Tambal Subsidi Energi, Pemerintah Harus Terapkan Lagi Pajak Ekspor Batu Bara Batu Bara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan harga baru bara acuan (HBA) sebesar USD 203,69 per ton pada Maret 2022 atau naik sebesar USD 15,51 per ton dibandingkan harga acuan pada Februari 2022, yaitu USD 188,38 per ton.

Kenaikan harga batu bara ini, diharapkan tidak hanya dinikmati pengusaha dan membawa manfaat bagi negara. Sekarang dinilai saat yang tepat bagi pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba.

Baca Juga:

PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta, pemerintah agar menaikan royalti atau menetapkan pajak ekspor batu bara untuk meningkatkan pendapatan negara.

"Jangan sampai muncul ketidakadilan, seperti resiko kenaikan harga migas langsung dibebankan kepada masyarakat berupa kenaikan BBM dan LPG," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (9/3).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, windfall profit dari komoditas batu bara hanya dinikmati pengusaha yang tambah kaya di tengah penderitaan masyarakat.

Mulyanto meminta, pemerintah menetapkan konsep sharing the pain atas kondisi yang ada. Beban harus ditanggung bersama terutama oleh para pengusaha dan BUMN sehingga masyarakat tidak semakin tertekan.

Ia mengingatkan, pajak ekspor batu bara pada 2006 pernah diterapkan sebesar 10 persen. Menurutnya, hal ini bisa diberlakukan kembali mengingat harga jual batu bara sedang naik dan kondisi keuangan negara sedang kembang-kempis.

"Atau paling tidak pemerintah segera menaikan besaran royalti batu bara, yang bersifat progresif sesuai harga batu bara dunia. Jangan dipatok stabil pada angka 13.5 persen," tegas dia.

Mulyanto menekankan, kebijakan ini perlu diterapkan agar ekonomi lebih berkeadilan. Nantinya uang dari si kaya digunakan sebagian untuk membantu yang miskin. Apalagi batu bara adalah sumber daya alam (SDA) berkah dari Tuhan yang dikuasai negara.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini menambahkan, peningkatan penerimaan negara dari batu bara ini dapat digunakan untuk membayar subsidi dan kompensasi energi.

"Pengusaha tinggal keruk, jual dan jadi cuan. Jangan sampai berkah SDA ini hanya membuat segelintir orang menjadi super kaya secara ekstraktif di tengah kemiskinan rakyat pada umumnya," katanya.

Batu Bara. (Foto: Antara)
Batu Bara. (Foto: Antara)

Diketahui ekspor batu bara terus meningkat baik volume maupun penerimaannya. Pada tahun 2020 ekspor sebanyak 342 juta ton dengan penerimaan sebesar USD 14.5 miliar. Pada tahun 2021 menjadi sebanyak 346 juta ton dengan penerimaan sebesar USD 26.5 milyar. Padahal saat itu harga batu bara masih di bawah USD 100 per ton.

Sepanjang Februari, harga batu bara sudah menguat sebesar 38,22 persen. Kini memasuki Maret, harga batu bara kembali tancap gas dengan menyentuh level USD 446 perton. Bahkan, jika dihitung secara tahunan, harga batu bara telah menguat hingga 235 persen.

Namun, di sisi lain royalti batu bara hanya sebesas 13.5 persen untuk pemegang IUPK (izin usaha penambangan khusus) dan pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertanbangan Batu Bara).

Sementara untuk pemegang IUP (izin usaha penambangan) tergantung jenisnya dikenai royalti sebesar 3, 5, dan 7 persen. Semua angka royalti tersebut tetap tidak tergantung pada kenaikan harga batu bara dunia.

Subsidi energi 2022 meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG tabung tiga kilogram sebesar Rp77,5 triliun dan subsidi listrik Rp 56,5 triliun. Adapun subsidi BBM dan LPG tabung tiga kilogram terbagi atas subsidi jenis BBM tertentu senilai Rp 11,3 triliun dan LPG tabung tiga kilogram yaitu Rp 66,5 triliun. (Pon)

Baca Juga:

Pasokan Batu Bara Bagi PLTU PLN Hanya Cukup Untuk 15 Hari Operasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Berencana Buat Pabrik Minyak Goreng, Di Sini Lokasinya
Indonesia
Pemprov DKI Berencana Buat Pabrik Minyak Goreng, Di Sini Lokasinya

Berbagai cara akan dilakukan Pemerintah DKI untuk mengatasi krisis minyak goreng yang saat ini terjadi. Salah satunya membangun pabrik minyak untuk penguatan sistem ketahanan pangan di ibu kota.

KPK Tetapkan Eks Bupati Tabanan Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Bupati Tabanan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali, tahun anggaran 2018.

Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo
Indonesia
Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara menanggapi penyataan mantan calegnya, Edy Mulyadi yang diduga melakukan penghinaan terhadap masyarakat Kalimantan.

Gelontorkan Rp 42 triliun, Smelter PT Freeport di Gresik Diklaim Jadi Yang Terbesar
Indonesia
Gelontorkan Rp 42 triliun, Smelter PT Freeport di Gresik Diklaim Jadi Yang Terbesar

Peresmian ini menandai dimulainya tahap konstruksi smelter, setelah sejumlah tahapan dilakukan termasuk Front-End Engineering Design, reklamasi dan penguatan lahan, serta rekayasa detail yang sudah dimulai sejak akhir 2018.

COVID-19 Harian Bertambah 1000 Kasus, Status Indonesia Masih Level 1
Indonesia
COVID-19 Harian Bertambah 1000 Kasus, Status Indonesia Masih Level 1

Prediksi puncak gelombang subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 terjadi pada pekan kedua atau ketiga Juli 2022

[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Level 4 Nataru, Pemerintah Sudah Prediksi Varian Baru COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Level 4 Nataru, Pemerintah Sudah Prediksi Varian Baru COVID-19

Akun Facebook Darsono New Norista mengunggah postingan yang menyatakan bahwa PPKM Level 4 akan diberlakukan pada 24 Desember lantaran akan ada varian baru dari COVID-19.

Pemprov DKI Bakal Gelar Razia Uji Emisi di 24 Ruas Jalan
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Gelar Razia Uji Emisi di 24 Ruas Jalan

Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya akan menggelar kegiatan penaatan/kepatuhan hukum uji emisi kendaraan bermotor di 24 ruas jalan selama tahun 2022.

Audiensi Dengan KPU, DPR Ingatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pemilu 2024
Indonesia
Audiensi Dengan KPU, DPR Ingatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti sejumlah hal terkait pemilu 2024, termasuk mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu.

Para Bupati Masih Keberatan Penghapusan Tenaga Honorer
Indonesia
Para Bupati Masih Keberatan Penghapusan Tenaga Honorer

Pengangkatan seluruh tenaga non-ASN atau honorer menjadi PPPK oleh pemerintah daerah (pemda) akan membebani APBD.

Wagub DKI Jakarta Melarang Parkir Liar di Lokasi Citayam Fashion Week
Indonesia
Wagub DKI Jakarta Melarang Parkir Liar di Lokasi Citayam Fashion Week

Gelaran Citayam Fashion Week di Dukuh Atas, Jakarta kini menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi dengan menumpuknya pengunjung hingga mereka memakirkan kendaraan secara sembarangan di badan jalan.