bus AKAP

Peristiwa tersebut terjadi di pos pengamanan terpadu Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (29/4) sekira pukul 22.00 WIB.

DPR Sebut Penggunaan Kartu Prakerja Layak Diawasi Penegak Hukum
Indonesia
DPR Sebut Penggunaan Kartu Prakerja Layak Diawasi Penegak Hukum

Biaya yang dialokasikan untuk pelatihan hingga sebesar Rp5,6 triliun yang melibatkan lembaga pelatihan dan platform digital.

Dinilai Rawan, Rencana Yasonna Bebaskan Napi karena COVID-19 Harus Diawasi
Indonesia
Dinilai Rawan, Rencana Yasonna Bebaskan Napi karena COVID-19 Harus Diawasi

Pemerintah harus selektif dan tidak melepaskan mereka begitu saja meskipun sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

Tempat Hiburan 100 Persen Terdampak Saat PSBB
Indonesia
Tempat Hiburan 100 Persen Terdampak Saat PSBB

Tempat makan lebih ringan terdampak daripada hotel dan hiburan malam

Pergub Masih Direvisi, Keluar-Masuk Jakarta Masih Pakai SIKM
Indonesia
Pergub Masih Direvisi, Keluar-Masuk Jakarta Masih Pakai SIKM

Warga pun diimbau untuk mengisi di aplikasi Corona Likelihold Matrik (CLM) milik Pemprov

Rawan Terpapar Corona, Petugas TPST Bantargebang Diberi APD
Indonesia
Rawan Terpapar Corona, Petugas TPST Bantargebang Diberi APD

Sampah rumah tangga tercampur dengan masker membuat petugas penanganan sampah berisiko tertular COVID-19.